Legislator Imbau Semua Anak Wajib Vaksinasi Difteri

09-01-2018 / KOMISI IX

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Ermalena (F-PPP)/Foto:Runi/Iw

 

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ermalena mengimbau semua anak Indonesia wajib mendapatkan semua vaksinasi, terutama vaksin difteri. Mengingat, serangan penyakit difteri juga sudah dinyatakan sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB) di Indonesia. Pemenuhan vaksinasi itu juga sejalan dengan Undang-undang (UU) Perlindungan Anak.

 

“Jadi, kalau ada orangtua yang tidak memberikan imunisasi atau pihak pemerintah yang tidak memberikan perhatian, hal itu sudah melanggar UU Perlindungan Anak, karena vaksin BCG dan pelarut BCG, vaksin Pentabio (DTTP, HB-HIB) dan vaksin TT sifatnya wajib,” jelas Ermalena, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (9/01/2018).

 

Untuk pemenuhan vaksinasi, lanjut Ermalena, harus ada evaluasi terhadap program imunisasi secara komprehensif. Baik dari sistem informasi kesehatan, distribusi vaksin hingga revitalisasi kader-kader yang selama ini menjemput bola untuk pelaksanaan vaksinasi.

 

“Sistem informasi kesehatan perlu diperkuat, karena banyak orang tidak tahu dampak bagi anak yang tidak mendapatkan vaksin. Selain itu, sistem distribusi dari pabrik hingga ke tangan masyarakat juga perlu dievaluasi karena vaksin ini memerlukan perlakuan khusus, misal temperaturnya yang harus dijaga,” katanya.

 

Di sisi lain, mengenai isu vaksin difteri yang belum memiliki label halal, Politisi F-PPP itu meminta Kementerian Kesehatan untuk meluruskan informasi yang saat ini simpang siur di masyarakat. Pihaknya meyakini bahwasannya Kemenkes sudah melakukan koordinasi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

 

“Dalam memberikan vaksin, saya yakin Kemenkes sudah melakukan koordinasi dengan MUI, maka dari itu Kemenkes perlu meluruskan informasi yang tidak benar ini. Karena vaksinasi ini kan sudah dijalankan, kok baru ada isunya,” ungkap politisi asal dapil NTB itu, seraya mengatakan pihaknya akan segera melakukan Raker dengan Menteri Kesehatan.

 

Hal senada juga disampaikan Anggota Komisi IX DPR Ayub Khan. Politisi Partai Demokrat itu mengatakan, informasi mengenai vaksin difteri yang belum memiliki label halal hanya karena kurangnya koordinasi Kemenkes dan MUI.

 

“Vaksin ini halal, tapi karena tidak ada koordinasi antara Kemenkes dan MUI, hal itu menimbulkan ada keraguan dari masyarakat kalau vaksin ini tidak halal. Makanya, pemerintah perlu meluruskan, karena kalau tidak tujuan pemerintah mengurangi KLB bisa tidak tercapai karena ada isu vaksin ini tidak halal, padahal vaksinasi sifatnya wajib,” tegasnya. (rnm,sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Kesadaran Masyarakat Terhadap Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masih Rendah
16-10-2018 / KOMISI IX
Panitia Kerja (Panja) BPJS Ketenagakerjaan Komisi IX DPR RI melihat masih terdapat beberapa permasalahan pada BPJS Ketenagakerjaan, diantaranya masih rendahnya...
Andi Fauziah Evaluasi Kinerja BKKBN
11-10-2018 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Andi Fauziah Pujiwatie Hatta mengkritisi program Kampung Keluarga Berencana (KB) yang dijalankan oleh Badan Kependudukan...
Komisi IX Berusaha Luruskan Permasalahan IFI atas Perdir BPJS Kesehatan
08-10-2018 / KOMISI IX
Terbitnya Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Nomor 05 Tahun 2018 tentang Penjaminan Pelayanan Rehabilitasi Medik...
Tugas Bidan, Perawat dan Dokter tak akan Tumpang Tindih
08-10-2018 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Imam Suroso meyakinkan Rancangan Undang-Undang Kebidanan yang tengah dibahas Komisi IX DPR RI dengan pemerintah...