Komisi IV Tetap Dukung Kebijakan Penenggelaman Kapal Asing yang Mencuri Ikan Indonesia

11-01-2018 / KOMISI IV

Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo. Foto : Runi/Man

 

Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo menegaskan bahwa pihaknya akan tetap mendukung kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan yang memihak pada masyarakat, termasuk kebijakan menenggelamkan kapal asing yang memasuki dan mencuri ikan serta kekayaan alam di wilayah Indonesia.

 

“Saya pikir tidak perlu ada polemik di sini. Apa yang menjadi concern Pak Luhut dan apa yang menjadi concern  Bu Susi, toh keduanya sama-sama pemerintah. Terkait kebijakan menenggelamkan kapal asing, semangatnya Bu Susi kan untuk melindungi sumber daya alam kita, melindungi kekayaan negara kita dari asing, dan itu harus kita dukung. Karena memang merupakan kebijakan yang memihak pada masyarakat,” ungkap Edhy kepada wartawan di ruang Sekretariat Komisi IV DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (11/1/2018).

 

Dilanjutkannya, penenggelaman kapal asing yang terbukti “mencuri” kekayaan alam Indonesia itu dampaknya terhadap nelayan sangat baik. Menimbulkan efek jera sekaligus melindungi aset-aset atau kekayaan alam Indonesia, dalam hal ini ikan. Di sana, masyarakat pun ikut terback up. Bahkan tidak sedikit masyarakat bersyukur atas kebijakan tersebut.

Meski demikian pemanfaatannya pun juga harus benar-benar untuk masyarakat. Jika ada kekuarangan dalam pengelolaannya misalnya infrastruktur kapal yang belum siap, maka sedikit demi sedikit tentu dapat diperbaiki.

 

“Dulu kan sudah diingatkan, kita terlalu baik memberikan ijin, ternyata ijinnya diduplikasi dari yang hanya untuk satu kapal, digunakan untuk lebih dari satu kapal. Di sini memang pengawasan yang harus dikuatkan,” tambahnya.

 

Meski demikian, politisi dari Fraksi Partai Gerinda ini meyakini apa yang dikatakan Menko Kemaritiman juga semata demi kebaikan negara. Namun dalam mengelola sebuah negara tidak bisa saling kuat-kuatan.

 

Komisi IV DPR selama ini memantau apa yang dilakukan Bu Susi sesuai dengan koridornya. Masalah kebijakan lain yang diambil Menteri Susi yang kini menjadi polemik seperti larangan penggunaan cantrang, hal itu menurut politisi asal Sumatera Selatan II tentu akan terus diperbaiki. Artinya, tidak semua kebijakan Menteri KP disetujui oleh Komisi IV DPR.

 

“Jika ditanyakan mana yang lebih berwenang untuk memutuskan sebuah kewenangan, apakah menko atau menteri teknis dalam hal ini Menteri KP? Berdasarkan undang-undang ya menteri teknis. Namun di sini saya tidak ingin bicara demikian, yang paling penting kami di Komisi 4 yang notabene menjadi mitra kerja Menteri KP, akan selalu mengawasi apa yang beliau jalankan atau putuskan. Kita kritik kebijakan beliau yang tidak baik, dan kita tetap dukung kebijakan pemerintah yang memang memihak pada masyarakat.  Sejauh ini dari kekurangan dan kelebihan Bu Susi, kami melihat masih banyak kelebihan yang dimiliki Bu Susi. Dengan demikian, di sini kami tegaskan, bahwa Komisi IV tetap mendukung kebijakan penenggelaman kapal asing yang memasuki wilayah Indonesia dan mencuri kekayaan alam Indonesia,” tegas Edhy. (ayu/sc)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Aturan Pelarangan Penggunaan Cantrang Ditunda Sementara
18-01-2018 / KOMISI IV
Anggota Komisi IV DPR RI Rahmad Handoyo menilai aturan pelarangan penggunaan cantrang yang ditetapkan pemerintah bukan dicabut atau dibatalkan, melainkan...
Komisi IV Menilai Wajar Penolakan Petani Atas Masuknya Beras Impor
18-01-2018 / KOMISI IV
Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo menilai wajar penolakan masukkya beras impor oleh para petani dan kepala daerah-kepala daerah....
Komisi IV Apresiasi Sekaligus Kritisi Program TORA Kementerian LHK
17-01-2018 / KOMISI IV
Komisi IV DPR RI mengapresiasi Program TORA (Tanah Obyek Reformasi Agraria) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Hal itu terungkap dalam...
Pemerintah Diminta Bentuk Tim Independen Uji Petik Tentang Penggunaan Cantrang
17-01-2018 / KOMISI IV
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Viva Yoga Mauladi meminta pemerintah melakukan koordinasi dengan Tim Independen dari seluruh stakeholder di...