Polemik Antara Menko Kemaritiman dengan Menteri KP Bentuk Lemahnya Koordinasi Antar Kementerian

11-01-2018 / KOMISI IV

Anggota Komisi IV DPR RI Zainut Tauhid Sa’adi. Foto : Agung/Man

 

Anggota Komisi IV DPR RI Zainut Tauhid Sa’adi menilai, polemik antara Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan dengan Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Susi Pudjiastuti terkait pembakaran dan penenggelaman kapal asing yang melanggar ketentuan hukum di Indonesia dapat menimbulkan kegaduhan, sekaligus dinilai sebagai bentuk kelemahan koordinasi antar kementerian dalam  pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia.

 

“Polemik antara Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti terkait pembakaran dan penenggelaman kapal asing yang melanggar ketentuan hukum di Indonesia seharusnya tidak perlu terjadi. Sangat tidak elok mempertontonkan perbedaan pandangan kepada publik dalam masalah penegakan hukum. Apalagi subyek hukumnya adalah kapal asing (WNA). Hal tersebut juga bisa ditafsirkan bahwa Pemerintah Indonesia tidak konsisten dalam upaya penegakan hukum,” ujar Zainut dalam siaran pers nya di Jakarta, Kamis (11/1/2018).

 

Dijelaskannya, terkait pembakaran dan atau penenggelaman kapal sebagai upaya penegakan hukum sudah sesuai dengan UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Pasal 69 ayat (4) dimana tercantum  "Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup”.

 

Selan itu juga diatur dalam Pasal 76A yang mengatakan "Benda dan/atau alat yang digunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk negara atau dimusnahkan setelah mendapat persetujuan Ketua Pengadilan Negeri."

 

Namun, memang pembakaran dan atau penenggelaman kapal bukan satu-satunya bentuk hukuman yang dapat diterapkan. Hakim Pengadilan juga bisa menggunakan Pasal 76C (1) "Benda dan/atau alat yang dirampas dari hasil tindak pidana perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76A dapat dilelang untuk negara". Atau Pasal 76C ayat (5) "Benda dan/atau alat yang dirampas dari hasil tindak pidana perikanan yang berupa kapal perikanan dapat diserahkan kepada kelompok usaha bersama nelayan dan/atau koperasi perikanan".

 

“Menurut saya ada dua hal yang berbeda antara upaya penegakan hukum dengan upaya peningkatan produksi. Untuk penegakan hukum sepanjang sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan harus tetap dilaksanakan sebagai bentuk law enforcement untuk menjaga kedaulatan laut kita. Sedangkan untuk peningkatan produksi seharusnya Pak Luhut lebih mengkritisi kebijakan KKP yang justru banyak menghambat sektor produksi perikanan, yaitu berbagai peraturan menteri KP yang selama ini banyak menimbulkan kontroversi,” papar Politisi dari Fraksi PPP ini. (ayu/sc)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Penanganan Abrasi Laut Pantai Pebuahan Harus Diprioritaskan
21-09-2018 / KOMISI IV
Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI kePantai Pebuahan, Desa Banyubiru, Kota Denpasar, Provinsi Bali menemukan fakta bahwa akibat...
Komisi IV Mediasi Permasalahan PT. BTID dan Masyarakat Adat
20-09-2018 / KOMISI IV
Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI menggelar mediasi tentang pembangunan mulut kanal di Pantai Utara Serangan, Denpasar, Provinsi...
Warga Terdampak Gempa Lombok Butuh Program “Trauma Healing”
20-09-2018 / KOMISI IV
Anggota Ketua Komisi IV DPR RI Ono Surono mengatakan, selain bantuan makanan dan fisik lainnya, yang sangat dibutuhkan warga terdampak...
Komisi IV Tinjau Kerusakan Pasca Gempa Lombok
20-09-2018 / KOMISI IV
Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi IV DPR RI meninjau Posko Induk Tanjung dan kerusakan jaringan irigasi tersier Tanjung, Kabupaten Lombok...