Revisi UU Dana Desa Harus Perhatikan Keterlibatan Ketua RT dan RW

10-01-2018 / PIMPINAN
Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan saat melakukan pertemuan dengan wartawan parlemen guna membahas isu-sisu terkini.Foto :Runi/rni

 

 

Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan menyayangkan kesejahteraan Ketua RT dan RW yang kurang diperhatikan di tengah kucuran dana desa yang mencapai satu miliar rupiah. Untuk itu, Taufik berharap jika ada revisi Undang-Undang (UU) Dana Desa, keterlibatan Ketua RT dan RW harus menjadi bagian yang perlu diperhatikan.

 

“Saya sangat prihatin, waktu reses kemarin, saya masih menemukan ada Ketua RT dan  RW yang mendapatkan intensif hanya Rp.300 ribu per tahun, artinya Rp.25 ribu perbulan, bayangkan saja. Belum lagi dana intensif itu juga dikenakan pajak,” ujar Taufik saat diskusi dengan awak media di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (9/01/2018).

 

Padahal, seharusnya Ketua RT dan RW masuk dalam Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Untuk itu, pihaknya akan bertemu dengan Menteri Keuangan meminta agar tunjangan dan intensif Ketua RT dan RW dibebaskan dari pajak.

 

“Intensif yang sangat kecil itu membuat Ketua RT atau RW melakukan pekerjaan lain seperti tukang parkir, tukang becak dan lain-lain. Ini kan sangat memprihatinkan. Karena kita tahu Indonesia itu, tanpa Ketua RT dan RW tidak akan jalan,” tegasnya seraya mengatakan nantinya Revisi UU Dana Desa perlu perhatikan kesejahteraan Ketua RT dan RW.

 

Lebih lanjut Politisi partai PAN itu mengatakan,  revisi UU Dana Desa merupakan langkah efektif bagi pemerintah untuk pemerataan hasil pembangunan. Selain itu, pihaknya juga sangat setuju alokasi dana desa difokuskan pada sektor padat karya atau yang benar-benar bermanfaat bagi rakyat di desa.

 

Dia mencontohkan padat karya adalah proyek infrastruktur. Proyek itu akan dikerjakan secara swakelola. Pekerja proyek diserap dari warga setempat. Dengan demikian dana desa tidak hanya digunakan untuk membeli bahan material infrastruktur saja, melainkan juga untuk membayar honor pekerja.

 

“Tujuan UU Desa itu bagaimana pemerintah bisa memeratakan hasil pembangunan pada masyarakat, aspek keadilan, keberpihakan kepada masyarakat itu yang diinginkan pemerintah, tinggal bagaimana mengimplementasikanya,” jelasnya. (rnm/sc)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Fadli Zon Dukung Rencana Silaturahmi Nasional BEM Se-Indonesia
23-04-2018 / PIMPINAN
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mendukung penuh rencana silaturahmi Nasional Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) seluruh Indonesia yang diprakarsai oleh...
Ketua DPR Minta Semua Ormas Aktif Jaga Stabilitas Politik
20-04-2018 / PIMPINAN
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo meminta semua organisasi kemasyarakatan terlibat aktif menjaga stabilitas politik Indonesia. Terlebih dalam tahun politik ini...
DPR Gelar ‘Lomba Kritik DPR 2018’
19-04-2018 / PIMPINAN
Kritik sangat dibutuhkan dalam kehidupan negara yang demokratis, karena dengan adanya kritik maka akan membuat sistem politik menjadi sebuah sistem...
Fadli Zon: Pemerintah Istimewakan TKA
19-04-2018 / PIMPINAN
Tenaga Kerja Asing (TKA) terbukti diistimewakan pemerintah. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing nyata tak...