Penyedia Akun Medsos Harus Berbasis KTP-el

11-01-2018 / KOMISI II

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Riza Patria. Foto : Runi/Man

 

Seiring hampir rampungnya program KTP-el, maka untuk memudahkan penindakan hukum kepada para penyedia akun media sosial (Medsos), pemerintah perlu mewajibkan para pemilik akun Medsos tersebut untuk memiliki KTP-el. Ini untuk memudahkan penindakan hukum bagi para penyedia Medsos yang melanggar hukum.

 

Dengan berbasis KTP-el itu, pemilik akun bisa dengan mudah diindentifikasi. Pasalnya, KTP-el ini merupakan pintu masuk menuju single identity penduduk. Jelang pilkada serentak ini, sangat rentan isu sara, kampanye hitam, dan ujaran kebencian dilontarkan di dunia maya. Wakil Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Riza Patria mengemukakan hal tersebut dalam Rapat Konsultasi Pimpinan DPR dengan pemerintah dan penyelenggara Pemilu di Geedung DPR RI Senayan, Jakarta, Kamis (11/1/2018).

 

Mendagri perlu berkoordiansi dengan Menkominfo untuk menyosialisasikan pemilik akun yang berbasis KTP-el ini. “Saya salut Pak Mendagri berhasil melakukan program KTP-el yang sudah hampir rampung 100 persen. Ini pintu masuk menuju single identity. Kemenkominfo agar menutup penyedia Medsos yang suka mempropokasi. Banyak negara berani menutup akun. Mengapa kita tidak berani. Sangat berbahaya ujaran kebencian di Medsos yang memicu konflik,” katanya di hadapan rapat.

 

Politisi Partai Gerindra ini, mengusulkan agar Kemendagri dan Kemenkominfo bersinergi dengan baik dalam program penyediaan akun Medsos berbasis KTP-el. “Orang yang membuat akun Medsos harus berbasis KTP-el. Kalau tidak berbasis KTP-el harus dilarang atau diblok. Kita harus segera memulainya saat memasuki tahun politik ini. Kita juga harus kendalikan providernya,” ujar Riza. (mh/sc)

 


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Ketua Komisi II DPR RI Ungkap Empat Faktor Kader Berpindah Partai Politik
19-07-2018 / KOMISI II
Ketua Komisi II DPR RI Zainuddin Amali menilai ada empat factor yang membuat Kader salah satu partai politik pindah ke...
Banyak Picu Konflik, Perlu Dibentuk Pengadilan Pertanahan
19-07-2018 / KOMISI II
Urgensi pembentukan Pengadilan Pertanahan mengemuka saat Komisi II DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Para Pakar Hukum...
Legislator Nilai Sikap Presiden Tak Bijak Izinkan Menteri 'Nyaleg'
10-07-2018 / KOMISI II
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera menilai sikap Presiden yang mengizinkan menteri yang ingin mencalonkan diri sebagai...
KPU dan Bawaslu Bisa Himbau Parpol Tidak Menunjuk Caleg Eks Koruptor
02-07-2018 / KOMISI II
Berkaitan dengan sikap Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang penetapan peraturan yang melarang mantan narapidana kasus korupsi menjadi calon anggota legislatif...