Proses Hukum Terhadap Calon Kepala Daerah Harus Tetap Berjalan

11-01-2018 / KOMISI III

Anggota Komisi III DPR RI Supratman Andi Agtas. Foto : Runi/Man

 

Proses penegakan hukum terhadap calon kepala daerah yang akan mengikuti Pilkada Serentak 2018 harus tetap berjalan. Sehingga apabila ditemukan calon kepala daerah melanggar hukum, tidak boleh ada penundaan, dan hukum harus tetap berjalan. Hukum tidak boleh dijadikan alat politik.

 

“Proses hukum harus tetap berjalan. Tidak ada tersangka bisa ditunda, apalagi saksipun tidak bisa ditunda. Proses hukum itu harus adil dan independen,” ungkap Anggota Komisi III DPR RI Supratman Andi Agtas, usai rapat konsultasi dengan penyelenggara Pilkada Serentak 2018 di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (11/01/2018).

 

Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPR RI Riza Patria. Ia menegaskan, tidak setuju ada penghentian penyidikan terhadap calon kepala daerah yang berindikasi melakukan pelanggaran hukum. Ia pun menyerahkan hal ini kepada penegak hukum.

 

“Kita membutuhkan aparat hukum yang berintegritas, berkeadilan, netral, dan independen. Jadi penegakan hukum harus jalan, kalau salah ya salah. Kalau tidak salah, jangan dicari kesalahan. Penegakan hukum harus berjalan sesuai kewenangan masing-masing. Jangan kita menghentikan proses hukum, yang penting netral,” tegasnya.

 

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian memerintahkan jajaran reserse di bawahnya untuk sementara tidak mengusut perkara terkait calon kepala daerah yang akan mengikuti Pilkada Serentak.

 

Ia tidak ingin persoalan hukum dijadikan senjata pihak tertentu untuk menjatuhkan lawan politiknya. Namun, operasi tangkap tangan menjadi pengecualian. Tito mengatakan, justru OTT tidak bisa dikesampingkan dalam kondisi apapun karena sifatnya yang aksidental. Apalagi jika calon kepala daerah tersebut menggunakan kekuasaan untuk menyuap pihak penyelenggara atau pengawas. Menurutnya itu merusak demokrasi.

 

Tito mengaku, mengesampingkan pengusutan perkara terhadap calon kepala daerah dilakukan agar suasana tidak gaduh. Para pasangan calon berlomba-lomba mendapatkan dukungan publik dengan membuat program kerja dan kegiatan yang menarik. (rnm/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi III Akan Panggil Pihak yang Terlibat Kasus Sipoa Group
20-04-2018 / KOMISI III
Tim Kunker spesifik Komisi III DPR RI berdialog dengan para pembeli proyek Sipoa Group yang menuntut pengembalian dana Komisi III DPR...
OKI Harus Bersatu Melawan Kebrutalan Donald Trump
19-04-2018 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR RI Jazilul Fawaid mengecam tindakan brutal Presiden AS Donald Trump dan sekutunya, karena telah membabi-buta mengembom...
PPATK Harus Pantau Rekening Cakada
18-04-2018 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan saat rapat dengar pendapat Komisi III dengan Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin, di...
MA Belum Mendapat Tambahan Anggaran
18-04-2018 / KOMISI III
Mahkamah Agung (MA) sejauh ini belum mendapatkan tambahan anggaran untuk memperbaiki kinerjanya. Tren anggaran MA dari 2015 justru memperlihatkan grafik...