Jelang Pilkada, Pemerintah Wajib Selesaikan E-KTP untuk Hak Pilih

11-01-2018 / PIMPINAN

Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPR RI Fadli Zon. Foto :Runi/Man

 

Jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak selalu tak terlepas dari persoalan rekam data E-KTP, bahkan hal itu terjadi setiap tahun. Karena setiap tahun, setidaknya 1,5 juta dari remaja memenuhi usia hak pilih. Padahal, saat ini masih ada 2,3 juta warga yang belum merekam data. Sebelum ditetapkan menjadi daftar pemilih tetap (DPT) seluruh warga harus sudah tuntas direkam, untuk itu, program Kejar E-KTP harus terus digenjot.

 

Menanggapi permasalahan ini, Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPR RI Fadli Zon menegaskan, Pemerintah wajib menyelesaikan seluruh persoalan E-KTP.

 

“Pemerintah wajib untuk segera menyelesaikan E-KTP, ini hak masyarakat untuk terregistrasi dengan baik. Ini keperluan penting terkait hak memilih dan juga hak dipilih," ujar Fadli, di Ruang Kerjanya, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (10/01/2018).

 

Fadli memprediksi, masih banyaknya penduduk yang hingga saat ini belum melakukan perekaman E-KTP berpotensi menimbulkan kerawanan saat hari pencobosan. Bukan tidak mungkin keamanan Pilkada akan terganggu jika banyak warga yang tidak bisa memilih lantaran belum memiliki E-KTP.

 

Diketahui, tiga masalah besar yang selama ini menjadi kendala dalam pelayanan e-KTP adalah pengadaan blangko, pemeliharaan sistem penunggalan data (Annual Technical Support/ATS), dan pengadaan lisensi. Percepatan dilakukannya perekaman E-KTP sendiri terus dilakukan oleh Pemerintah. Bahkan perekaman tetap dilakukan pada hari libur dan di berbagai tempat, tidak terkecuali di berbagai mall. (eko/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Indonesia Dukung Dua Korea Ciptakan Perdamaian yang Hakiki
18-01-2018 / PIMPINAN
DelegasiKorea National AssemblydanSecretary General of ASEAN-Korea Centerditerima Wakil Ketua DPR RI bidang Korinbang Agus Hermanto, Kamis (18/1) foto:doeh Wakil Ketua DPR...
Travel Umroh Bodong Harus Diberantas
18-01-2018 / PIMPINAN
Wakil Ketua DPR\Korinbang Agus Hermanto, foto:doeh/hr] Korban penipuan travel umroh bodong lagi-lagi terjadi. Kali ini menimpa para jamaah calon umroh dari...
Penyaluran KUR Belum Merata
18-01-2018 / PIMPINAN
Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dinilai belum merata kepada pelaku usaha kecil menengah. Perhatian pemerintah ke sektor sosial masih kurang....
New Zealand Perkuat Kerja Sama Eksplorasi Geothermal
18-01-2018 / PIMPINAN
Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto bertemu dengan KepalaGNS of Geothermal Science, New Zealand Greg Bignall, di ruang kerjanya, Kamis...