Berantas Illegal Fishing dengan Penenggelaman Kapal Dinilai Kurang Tepat

11-01-2018 / PIMPINAN

Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto. Foto : Jaka/Man

 

Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto menegaskan, sejak awal dirinya menekankan bahwa memberantas illegal fishing itu merupakan suatu keharusan. Tetapi dengan cara penenggelaman dan pembakaran kapal, dinilainya kurang tepat.

 

Menurut Agus, memberikan efek jera kepada kapal pelaku illegal fishing tidak seperti itu, sebab ada ‘torehan’ yang tidak baik di dunia internasional. Mengingat Indonesia dalam melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara itu juga berhubungan dengan negara-negara lain.

 

“Sekali lagi, untuk pemberantasan pencurian ikan perlu dan perlu sekali. Memberikan efek jera juga perlu, tapi tidak dengan cara menenggelamkan kapal,” tandas Agus saat berbincang dengan pers di ruang kerjanya Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (11/01/2018).

 

Selain itu, tambah Agus, membakar dan menenggelamkan kapal akan merusak biota laut. Pada saat dibom, maka ikan dan biota laut akan mati bahkan terancam rusak dan punah. Belum lagi pengaruh lingkungan, akibat pengeboman di laut maka bisa rusak lingkungan sekitarnya.

 

“Segala sesuatu yang mengganggu lingkungan rasanya kurang tepat dalam kehidupan lebih modern ke depan ini,” jelas Pimpinan DPR bidang Korinbang ini.

 

Saat ditanyakan bahwa Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti melakukan penenggelaman kapal asing berdasarkan Undang-undang, menurut Agus, UU itu hasil pemikiran yang suatu saat bisa direvisi.

 

Namun, sebut dia, UU Perikanan itu mengatur pelanggaran yang terberat. Dengan begitu, dalam menerapkan sanksi bisa dikenakan yang tidak terberat, tetapi tidak  merusak lingkungan dan  menjaga kredibilitas bangsa.

 

“Kita juga tetap bisa memberantas illegal fishing  tapi tidak dengan cara demonstratif menenggelamkan kapal sebanyak-banyaknya. Rasanya kapal yang ditenggelamkan sudah cukup banyak,” ujar politisi F-PD itu.

 

Didesak bahwa sikap Menteri KP berseberangan dengan Wakil Presiden dan Menko Kemaritiman, padahal sama-sama Kabinet Kerja, Agus mengatakan polemik itu  terjadi di lingkup pemerintah. Karena itu Pemerintah harus bisa menyelesaikan masalah internnya secara bijaksana.

 

“Bisa juga nanti dibahas dalam rapat konsultasi. Konsultasi itu memang perlu,” tutup politisi asal dapil Jawa Tengah itu. (mp/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Indonesia Dukung Dua Korea Ciptakan Perdamaian yang Hakiki
18-01-2018 / PIMPINAN
DelegasiKorea National AssemblydanSecretary General of ASEAN-Korea Centerditerima Wakil Ketua DPR RI bidang Korinbang Agus Hermanto, Kamis (18/1) foto:doeh Wakil Ketua DPR...
Travel Umroh Bodong Harus Diberantas
18-01-2018 / PIMPINAN
Wakil Ketua DPR\Korinbang Agus Hermanto, foto:doeh/hr] Korban penipuan travel umroh bodong lagi-lagi terjadi. Kali ini menimpa para jamaah calon umroh dari...
Penyaluran KUR Belum Merata
18-01-2018 / PIMPINAN
Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dinilai belum merata kepada pelaku usaha kecil menengah. Perhatian pemerintah ke sektor sosial masih kurang....
New Zealand Perkuat Kerja Sama Eksplorasi Geothermal
18-01-2018 / PIMPINAN
Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto bertemu dengan KepalaGNS of Geothermal Science, New Zealand Greg Bignall, di ruang kerjanya, Kamis...