Indonesia Akan Usulkan Amandemen Statuta Konsensus AIPA

10-01-2018 / B.K.S.A.P.

Ketua BKSAP DPR RI, Nurhayati Ali Assegaf menerima kunjungan kehormatan Sekjen AIPA Isra Sunthornvut, di Gedung DPR RI/Foto:Naefurodji/Iw

 

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Nurhayati Ali Assegaf menilai paham konsensus sudah tidak relevan lagi bagi Asean Inter-Parliamentary Assembly (AIPA). Karenanya, Indonesia akan mengusulkan perubahan statuta konsensus dalam sidang AIPA mendatang.

 

“Saya kira sudah tidak cocok lagi AIPA menganut paham konsensus karena melihat dinamika yang terjadi di kawasan kita sendiri. Ini baru usulan Indonesia, kita akan sampaikan kepada Sekjen AIPA dan akan disampaikan dalam sidang General Assembly ke depan,” ungkap Nurhayati usai menerima Sekjen AIPA Isra Sunthornvut di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Rabu (9/01/2018).

 

Ia menjelaskan, organisasi parlemen se-Asia Tenggara ini sudah tidak cocok lagi menganut konsensus, khususnya di era demokrasi. Pasalnya, berkaca dari Sidang Umum AIPA di Manila beberapa waktu lalu, resolusi Indonesia terkait krisis kemanusiaan etnis Rohingya ditolak, karena Myanmar sendiri tidak setuju.

 

“Yang lain setuju, kecuali Myanmar dan karena statuta AIPA mengharuskan konsensus, resolusi tersebut tidak bisa dilaksanakan,” papar politisi dari F-Demokrat ini.

 

Nurhayati menambahkan, lebih baik AIPA menerapkan mekanisme voting menggantikan konsensus. Menurutnya, mekanisme voting akan lebih efektif untuk menyelesaikan permasalahan – permasalahan internal ASEAN.

 

“Di Inter-Parliamentary Union (IPU) pun, tidak lagi konsensus melainkan berdasarkan voting. Apabila tidak bersepakat, suara terbanyaklah yang menang. Nah, kita ingin di era sekarang ini supaya mengamandemen statuta, khususnya pengambilan keputusan di dalam kebijakan yang pro, sehingga bisa diakui menjadi kesepakatan bersama anggota Asean,” jelasnya.

 

Sisi lain, politisi dari daerah pemilihan Jawa Timur V ini juga mendorong program-program kerja AIPA terkait isu gender mainstreaming. Dengan harapan, keterwakilan perempuan dapat semakin meningkat di segala bidang, tidak hanya di legislatif tetapi juga eksekutif maupun yudikatif. (ann/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
DPR Minta Negara Produsen Minyak Kembangkan Energi Ramah Lingkungan
29-06-2018 / B.K.S.A.P.
Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Rofi’ Munawar menegaskan perlu adanya komitmen bersama dalam menekan ambang...
Indonesia Dukung Timor Leste Jadi Anggota ASEAN
29-06-2018 / B.K.S.A.P.
Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Nurhayati Ali Assegaf mengatakan Indonesia mendukung penuh pencalonan Republik Demokratik Timor...
Kemenangan Erdogan, Peluang Perkuat Diplomasi RI Untuk Palestina
28-06-2018 / B.K.S.A.P.
Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Rofi’ Munawar menilai terpilihnya kembali Recep Tayyip Erdogansebagai Presiden Turki...
Kejahatan Narkoba Lebih Berbahaya Dibanding Terorisme
21-06-2018 / B.K.S.A.P.
Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Nurhayati Ali Assegaf menyatakan bahwa perang melawan narkoba lebih berbahaya dibandingkan...