Mencalonkan Pilkada, Legislator Harus Segera Mundur

10-01-2018 / PIMPINAN

Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan bersama Ketua Pressroom DPR Romdhoni Setiawan melakukan pertemuan dengan para wartawan guna membahas isu-isu terkini.Foto :Runi/rni

 

Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan mengatakan, Anggota DPR yang ikut serta dalam pencalonan Pilkada 2018 harus mengundurkan diri dari jabatannya. Mengingat, hingga tahapan pendaftaran calon Pilkada dimulai, belum ada satu pun anggota DPR yang mengajukan pengunduran diri.

 

"Sampai dengan hari ini, belum ada anggota DPR yang mengundurkan diri terkait pencalonan Pilkada, karena memang keterkaitan dengan hukum, ketentuan Keputusan MK," ujar Taufik Kurniawan usai diskusi dengan awak media, Selasa (9/01/2018) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

 

Sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015, dinyatakan tegas anggota DPR, DPD dan DPRD harus mengajukan pengunduran diri secara tertulis sejak ditetapkan menjadi peserta pemilihan kepala daerah. Namun dalam ketentuannya, surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan sudah harus dibuat saat mendaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU).

 

"Mungkin nanti, karena itu memang kewajiban. Kalau pun misalnya tak mengajukan di DPR secara resmi, nanti kena verifikasi di KPU malah digugurkan, kan sayang," kata Taufik.

 

Dalam Pilkada 2018, sejumlah nama Anggota DPR ikut mencalonkan diri diantaranya Anggota Fraksi Partai Demokrat Benny Kabur Harman di Pilgub NTT, Anggota Fraksi PDIP TB Hasanuddin di Pilgub Jawa Barat, anggota Fraksi Nasdem Viktor Laiskodat di  Pilgub NTT.

 

Dalam kesempatan tersebut sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Koordinator Ekonomi dan Keuangan tersebut membagikan buku yang ditulisnya, berjudul Inklusivisme Pembangunan Pedesaan di era Otonomi.  (hs/sc)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Ketua DPR Bahas Tugas dan Fungsi DPR dengan Pimpinan AKD
22-01-2018 / PIMPINAN
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menggelar pertemuan dengan seluruh Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD), guna mengetahui permasalahan DPR dalam melaksanakan...
Fahri Minta DOB PPS Segera Disahkan
22-01-2018 / PIMPINAN
Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menegaskan kembali perlunya dilakukan pengesahan Daerah Otonomi Baru Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) agar pembangunan...
Ketua DPR Tegaskan Tidak Ada Fraksi DPR Setujui LGBT
22-01-2018 / PIMPINAN
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menegaskan, tidak ada fraksi-fraksi di DPR yang menyetujui atau melegalkan LGBT (lesbi, gay, biseks, dan...
DPR Minta Parlemen Asia Pasifik Tuntaskan Masalah Rohingya dan Palestina
19-01-2018 / PIMPINAN
Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menyuarakan agar parlemen se-Asia Pasifik terlibat aktif bersuara dalam proses perdamaian dunia, termasuk penyelesaian...