Legislator Imbau Semua Anak Wajib Vaksinasi Difteri

09-01-2018 / KOMISI IX

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Ermalena (F-PPP)/Foto:Runi/Iw

 

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ermalena mengimbau semua anak Indonesia wajib mendapatkan semua vaksinasi, terutama vaksin difteri. Mengingat, serangan penyakit difteri juga sudah dinyatakan sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB) di Indonesia. Pemenuhan vaksinasi itu juga sejalan dengan Undang-undang (UU) Perlindungan Anak.

 

“Jadi, kalau ada orangtua yang tidak memberikan imunisasi atau pihak pemerintah yang tidak memberikan perhatian, hal itu sudah melanggar UU Perlindungan Anak, karena vaksin BCG dan pelarut BCG, vaksin Pentabio (DTTP, HB-HIB) dan vaksin TT sifatnya wajib,” jelas Ermalena, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (9/01/2018).

 

Untuk pemenuhan vaksinasi, lanjut Ermalena, harus ada evaluasi terhadap program imunisasi secara komprehensif. Baik dari sistem informasi kesehatan, distribusi vaksin hingga revitalisasi kader-kader yang selama ini menjemput bola untuk pelaksanaan vaksinasi.

 

“Sistem informasi kesehatan perlu diperkuat, karena banyak orang tidak tahu dampak bagi anak yang tidak mendapatkan vaksin. Selain itu, sistem distribusi dari pabrik hingga ke tangan masyarakat juga perlu dievaluasi karena vaksin ini memerlukan perlakuan khusus, misal temperaturnya yang harus dijaga,” katanya.

 

Di sisi lain, mengenai isu vaksin difteri yang belum memiliki label halal, Politisi F-PPP itu meminta Kementerian Kesehatan untuk meluruskan informasi yang saat ini simpang siur di masyarakat. Pihaknya meyakini bahwasannya Kemenkes sudah melakukan koordinasi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

 

“Dalam memberikan vaksin, saya yakin Kemenkes sudah melakukan koordinasi dengan MUI, maka dari itu Kemenkes perlu meluruskan informasi yang tidak benar ini. Karena vaksinasi ini kan sudah dijalankan, kok baru ada isunya,” ungkap politisi asal dapil NTB itu, seraya mengatakan pihaknya akan segera melakukan Raker dengan Menteri Kesehatan.

 

Hal senada juga disampaikan Anggota Komisi IX DPR Ayub Khan. Politisi Partai Demokrat itu mengatakan, informasi mengenai vaksin difteri yang belum memiliki label halal hanya karena kurangnya koordinasi Kemenkes dan MUI.

 

“Vaksin ini halal, tapi karena tidak ada koordinasi antara Kemenkes dan MUI, hal itu menimbulkan ada keraguan dari masyarakat kalau vaksin ini tidak halal. Makanya, pemerintah perlu meluruskan, karena kalau tidak tujuan pemerintah mengurangi KLB bisa tidak tercapai karena ada isu vaksin ini tidak halal, padahal vaksinasi sifatnya wajib,” tegasnya. (rnm,sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Koordinasi Akreditasi RS Sumut Dinilai Kurang
17-01-2019 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Putih Sari mengkritisi koordinasi antara Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, organisasi profesi sampai badan pengawas...
Akreditasi RS Terkendala Biaya Tinggi dan Terbatasnya Personil KARS
17-01-2019 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Jalaluddin Akbar menilai tingginya biaya yang harus dikeluarkan pihak rumah sakit (RS) menjadi salah satu...
Butuh Revolusi Mental untuk Sukseskan Program Kesehatan
16-01-2019 / KOMISI IX
Untuk menyukseskan program kesehatan bagi rakyat dibutuhkan revolusi mental. Pembenahan mental ditujukan kepada para tenaga medis termasuk penyelenggara negara. Anggota...
Komisi IX Terima Aduan Dinkes Sumut Tak Dilibatkan Akreditasi RS
16-01-2019 / KOMISI IX
Awal tahun 2019 publik dikejutkan dengan keputusan sejumlah rumah sakit yang berhenti memberikan layanan kesehatan bagi pasien BPJS Kesehatan, hal...