Produksi UU Penting, Namun Harus Sesuai Kebutuhan

11-01-2018 / BADAN LEGISLASI

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Firman Soebagyo. Foto : Jayadi/Man

 

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Firman Soebagyo menegaskan menghasilkan banyak Undang-Undang (UU) adalah suatu hal yang penting, namun urgensi dan asas proporsionalitas seyogyanya juga diutamakan. Menurutnya, UU yang dihasilkan harus sesuai kebutuhan.

 

“Kami kurang sepakat kalau DPR memproduksi UU sebanyak-banyaknya. UU penting, tapi harus sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan rencana kerja pemerintah, karena pada dasarnya keberhasilan pemerintah juga adalah keberhasilan DPR. Pemerintah sebagai pelaksana UU, sementara DPR sebagai pembuat UU,” papar Firman kepada Parlementaria di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (11/01/2018).

 

Politisi dari F-Golkar ini menambahkan, di tahun politik ini, dimana Pilkada Serentak akan dilaksanakan di 171 wilayah tentunya akan menyita banyak energi. Sehingga baik DPR maupun pemerintah diminta selektif untuk menyelesaikan RUU yang menjadi prioritas.

 

Ia melanjutkan, selektif yang dimaksud adalah selain mengisi kekosongan hukum, tetapi juga mengacu pada rencana kerja pemerintah jangka pendek dan menengah. Menurut Firman, semestinya pemerintah dalam hal ini Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) bisa menjabarkan visi dan misi pemerintah serta UU apa saja yang memang dibutuhkan.

 

“Misalnya pemerintah sepakat bahwa 5 tahun itu visinya ini, kemudian Bappenas menyusun konsep baru legalitas aturan hukumnya. Kementerian Hukum dan HAM yang siapkan. Hal seperti ini yang belum terjadi. Kemudian dari situlah kita membagi tugas, mana yang menjadi inisiatif pemerintah, inisiatif DPR, dan DPD. Tidak seperti sekarang ini, semuanya memberikan RUU  tetapi tidak sesuai dengan kebutuhan pemerintah. Akhirnya, tumpang tindih seperti ini, itu persoalannya,” urai Firman.

 

Lebih lanjut, Firman membeberkan UU yang akan menjadi prioritas di tahun ini. Bagaimana meningkatkan perekonomian nasional, peningkatan kesehatan masyarakat dan pembangunan nasional akan menjadi prioritas.

 

“Itu yang paling mendasar. Yang betul-betul dirasakan masyarakat, sehingga pada 2019 nanti bisa menjawab keinginan masyarakat bahwa kinerja pemerintah dan DPR bermanfaat bagi masyarakat luas,” tandasnya.

 

Baleg juga, sambungnya, akan mengundang pemerintah dalam waktu dekat ini untuk mendiskusikan secara bersama RUU yang akan ditargetkan untuk diselesaikan guna mendukung kinerja pemerintah.

 

“Sebab, RUU itu dirancang bersama-sama pemerintah. Nah, ketika pemerintah tidak proaktif untuk melaksanakan pembahasan, maka akan terjadi deadlock. Seperti sekarang ini, RUU Minuman Beralkohol dan RUU Pertembakauan, itu semua macet di pemerintah, padahal harus ada langkah yang kita ambil,” jelasnya.

 

Politisi dari dapil Jawa Tengah III ini juga mengingatkan pemerintah untuk segera membuat aturan turunan, seperti peraturan pemerintah dari beberapa UU yang sudah disahkan. Sebab, ada beberapa UU yang tidak bisa dijalankan karena belum memiliki aturan turunan. Hal itulah yang menurutnya juga harus menjadi perhatian pemerintah. (ann/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
RUU Pendidikan Kedokteran akan Efektifkan Jenjang Pendidikan Dokter
18-07-2018 / BADAN LEGISLASI
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Totok Daryanto menyatakan, aturan jenjang pendidikan dokter dalam RUU Pendidikan Kedokteran diharapkan efektif...
RUU Pendidikan Kedokteran Akan Beri Perhatian pada Standarisasi Kompetensi
18-07-2018 / BADAN LEGISLASI
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Wenny Haryanto mengungkapkan belum solidnya standarisasi pendidikan kedokteran antara fakultas kedokteran dengan penyelenggaraan Ujian...
Baleg DPR Terima DPRD Kabupaten Gresik
13-07-2018 / BADAN LEGISLASI
Tenaga Ahli Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Joko Riskiyono mematahkan kekhawatiran Bapemperda DPRD Kabupaten Gresik terkait overlapping tugasnya dengan Alat...
Pesantren Kelak Sejajar dengan Lembaga Pendidikan Umum
05-07-2018 / BADAN LEGISLASI
Lembaga pendidikan pesantren dan keagamaan lainnya diharapkan kelak bisa disejajarkan dengan lembaga pendidikan umum, seperti SMP dan SMA. DPR RI...