Golkar Diharapkan Segera Putuskan Ketua DPR Definitif

09-01-2018 / PIMPINAN

Wakil Ketua DPR RI/Korkesra, Fahri Hamzah (F-PKS)/Foto:Andri/Iw

 

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah berharap Fraksi Partai Golkar segera memutuskan Ketua DPR definitif. Fahri berpandangan jabatan Ketua DPR tidak boleh lama dijabat oleh pelaksana tugas (Plt). "Memang sebaiknya Ketua DPR itu tidak boleh terlalu lama di Plt," kata Fahri usai melakukan keterangan pers di ruang kerjanya, Selasa (9/01/2018).

 

Fahri menjelaskan kepada wartawan, Pimpinan DPR telah mengirim surat ke Fraksi Golkar agar segera menentukan pengganti Setya Novanto yang kini berstatus terdakwa dalam kasus e-KTP. Saat ini, ada banyak hal yang akan diputuskan di DPR dan membutuhkan kompromi dari semua pihak, termasuk dari Fraksi Golkar di kursi Pimpinan DPR.

 

Saat ini dikabarkan, surat dari Fraksi Golkar terkait pergantian Ketua DPR belum masuk ke Pimpinan DPR sehingga pihaknya masih terus menunggu. "Kalau ada permintaan melantik Ketua DPR hari ini, pagi ini harusnya kami rapim dulu sampai sore, kemarin tidak ada. Tadi malam juga enggak ada. Jadi, kalau ada surat pagi ini, misalnya, minta Ketua DPR dilantik segera tentu kami prioritaskan," lanjut Fahri.

 

Fahri menjabarkan Pimpinan DPR akan segera memproses surat Fraksi Partai Golkar terkait pergantian Ketua DPR, namun selama surat itu belum ada maka Pelaksana Tugas Ketua DPR tetap dilakukan oleh Wakil Ketua Bidang Korpolkam Fadli Zon.  (hs/sc)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Fadli Zon Dukung Rencana Silaturahmi Nasional BEM Se-Indonesia
23-04-2018 / PIMPINAN
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mendukung penuh rencana silaturahmi Nasional Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) seluruh Indonesia yang diprakarsai oleh...
Ketua DPR Minta Semua Ormas Aktif Jaga Stabilitas Politik
20-04-2018 / PIMPINAN
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo meminta semua organisasi kemasyarakatan terlibat aktif menjaga stabilitas politik Indonesia. Terlebih dalam tahun politik ini...
DPR Gelar ‘Lomba Kritik DPR 2018’
19-04-2018 / PIMPINAN
Kritik sangat dibutuhkan dalam kehidupan negara yang demokratis, karena dengan adanya kritik maka akan membuat sistem politik menjadi sebuah sistem...
Fadli Zon: Pemerintah Istimewakan TKA
19-04-2018 / PIMPINAN
Tenaga Kerja Asing (TKA) terbukti diistimewakan pemerintah. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing nyata tak...