Perbedaan Akses Perlu Direspon dengan Skema Insentif

05-01-2018 / KOMISI IX

Anggota Komisi IX DPR Okky Asokawati. (Foto : dok/andri)

 

Penderita penyakit katastropik tersebar merata di seluruh Tanah Air. Namun, fasilitas kesehatan yang mampu mengobati penyakit katastropik masih terbatas di kota-kota besar saja. Padahal,  sifat pembiayaan program JKN-KIS terhadap penyakit katastropik tidak terbatas, dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan, terutama pada peserta yang tinggal di daerah yang tak punya fasilitas kesehatan lengkap dan memadai.

 

Ketiadaan RS yang mampu melayani penyakit katastropik itu membuat pasien penyakit katastropik di daerah harus dirujuk ke daerah lain. Masalahnya, terhadap mereka, BPJS Kesehatan hanya membayar biaya perawatan RS. Biaya transportasi dan akomodasi harus ditanggung pasien atau keluarga pasien. Dengan kondisi geografis sulit biaya transportasi dan akomodasi itu tak murah.

 

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi IX DPR RI Okky Asokawati mengatakan disparitas supply side memang potensial menimbulkan ketimpangan dalam akses Faskes antar kota dan desa. Untuk itu Badan Pelayanan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan perlu memikirkan skema kompensasi.

 

“Misalnya pengiriman tenaga, mobile clinic, atau uang tunai untuk pengganti transportasi dan biaya kesulitan akses. Perbedaan akses perlu direspon dengan skema insentif agar hak-hak peserta tetap terjamin,” ungkap Okky melalui pesan singkat kepada Parlementaria, Jakrta, Jumat (8/01/2018).

 

Lebih lanjut, Okky mengatakan perlu dilakukan peningkatan Fasilitas Kesehatan rujukan regional dan provinsi. "Yang tidak kalah pentingnya yaitu jenis dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) kesehatan, pemerataan kapasitas manajeman RS, peningkatan sarana/prasarana dan alat kesehatan rujukan sesuai standard, integrasi data dan sistem informasi di pusat, daerah, dan RS, serta sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah,"tambahnya. 

 

Sebagaimana diiketahui, sebaran rumah sakit yang mampu mengobati penyakit katastropik belum merata, saat ini, dari 2.785 rumah sakit (RS) yang ada, hanya 71 RS Kelas A dan 397 RS Kelas B. RS kelas A mampu memberikan pelayanan hingga tingkat subspesialis, sedangkan RS kelas B bisa memberikan layanan spesialis lebih memadai. (ria,mp)

 

  • SHARES
BERITA TERKAIT
Perlu Pemetaan Wilayah untuk Tangani Gizi Buruk
15-01-2018 / KOMISI IX
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay merasa prihatin dengan Kejadian Luar Biasa (KLB) campak dan gizi buruk...
Pemerintah Harus Buat Terobosan Layanan Kesehatan di Papua
15-01-2018 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Okky Asokawati menilai, program kerja pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla yang memberi perhatian pembangunan infrastruktur di Indonesia...
Kemenkes Dikritik Tak Mampu Atasi Kasus Difteri
11-01-2018 / KOMISI IX
Wabah penyakit difteri masih menjangkit di sejumlah daerah di Indonesia. Menurut Anggota Komisi IX DPR RI Amelia Anggraini, sampai saat...
Legislator Imbau Semua Anak Wajib Vaksinasi Difteri
09-01-2018 / KOMISI IX
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ermalena mengimbau semua anak Indonesia wajib mendapatkan semua vaksinasi, terutama vaksin difteri. Mengingat, serangan...