Mencalonkan Pilkada, Legislator Harus Segera Mundur

10-01-2018 / PIMPINAN

Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan bersama Ketua Pressroom DPR Romdhoni Setiawan melakukan pertemuan dengan para wartawan guna membahas isu-isu terkini.Foto :Runi/rni

 

Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan mengatakan, Anggota DPR yang ikut serta dalam pencalonan Pilkada 2018 harus mengundurkan diri dari jabatannya. Mengingat, hingga tahapan pendaftaran calon Pilkada dimulai, belum ada satu pun anggota DPR yang mengajukan pengunduran diri.

 

"Sampai dengan hari ini, belum ada anggota DPR yang mengundurkan diri terkait pencalonan Pilkada, karena memang keterkaitan dengan hukum, ketentuan Keputusan MK," ujar Taufik Kurniawan usai diskusi dengan awak media, Selasa (9/01/2018) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

 

Sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015, dinyatakan tegas anggota DPR, DPD dan DPRD harus mengajukan pengunduran diri secara tertulis sejak ditetapkan menjadi peserta pemilihan kepala daerah. Namun dalam ketentuannya, surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan sudah harus dibuat saat mendaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU).

 

"Mungkin nanti, karena itu memang kewajiban. Kalau pun misalnya tak mengajukan di DPR secara resmi, nanti kena verifikasi di KPU malah digugurkan, kan sayang," kata Taufik.

 

Dalam Pilkada 2018, sejumlah nama Anggota DPR ikut mencalonkan diri diantaranya Anggota Fraksi Partai Demokrat Benny Kabur Harman di Pilgub NTT, Anggota Fraksi PDIP TB Hasanuddin di Pilgub Jawa Barat, anggota Fraksi Nasdem Viktor Laiskodat di  Pilgub NTT.

 

Dalam kesempatan tersebut sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Koordinator Ekonomi dan Keuangan tersebut membagikan buku yang ditulisnya, berjudul Inklusivisme Pembangunan Pedesaan di era Otonomi.  (hs/sc)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Hadiri Pertemuan Tahunan IMF-WB, Ketua DPR Apresiasi Pidato Presiden
13-10-2018 / PIMPINAN
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menilai pidato Presiden Joko Widodo tentang kondisi perekonomian dunia pada pembukaan Rapat Pleno Pertemuan Tahunan...
Penyelenggaraan BPJS Kesehatan Tak Boleh Gagal
11-10-2018 / PIMPINAN
Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menegaskan, keberadaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tidak boleh gagal, karena mandatnya sudah...
Pengalaman NTB Bisa Dijadikan Penanganan Bencana Sulteng
10-10-2018 / PIMPINAN
Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteran Rakyat (Korkesra) Fahri Hamzah mengatakan bahwasanya pengalaman penanganan bencana di Nusa Tenggara Barat...
Fahri Hamzah Kritik Birokrasi Penanganan Gempa NTB
10-10-2018 / PIMPINAN
Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengkritik birokrasi penanganan gempa di Nusa Tenggara Barat (NTB). Ia menilai birokrasi yang dijalankan...