Berantas Illegal Fishing dengan Penenggelaman Kapal Dinilai Kurang Tepat

11-01-2018 / PIMPINAN

Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto. Foto : Jaka/Man

 

Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto menegaskan, sejak awal dirinya menekankan bahwa memberantas illegal fishing itu merupakan suatu keharusan. Tetapi dengan cara penenggelaman dan pembakaran kapal, dinilainya kurang tepat.

 

Menurut Agus, memberikan efek jera kepada kapal pelaku illegal fishing tidak seperti itu, sebab ada ‘torehan’ yang tidak baik di dunia internasional. Mengingat Indonesia dalam melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara itu juga berhubungan dengan negara-negara lain.

 

“Sekali lagi, untuk pemberantasan pencurian ikan perlu dan perlu sekali. Memberikan efek jera juga perlu, tapi tidak dengan cara menenggelamkan kapal,” tandas Agus saat berbincang dengan pers di ruang kerjanya Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (11/01/2018).

 

Selain itu, tambah Agus, membakar dan menenggelamkan kapal akan merusak biota laut. Pada saat dibom, maka ikan dan biota laut akan mati bahkan terancam rusak dan punah. Belum lagi pengaruh lingkungan, akibat pengeboman di laut maka bisa rusak lingkungan sekitarnya.

 

“Segala sesuatu yang mengganggu lingkungan rasanya kurang tepat dalam kehidupan lebih modern ke depan ini,” jelas Pimpinan DPR bidang Korinbang ini.

 

Saat ditanyakan bahwa Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti melakukan penenggelaman kapal asing berdasarkan Undang-undang, menurut Agus, UU itu hasil pemikiran yang suatu saat bisa direvisi.

 

Namun, sebut dia, UU Perikanan itu mengatur pelanggaran yang terberat. Dengan begitu, dalam menerapkan sanksi bisa dikenakan yang tidak terberat, tetapi tidak  merusak lingkungan dan  menjaga kredibilitas bangsa.

 

“Kita juga tetap bisa memberantas illegal fishing  tapi tidak dengan cara demonstratif menenggelamkan kapal sebanyak-banyaknya. Rasanya kapal yang ditenggelamkan sudah cukup banyak,” ujar politisi F-PD itu.

 

Didesak bahwa sikap Menteri KP berseberangan dengan Wakil Presiden dan Menko Kemaritiman, padahal sama-sama Kabinet Kerja, Agus mengatakan polemik itu  terjadi di lingkup pemerintah. Karena itu Pemerintah harus bisa menyelesaikan masalah internnya secara bijaksana.

 

“Bisa juga nanti dibahas dalam rapat konsultasi. Konsultasi itu memang perlu,” tutup politisi asal dapil Jawa Tengah itu. (mp/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Terpilih Jadi Anggota Tidak Tetap DK PBB, Indonesia Harus Perjuangkan Kemerdekaan Palestina
09-06-2018 / PIMPINAN
Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan mengatakan, dengan terpilihnya Indonesia menjadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB),...
Ketua DPR Pantau Kesiapan Telkom Hadapi Lebaran
08-06-2018 / PIMPINAN
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengunjungi PT. Telkom untuk melihat dari dekat kesiapan jaringan telekomunikasi untuk menunjang akses publik pada...
Pemerintah Diminta Waspadai Besaran Utang BUMN
08-06-2018 / PIMPINAN
Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan mengingatkan pemerintah agar mewaspadai dampak dari besaran utang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang...
DPR Dorong Peningkatan Kerja Sama Perdagangan Indonesia - Korsel
07-06-2018 / PIMPINAN
Wakil Ketua DPR RI Utut Adianto berharap hubungan kerja sama dua negara antara Indonesia dan Korea Selatan yang sudah terjalin...