Ambang Batas Tidak Akan Memunculkan Capres Tunggal

11-01-2018 / KOMISI II

Anggota Komisi II DPR RI Hetifah Sjaifudian. Foto : Jayadi/Man

 

Anggota Komisi II DPR RI Hetifah Sjaifudian meminta semua pihak menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang uji materi pasal 222 yang mengatur ambang batas pencalonan presiden. Menurutnya keputusan MK adalah final dan mengikat.

 

“MK sudah memutuskan uji materi tentang pasal yang mengatur ambang batas pencalonan presiden. Saya berharap semua pihak menghormati putusan ini,” kata Hetifah, melalui rilis yang diterima Parlementaria di Jakarta, Kamis (11/01/2018).

 

Politisi F-PG itu menyampaikan, sesungguhnya pengaturan ambang batas bukan dimaksud untuk memunculkan capres tunggal sebagaimana dianggap beberapa pihak. Ia menjelaskan justru UU Pemilu ini tidak membolehkan munculnya capres tunggal.

 

“Misalnya pada pasal 229 ayat (2) disebutkan KPU menolak pendaftaran Pasangan Calon dalam hal pendaftaran 1 (satu) Pasangan Calon diajukan oleh gabungan dari seluruh Partai Politik Peserta Pemilu; atau pendaftaran 1 (satu) Pasangan Calon diajukan oleh gabungan partai politik Peserta Pemilu yang mengakibatkan gabungan Partai Politik Peserta Pemilu lainnya tidak dapat mendaftarkan Pasangan Calon,” jelas Hetifah.

 

Dikabarkan, MK menolak uji materi pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Uji materi ini diajukan Partai Idaman yang teregistrasi dengan nomor 53/PUU-XV/2017.

 

“Menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya,” kata Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat saat membacakan putusan di Gedung MK, Jakarta, Kamis (11/1/2018).

 

MK menimbang bahwa presidential threshold sangat relevan untuk memperkuat sistem presidensial. Dengan adanya ketentuan presidential threshold, Presiden yang terpilih nantinya bisa memiliki dukungan di parlemen. (rnm/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Tanpa Tenaga Honorer, Pelayanan Publik Rohil Tak Berjalan
12-10-2018 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI Tabrani Maamun menyoroti diberhentikannya ribuan tenaga honorer oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), Provinsi Riau....
Riza Patria: 31 Juta Pemilih Belum Masuk DPT
11-10-2018 / KOMISI II
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Riza Patria mengatakan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak bisa menganggap remeh terhadap 31...
Komisi II Dorong Penyelesaian KTP-el Jambi
11-10-2018 / KOMISI II
Identitas KTP-elektronik menjadi salah satu entry point untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 yang berkualitas dan berintegritas.Untuk itu, Anggota Komisi II...
Batam Butuh UU Pertanahan Khusus
10-10-2018 / KOMISI II
Persoalan pertanahan di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau begitu krusial dan dilematis. Pasalnya, ada dua otoritas di Batam yang membuat...