Indonesia Akan Usulkan Amandemen Statuta Konsensus AIPA

10-01-2018 / B.K.S.A.P.

Ketua BKSAP DPR RI, Nurhayati Ali Assegaf menerima kunjungan kehormatan Sekjen AIPA Isra Sunthornvut, di Gedung DPR RI/Foto:Naefurodji/Iw

 

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Nurhayati Ali Assegaf menilai paham konsensus sudah tidak relevan lagi bagi Asean Inter-Parliamentary Assembly (AIPA). Karenanya, Indonesia akan mengusulkan perubahan statuta konsensus dalam sidang AIPA mendatang.

 

“Saya kira sudah tidak cocok lagi AIPA menganut paham konsensus karena melihat dinamika yang terjadi di kawasan kita sendiri. Ini baru usulan Indonesia, kita akan sampaikan kepada Sekjen AIPA dan akan disampaikan dalam sidang General Assembly ke depan,” ungkap Nurhayati usai menerima Sekjen AIPA Isra Sunthornvut di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Rabu (9/01/2018).

 

Ia menjelaskan, organisasi parlemen se-Asia Tenggara ini sudah tidak cocok lagi menganut konsensus, khususnya di era demokrasi. Pasalnya, berkaca dari Sidang Umum AIPA di Manila beberapa waktu lalu, resolusi Indonesia terkait krisis kemanusiaan etnis Rohingya ditolak, karena Myanmar sendiri tidak setuju.

 

“Yang lain setuju, kecuali Myanmar dan karena statuta AIPA mengharuskan konsensus, resolusi tersebut tidak bisa dilaksanakan,” papar politisi dari F-Demokrat ini.

 

Nurhayati menambahkan, lebih baik AIPA menerapkan mekanisme voting menggantikan konsensus. Menurutnya, mekanisme voting akan lebih efektif untuk menyelesaikan permasalahan – permasalahan internal ASEAN.

 

“Di Inter-Parliamentary Union (IPU) pun, tidak lagi konsensus melainkan berdasarkan voting. Apabila tidak bersepakat, suara terbanyaklah yang menang. Nah, kita ingin di era sekarang ini supaya mengamandemen statuta, khususnya pengambilan keputusan di dalam kebijakan yang pro, sehingga bisa diakui menjadi kesepakatan bersama anggota Asean,” jelasnya.

 

Sisi lain, politisi dari daerah pemilihan Jawa Timur V ini juga mendorong program-program kerja AIPA terkait isu gender mainstreaming. Dengan harapan, keterwakilan perempuan dapat semakin meningkat di segala bidang, tidak hanya di legislatif tetapi juga eksekutif maupun yudikatif. (ann/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Indonesia Desak Status Kewarganegaraan Rohingya di IPU
16-10-2018 / B.K.S.A.P.
Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Rofi’ Munawar mendesak agar Pemerintah Myanmar segera memberikan status kewarganegaraan...
DPR Apresiasi Bantuan Venezuela Untuk Korban Bencana Sulteng
09-10-2018 / B.K.S.A.P.
Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Mohamad Hekal menerima Duta Besar Venezuela untuk IndonesiaGladys Fransisca Urbaneja Duran,...
Partisipasi Politik Perempuan Harus Ditingkatkan
08-10-2018 / B.K.S.A.P.
Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Dwie Aroem Hadiatie pada Sidang Komisi Sosial dan Budaya, Asian Parliamentary...
Parlemen Asia Pastikan Akses Layanan Kesehatan
08-10-2018 / B.K.S.A.P.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah mendesak agar semua parlemen-parlemen di Asia untuk memberi perhatian pada akses layanan kesehatan publik...