Anggota TNI dan Polri Ikut Pilkada Harus Mundur dari Jabatan

11-01-2018 / PIMPINAN

Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto. Foto : Azka/Man

 

Ketentuan Undang-undang menyebutkan apabila ada Anggota TNI/Polri, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan Pejabat Negara yang mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah, maka ia harus mengundurkan diri dari jabatannya.

 

Namun pada prakteknya, masih saja ada Pejabat Negara dan Anggota TNI/Polri yang ikut mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah pada Pilkada, tetapi belum juga mengundurkan diri dari jabatannya.

 

Menanggapi persoalan tersebut, Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto mengatakan bahwa seharusnya seorang Anggota TNI/Polri saat mengikuti kontestasi Pilkada, harus melepaskan jabatan dan atributnya.

 

“Kalau dia sudah ada niat mencalonkan diri, maka dia tidak boleh kampanye dengan baju dinas. Ia harus konsisten, mundur terlebih dahulu dari jabatannya,” tegas Agus Hermanto di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (11/01/2018).

 

Politisi F-PD itu menegaskan, institusi TNI/Polri harus bersikap netral. “Mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah memang tidak dilarang, tetapi harus mengundurkan diri terlebih dahulu dari keanggotaan aktif didalam struktur TNI/Polri atau Lembaga Negara lainnya,” ucapnya.

 

Seperti diketahui, ada tiga dokumen yang harus disampaikan atau disiapkan oleh para calon Kepala Daerah kepada KPU. Pertama, formulir berupa surat pernyataan kesediaan mundur dari jabatannya yang disampaikan pada saat pendaftaran ke KPU baik provinsi maupun kabupaten/kota.

 

Kedua, surat keterangan dari pimpinannya atau atasan lembaganya yang punya wewenang mengangkat dan memberhentikannya. Surat keterangan pengunduran dirinya itu harus sudah diterima dan sedang diproses pada H+5 setelah penetapan calon.

 

Dan Surat Keputusan (SK) penetapan pemberhentian yang bersangkutan juga harus sudah diterima KPU H+60 setelah penetapan calon. Surat pernyataan kesediaan mundur dari jabatannya itu tidak bisa dicabut kembali, sebagai bentuk keseriusan dari orang tersebut. (dep/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Ketua DPR Bahas Tugas dan Fungsi DPR dengan Pimpinan AKD
22-01-2018 / PIMPINAN
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menggelar pertemuan dengan seluruh Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD), guna mengetahui permasalahan DPR dalam melaksanakan...
Fahri Minta DOB PPS Segera Disahkan
22-01-2018 / PIMPINAN
Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menegaskan kembali perlunya dilakukan pengesahan Daerah Otonomi Baru Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) agar pembangunan...
Ketua DPR Tegaskan Tidak Ada Fraksi DPR Setujui LGBT
22-01-2018 / PIMPINAN
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menegaskan, tidak ada fraksi-fraksi di DPR yang menyetujui atau melegalkan LGBT (lesbi, gay, biseks, dan...
DPR Minta Parlemen Asia Pasifik Tuntaskan Masalah Rohingya dan Palestina
19-01-2018 / PIMPINAN
Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menyuarakan agar parlemen se-Asia Pasifik terlibat aktif bersuara dalam proses perdamaian dunia, termasuk penyelesaian...