Tahun Politik, Nurhayati Harap Budaya Malu Ditingkatkan

08-01-2018 / B.K.S.A.P.

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Nurhayati Ali Assegaf saat ditemui di ruang kerjanya. Nurhayati berharap budaya malu sebagai identitas bangsa Indonesia yang telah memudar dapat kembali dipupuk, Jakarta, Senin (8/1). foto: Jayadi

 

 

 

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Nurhayati Ali Assegaf berharap budaya malu sebagai identitas bangsa Indonesia yang telah memudar dapat kembali dipupuk. Terutama dalam beretika politik di tahun 2018 ini. Menurutnya, dari budaya malu inilah lahir moral serta etika yang baik.

 

“Saya selalu menekankan, mari kembali ke budaya kita. Budaya malu dan budaya gotong royong ini adalah budaya bangsa Indonesia. Gotong royong itu terjadi karena kepedulian, bukan karena individu,” ungkap politisi F-Demokrat ini di Gedung DPR RI,  Senayan,  Jakarta,  Senin (8/01/2018).

 

Lebih lanjut ia menjelaskan, budaya malu dan gotong royong jika dikembalikan maka seluruh lapisan masyarakat dapat hidup berdampingan dengan harmonis. Menurutnya, dengan sikap tersebut keberagaman merupakan keniscayaan, sebagaimana yang tersirat di dalam nilai-nilai Pancasila.

 

“Sebuah negara yang melupakan masa lalunya, tidak akan punya masa sekarang. Apalagi masa depan.  Kita tidak boleh lupakan sejarah, Republik Indonesia merdeka bukan karena diberikan, tapi karena sebuah perjuangan bersama. Karenanya, UUD 45 dan Pancasila merupakan hasil perjuangan bersama. Itu harus dihargai sehingga tidak ada perbedaan maupun perselisihan,” tambah politisi asal dapil Jatim V ini.

 

Nurhayati juga mengingatkan, bahwa keberagaman bukan hanya sekedar kulit dan ras tetapi lebih dari itu,  yakni kepercayaan, bahkan tokoh politik idaman.  Sehingga ia berharap dalam memasuki tahun politik ini, segala bentuk keberagaman dapat diakomodir. Dengan begitu konten hoaks pun akan berkurang.

 

“Malu menyebarkan konten hoaks, malu melakukan korupsi dan tindakan tidak senonoh lainnya. Sekarang komunikasi banyak melalui media sosial. Nah, sebelum konten kita bagikan, harus dipikirkan lagi pantas atau tidak. Bagaimana kalau kita yang menerima dan membaca itu. Ini yang harus dijaga, apalagi bangsa ini adalah bangsa yang majemuk, plural dan sudah sepakat dalam kebhinekaan,” tandas politisi yang juga Presiden International Humanitarian Law ini. (ann/sc)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Indonesia-Meksiko Perlu Kerja Sama Pemulihan Pasca Bencana
09-04-2018 / B.K.S.A.P.
Indonesia dan Meksiko secara geografis terletak di ring of fire, yang membuat kedua negara rentan terhadap bencana alam seperti letusan...
Banyak Elemen Harus Dikerjakan Untuk Capai Tujuan SDGs
09-04-2018 / B.K.S.A.P.
Anggota BKSAP DPR RI yang juga Anggota Panitia Kerja Sustainable Development Goals (Panja SDGs) Bara Hasibuan mengatakan, masih banyak elemen-elemen...
Pemerintah Harus Cermat Tentukan Regulasi Tentang Tenaga Kerja Asing
09-04-2018 / B.K.S.A.P.
Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Rofi Munawar menyesalkan kebijakan Presiden Jokowi yang telah secara resmi...
Sulut Terapkan SDGs Untuk Sejahterakan Rakyat
06-04-2018 / B.K.S.A.P.
Perkembangan Sustainable Development Goals (SDGs) di Provinsi Sulawesi Utara dinilai cukup baik. Beberapa diantara capaian tersebut yaitu penurunan angka kemiskinan,...