Untuk Pengisian Jabatan Ketua DPR, Golkar Tunggu Revisi UU MD3

09-01-2018 / PARIPURNA

Anggota Komisi XI DPR RI, Sarmuji (F-PG)/Foto:Iwan Armanias/Iw

 

Untuk pengisian jabatan Ketua DPR RI, Fraksi Golkar menginginkan setelah revisi UU MD3. Golkar ingin mengambil satu langkah, tetapi dua persoalan bisa selesai. Dua masalah itu adalah adanya usulan penambahan kursi  Wakil Ketua DPR dari PDI Perjuangan dan pengisian jabatan Ketua DPR yang kosong setelah ditinggalkan Setya Novanto.

 

Menurut Wakil Sekjen DPP Partai Golkar Sarmuji kepada pers di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (9/01/2018),  penambahan kursi Wakil Ketua DPR untuk Fraksi PDI Perjuangan yang merupakan bentuk penghormatan kepada pemenang pemilu 2014.

 

Sehubungan dengan kedua persoalan tersebut, lanjut Sarmuji,  Golkar akan mengambil satu langkah tetapi dua persoalan itu bisa selesai. “Kita sudah sampaikan kepada Pimpinan Baleg melalui Wakil Ketua dari Golkar, dengan harapan supaya dapat menyelesaikan revisi UU MD3 dalam waktu secepatnya. Karena tinggal finishing saja,” jelasnya.

 

Karena tinggal finishing maka selanjutnya proses pengambilan keputusan ada opsi-opsi, dan diambil keputusan. “Masa sidang sekarang ini harus bisa, harus masa sidang ini. Bahkan kalau bisa Baleg menyelesaiakan revisi UU MD3 dalam waktu satu minggu,” tandas anggota Komisi XI DPR ini.

 

Sejauh ini ada tiga nama yang mencuat diajukan sebagai Ketua DPR yakni Anggota DPR Agus Gumiwang Kartasasmita, Ketua Badan Anggaran DPR Azis Samsudin dan Ketua Komisi III Bambang Soesatyo. Sarmuji juga menambahkan bahwa,  dulu menyelesaikan RUU Pilkada satu minggu selesai. Apalagi revisi UU MD3 ini tinggal mengambil keputusan saja, sehingga pengisian jabatan Ketua DPR segera bisa dilakukan. (mp/sc)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Legislator Kritik Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
17-07-2018 / PARIPURNA
Anggota Komisi V DPR RI Bambang Haryo Soekartono mengkritisi capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia pada APBN tahun 2017 maupun pada tahun...
Defisit APBN Masih Relatif Rendah
17-07-2018 / PARIPURNA
Pemerintah menilai, defisit APBN 2017 masih relatif rendah, yaitu sebesar 2,49 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka defisit ini...
Pemerintah Klaim Realisasi Anggaran 2017 Menggembirakan
17-07-2018 / PARIPURNA
Pemerintah mengkalim realisasi anggaran untuk tahun 2017 cukup menggembirakan. Ini tercermin dari realisasi defisit APBN yang terkendali hingga level lebih...
DPR Sepakati RAPBN dan RKP 2019
12-07-2018 / PARIPURNA
Paripurna DPR RI menyepakati hasil rumusan panitia kerja (Panja) terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Rencana Kerja Pemerintah...