Perbedaan Akses Perlu Direspon dengan Skema Insentif

05-01-2018 / KOMISI IX

Anggota Komisi IX DPR Okky Asokawati. (Foto : dok/andri)

 

Penderita penyakit katastropik tersebar merata di seluruh Tanah Air. Namun, fasilitas kesehatan yang mampu mengobati penyakit katastropik masih terbatas di kota-kota besar saja. Padahal,  sifat pembiayaan program JKN-KIS terhadap penyakit katastropik tidak terbatas, dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan, terutama pada peserta yang tinggal di daerah yang tak punya fasilitas kesehatan lengkap dan memadai.

 

Ketiadaan RS yang mampu melayani penyakit katastropik itu membuat pasien penyakit katastropik di daerah harus dirujuk ke daerah lain. Masalahnya, terhadap mereka, BPJS Kesehatan hanya membayar biaya perawatan RS. Biaya transportasi dan akomodasi harus ditanggung pasien atau keluarga pasien. Dengan kondisi geografis sulit biaya transportasi dan akomodasi itu tak murah.

 

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi IX DPR RI Okky Asokawati mengatakan disparitas supply side memang potensial menimbulkan ketimpangan dalam akses Faskes antar kota dan desa. Untuk itu Badan Pelayanan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan perlu memikirkan skema kompensasi.

 

“Misalnya pengiriman tenaga, mobile clinic, atau uang tunai untuk pengganti transportasi dan biaya kesulitan akses. Perbedaan akses perlu direspon dengan skema insentif agar hak-hak peserta tetap terjamin,” ungkap Okky melalui pesan singkat kepada Parlementaria, Jakrta, Jumat (8/01/2018).

 

Lebih lanjut, Okky mengatakan perlu dilakukan peningkatan Fasilitas Kesehatan rujukan regional dan provinsi. "Yang tidak kalah pentingnya yaitu jenis dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) kesehatan, pemerataan kapasitas manajeman RS, peningkatan sarana/prasarana dan alat kesehatan rujukan sesuai standard, integrasi data dan sistem informasi di pusat, daerah, dan RS, serta sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah,"tambahnya. 

 

Sebagaimana diiketahui, sebaran rumah sakit yang mampu mengobati penyakit katastropik belum merata, saat ini, dari 2.785 rumah sakit (RS) yang ada, hanya 71 RS Kelas A dan 397 RS Kelas B. RS kelas A mampu memberikan pelayanan hingga tingkat subspesialis, sedangkan RS kelas B bisa memberikan layanan spesialis lebih memadai. (ria,mp)

 

  • SHARES
BERITA TERKAIT
Kesadaran Masyarakat Terhadap Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masih Rendah
16-10-2018 / KOMISI IX
Panitia Kerja (Panja) BPJS Ketenagakerjaan Komisi IX DPR RI melihat masih terdapat beberapa permasalahan pada BPJS Ketenagakerjaan, diantaranya masih rendahnya...
Andi Fauziah Evaluasi Kinerja BKKBN
11-10-2018 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Andi Fauziah Pujiwatie Hatta mengkritisi program Kampung Keluarga Berencana (KB) yang dijalankan oleh Badan Kependudukan...
Komisi IX Berusaha Luruskan Permasalahan IFI atas Perdir BPJS Kesehatan
08-10-2018 / KOMISI IX
Terbitnya Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Nomor 05 Tahun 2018 tentang Penjaminan Pelayanan Rehabilitasi Medik...
Tugas Bidan, Perawat dan Dokter tak akan Tumpang Tindih
08-10-2018 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Imam Suroso meyakinkan Rancangan Undang-Undang Kebidanan yang tengah dibahas Komisi IX DPR RI dengan pemerintah...