Perbedaan Akses Perlu Direspon dengan Skema Insentif

05-01-2018 / KOMISI IX

Anggota Komisi IX DPR Okky Asokawati. (Foto : dok/andri)

 

Penderita penyakit katastropik tersebar merata di seluruh Tanah Air. Namun, fasilitas kesehatan yang mampu mengobati penyakit katastropik masih terbatas di kota-kota besar saja. Padahal,  sifat pembiayaan program JKN-KIS terhadap penyakit katastropik tidak terbatas, dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan, terutama pada peserta yang tinggal di daerah yang tak punya fasilitas kesehatan lengkap dan memadai.

 

Ketiadaan RS yang mampu melayani penyakit katastropik itu membuat pasien penyakit katastropik di daerah harus dirujuk ke daerah lain. Masalahnya, terhadap mereka, BPJS Kesehatan hanya membayar biaya perawatan RS. Biaya transportasi dan akomodasi harus ditanggung pasien atau keluarga pasien. Dengan kondisi geografis sulit biaya transportasi dan akomodasi itu tak murah.

 

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi IX DPR RI Okky Asokawati mengatakan disparitas supply side memang potensial menimbulkan ketimpangan dalam akses Faskes antar kota dan desa. Untuk itu Badan Pelayanan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan perlu memikirkan skema kompensasi.

 

“Misalnya pengiriman tenaga, mobile clinic, atau uang tunai untuk pengganti transportasi dan biaya kesulitan akses. Perbedaan akses perlu direspon dengan skema insentif agar hak-hak peserta tetap terjamin,” ungkap Okky melalui pesan singkat kepada Parlementaria, Jakrta, Jumat (8/01/2018).

 

Lebih lanjut, Okky mengatakan perlu dilakukan peningkatan Fasilitas Kesehatan rujukan regional dan provinsi. "Yang tidak kalah pentingnya yaitu jenis dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) kesehatan, pemerataan kapasitas manajeman RS, peningkatan sarana/prasarana dan alat kesehatan rujukan sesuai standard, integrasi data dan sistem informasi di pusat, daerah, dan RS, serta sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah,"tambahnya. 

 

Sebagaimana diiketahui, sebaran rumah sakit yang mampu mengobati penyakit katastropik belum merata, saat ini, dari 2.785 rumah sakit (RS) yang ada, hanya 71 RS Kelas A dan 397 RS Kelas B. RS kelas A mampu memberikan pelayanan hingga tingkat subspesialis, sedangkan RS kelas B bisa memberikan layanan spesialis lebih memadai. (ria,mp)

 

  • SHARES
BERITA TERKAIT
Siti Masrifah Sidak RSUD Tangsel
17-04-2018 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Siti Masrifah mengadakan inspeksi mendadak (sidak) ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Tangerang Selatan,...
Siti Masrifah Sosialisasi Obat dan Makanan Bersama BPOM
16-04-2018 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Siti Masrifah menggelar Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi Obat dan Makanan bersama...
Komisi IX Beri Waktu 45 Hari Kemenkes Menilai Metode DSA
12-04-2018 / KOMISI IX
Komisi IX DPR RI memberikan waktu 45 hari untuk Satgas dari Kementerian Kesehatan berserta dengan Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) dan...
Dede Yusuf Pertanyakan Janji Presiden Buka 10 Juta Lapangan Kerja
12-04-2018 / KOMISI IX
Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf mempertanyakan janji Presiden Jokowi yang akan membuka 10 juta lapangan pekerjaan untuk rakyat....