Jelang Pilkada, Pemerintah Wajib Selesaikan E-KTP untuk Hak Pilih

11-01-2018 / PIMPINAN

Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPR RI Fadli Zon. Foto :Runi/Man

 

Jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak selalu tak terlepas dari persoalan rekam data E-KTP, bahkan hal itu terjadi setiap tahun. Karena setiap tahun, setidaknya 1,5 juta dari remaja memenuhi usia hak pilih. Padahal, saat ini masih ada 2,3 juta warga yang belum merekam data. Sebelum ditetapkan menjadi daftar pemilih tetap (DPT) seluruh warga harus sudah tuntas direkam, untuk itu, program Kejar E-KTP harus terus digenjot.

 

Menanggapi permasalahan ini, Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPR RI Fadli Zon menegaskan, Pemerintah wajib menyelesaikan seluruh persoalan E-KTP.

 

“Pemerintah wajib untuk segera menyelesaikan E-KTP, ini hak masyarakat untuk terregistrasi dengan baik. Ini keperluan penting terkait hak memilih dan juga hak dipilih," ujar Fadli, di Ruang Kerjanya, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (10/01/2018).

 

Fadli memprediksi, masih banyaknya penduduk yang hingga saat ini belum melakukan perekaman E-KTP berpotensi menimbulkan kerawanan saat hari pencobosan. Bukan tidak mungkin keamanan Pilkada akan terganggu jika banyak warga yang tidak bisa memilih lantaran belum memiliki E-KTP.

 

Diketahui, tiga masalah besar yang selama ini menjadi kendala dalam pelayanan e-KTP adalah pengadaan blangko, pemeliharaan sistem penunggalan data (Annual Technical Support/ATS), dan pengadaan lisensi. Percepatan dilakukannya perekaman E-KTP sendiri terus dilakukan oleh Pemerintah. Bahkan perekaman tetap dilakukan pada hari libur dan di berbagai tempat, tidak terkecuali di berbagai mall. (eko/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Jumlah Pengunduh Aplikasi DPR Now! Terus Meningkat
24-09-2018 / PIMPINAN
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo memberikan apresiasinya kepada masyarakat yang telah menyampaikan aspirasinya melalui aplikasi DPR Now!. Menurutnya, jumlah pengunduh...
Aparat Pelaku Persekusi Harus Dilaporkan
24-09-2018 / PIMPINAN
Aparat keamanan pelaku persekusi terhadap aktivis Neno Warisman beberapa waktu lalu, harus dilaporkan ke Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Komisi Nasional...
Ketua DPR Dorong Perguruan Tinggi Cetak Pengusaha Muda
24-09-2018 / PIMPINAN
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mendorong perguruan tinggi mampu mencetak banyak pengusaha muda yang unggul dan berjiwa sosial. Perguruan tinggi...
Fahri Hamzah Desak Pemerintah Segera Gelontorkan Dana untuk BPJS Kesehatan
21-09-2018 / PIMPINAN
Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah meminta agar pemerintah segera mengeluarkan dana untuk membayar tunggakan BPJS Kesehatan, supaya pihak ketiga...