Perbedaan Akses Perlu Direspon dengan Skema Insentif

05-01-2018 / KOMISI IX

Anggota Komisi IX DPR Okky Asokawati. (Foto : dok/andri)

 

Penderita penyakit katastropik tersebar merata di seluruh Tanah Air. Namun, fasilitas kesehatan yang mampu mengobati penyakit katastropik masih terbatas di kota-kota besar saja. Padahal,  sifat pembiayaan program JKN-KIS terhadap penyakit katastropik tidak terbatas, dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan, terutama pada peserta yang tinggal di daerah yang tak punya fasilitas kesehatan lengkap dan memadai.

 

Ketiadaan RS yang mampu melayani penyakit katastropik itu membuat pasien penyakit katastropik di daerah harus dirujuk ke daerah lain. Masalahnya, terhadap mereka, BPJS Kesehatan hanya membayar biaya perawatan RS. Biaya transportasi dan akomodasi harus ditanggung pasien atau keluarga pasien. Dengan kondisi geografis sulit biaya transportasi dan akomodasi itu tak murah.

 

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi IX DPR RI Okky Asokawati mengatakan disparitas supply side memang potensial menimbulkan ketimpangan dalam akses Faskes antar kota dan desa. Untuk itu Badan Pelayanan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan perlu memikirkan skema kompensasi.

 

“Misalnya pengiriman tenaga, mobile clinic, atau uang tunai untuk pengganti transportasi dan biaya kesulitan akses. Perbedaan akses perlu direspon dengan skema insentif agar hak-hak peserta tetap terjamin,” ungkap Okky melalui pesan singkat kepada Parlementaria, Jakrta, Jumat (8/01/2018).

 

Lebih lanjut, Okky mengatakan perlu dilakukan peningkatan Fasilitas Kesehatan rujukan regional dan provinsi. "Yang tidak kalah pentingnya yaitu jenis dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) kesehatan, pemerataan kapasitas manajeman RS, peningkatan sarana/prasarana dan alat kesehatan rujukan sesuai standard, integrasi data dan sistem informasi di pusat, daerah, dan RS, serta sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah,"tambahnya. 

 

Sebagaimana diiketahui, sebaran rumah sakit yang mampu mengobati penyakit katastropik belum merata, saat ini, dari 2.785 rumah sakit (RS) yang ada, hanya 71 RS Kelas A dan 397 RS Kelas B. RS kelas A mampu memberikan pelayanan hingga tingkat subspesialis, sedangkan RS kelas B bisa memberikan layanan spesialis lebih memadai. (ria,mp)

 

  • SHARES
BERITA TERKAIT
Koordinasi Akreditasi RS Sumut Dinilai Kurang
17-01-2019 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Putih Sari mengkritisi koordinasi antara Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, organisasi profesi sampai badan pengawas...
Akreditasi RS Terkendala Biaya Tinggi dan Terbatasnya Personil KARS
17-01-2019 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Jalaluddin Akbar menilai tingginya biaya yang harus dikeluarkan pihak rumah sakit (RS) menjadi salah satu...
Butuh Revolusi Mental untuk Sukseskan Program Kesehatan
16-01-2019 / KOMISI IX
Untuk menyukseskan program kesehatan bagi rakyat dibutuhkan revolusi mental. Pembenahan mental ditujukan kepada para tenaga medis termasuk penyelenggara negara. Anggota...
Komisi IX Terima Aduan Dinkes Sumut Tak Dilibatkan Akreditasi RS
16-01-2019 / KOMISI IX
Awal tahun 2019 publik dikejutkan dengan keputusan sejumlah rumah sakit yang berhenti memberikan layanan kesehatan bagi pasien BPJS Kesehatan, hal...