Komisi IV Pertanyakan Produksi Beras Yang Sempat dikatakan Pemerintah Meningkat

11-01-2018 / KOMISI IV
Wakil Ketua Komisi IV DPR, Daniel Johan.Foto: Eno/Man
 
 
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Daniel Johan mempertanyakan produksi beras Indonesia yang konon ditargetkan pada tahun 2017 lalu mencapai 70-an juta ton per tahun. Hal itu diungkapkannya kepada Parlementaria di ruang kerjanya, Senayan Jakarta, Rabu (10/1).
 
“Katanya kita sudah bisa memproduksi 70 juta ton per tahun. Artinya kalau produksinya meningkat, kita sudah surplus beras dan bukan hanya bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri sendiri, tapi juga bisa memenuhi kebutuhan dunia. Tapi ini kenyataannya stok beras di pasaran berkurang, sehingga harga melambung tinggi hingga mencapai 24 persen, yang pada akhirnya membuat masyarakat menjerit. Sehingga timbul pertanyaan kami, benarkah produksi meningkat seperti yang dikatakan pemerintah,”papar Daniel.
 
Dilanjutkan politisi dari Fraksi PKB ini, pemerintah seharusnya bisa mengatur (managemen) pengelolaan penanaman. Siklusnya harus diatur kebutuhannya berapa setiap bulan dan penanamannya harus di bulan apa. Sehingga jangan sampai panen secara serempak sehingga membuat harga anjlok yang kemudian membuat petani menangis. Begitupun ketika panen terganggu (paceklik), beras dipasaran ikut menghilang, dan harga menjadi sangat tinggi yang pada akhirnya malah membuat rakyat menangis.
 
Semua itu, menurut Daniel akibat belum terbentuknya Badan Pangan Nasional yang menjadi amanah undang-undang. Sehingga membuat penanganan masalah pangan menjadi parsial. Tidak hanya itu, Bulog pun dibuat Mandul. Karena di satu sisi Bulog harus mampu memenuhi kewajiban sosial politik sehingga tercipta kestabilan nasional, disisi lain ia pun dituntut untuk mampu memberikan keuntungan pada Negara.
 
“Sehingga bagaimana Bulog mau menjalani semua tugasnya itu. Yang paling mudah menurut saya, jadikan Bulog sebagai badan pangan nasional. Sehingga semua masalah komiditas pangan menjadi tanggung jawab Bulog, tentunya disertai dengan berbagai kewenangan di dalamnya. Tapi ini kita (Komisi IV) rapat terus tapi pemerintah tetap ngotot, jadi mentok disana. Sementara Mafia selalu dijadikan kambing hitam. Ya jika memang ditemukan adanya mafia, segera ambil tindakan tegas. Cari mekanisme yang tepat untuk memberantas Mafia. Kedua cari mekanisme agar ada nilai tambah ke petani juga, tidak hanya ke pedagang,”pungkas Daniel. (ayu/sc) 

  • SHARES
BERITA TERKAIT
Revisi UU KSDA Perlu Diharmonisasi
12-12-2018 / KOMISI IV
Revisi Undang-Undang (UU) Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDA) diharapkan tidak hanya mengatur permasalahan lingkungan hayati hewan, ikan, dan...
Revisi UU KSDA Harus Seimbangkan Ekonomi Rakyat
11-12-2018 / KOMISI IV
Anggota Komisi IV DPR RI Ono Surono menyampaikan bahwa Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) bersifat Lex Specialis (Hukum Khusus)....
Legislator Minta Revisi UU KSDA Harus Komprehensif
10-12-2018 / KOMISI IV
Anggota Komisi IV DPR RI Erislan meminta agar Revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan...
UU KSDA Perlu Direvisi
10-12-2018 / KOMISI IV
Anggota Komisi IV DPR RI Budisatrio Djiwanto mengatakan bahwa Undang Undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam...