Penggabungan Perguruan Tinggi Jangan Timbulkan Konflik

11-01-2018 / KOMISI X

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra. Foto : Arief/Man

 

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra mengingatkan rencana penggabungan (merger) Perguruan Tinggi agar tidak menimbulkan konflik. Menurutnya, rencana Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi tersebut perlu dilakukan  kajian demografi dan regulasi.

 

“Rencana pemerintah yang ingin menggabungkan Perguruan Tinggi perlu dikaji secara mendalam. Karena indikator jumlah minimal seribu mahasiswa yang harus dimiliki kampus, harus dievaluasi dari sebaran demografi dan regulasi penerimaan mahasiswa oleh Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di sekitarnya,” kata Sutan saat dihubungi Parlementaria, Kamis (11/01/2018).

 

Menurut politisi F-Gerindra itu, jika dua faktor tersebut tidak dikaji secara baik, maka akan terjadi berbagai konflik yang merugikan masyarakat, khususnya mahasiswa.

 

“Penggabungan Perguruan Tinggi jangan sampai menimbulkan konflik kepentingan dari para pihak, apakah itu mahasiswa dengan institusi, yayasan dengan yayasan, atau dengan pemerintah sendiri,” tandas Sutan.

 

Sutan menilai, alasan pemerintah yang ingin memperbaiki tata kelola dan kualitas dari perguruan tinggi itu terkesan prematur atau jalan pintas.

 

“Saya sependapat bila dikatakan bahwa Perguruan Tinggi kecil yang ada di Tanah Air, masih belum banyak yang memiliki kualitas yang baik. Tetapi ini seyogyanya menjadi pekerjaan rumah pemerintah untuk mengupayakan perbaikan tata kelola mereka, bukan malah mereduksi eksistensi kampus tersebut,” paparnya.

 

Selain itu, Indonesia masih membutuhkan perluasan akses masyarakat ke Perguruan Tinggi, karena di daerah tidak semua orang mempunyai kemampuan untuk kuliah pada kampus yang ada di ibukota provinsi atau luar daerah.

 

“Kebijakan ini justru akan mendegradasi perluasan kesempatan masyarakat memperoleh pendidikan tinggi,” pungkas politisi asal dapil Jambi itu. (dep/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Perlu Inovasi Bangun Kembali Pariwisata Palu
18-01-2019 / KOMISI X
Pasca terjadinya gempa dan tsunami di Kota Palu, Sigi, dan Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, berdampak ke seluruh sektor, terutama sektor...
Legislator Sesalkan Penegakan Hak Cipta tak Dibahas pada Debat Capres
18-01-2019 / KOMISI X
Debat perdana pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden pada 17 Januari 2019 banyak mendapat kritik dari publik. Salah satunya Anggota...
Daerah Pesisir Harus Miliki Early Warning System
18-01-2019 / KOMISI X
Anggota Komisi X DPR RI Dwita Ria Gunadi mengatakan, erupsi Gunung Anak Krakatau dan bencana tsunami Selat Sunda yang terjadi...
Pembangungan Sarpras Pendidikan Sulteng Perlu Percepatan
18-01-2019 / KOMISI X
Komisi X DPR RI perihatin melihat dampak dari bancana alam yang dialami Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah beberapa bulan yang...