Menpora Harus Buka Komunikasi Selesaikan Polemik Anggaran Pelatnas

11-01-2018 / KOMISI X

Wakil Ketua Komisi Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih. Foto : Andri/Man

 

Wakil Ketua Komisi Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih meminta Menteri Pemuda dan Olahraga untuk membuka komunikasi yang lebih luwes dengan para induk cabang olahraga (cabor), khususnya terkait anggaran program pemusatan pelatihan nasional (Pelatnas) bagi atlet menjelang Asian Games 2018.

 

“Pola komunikasi yang dibangun mungkin ada yang mandek selama ini, jadi seolah tidak ketemu antara keinginan pengurus induk cabor dengan Kemenpora,” ujar Fikr, dalam rilis yang diterima Parlementaria, Kamis (11/01/2018).

 

Menurut politisi F-PKS itu, sistem pengajuan proposal anggaran Pelatnas secara langsung oleh induk Cabor merupakan model yang sama sekali baru diterapkan. Sementara sebelumnya, Satlak Prima yang mengatur penganggaran dan distribusinya ke cabor dan atlet.

 

Pasca pembubaran Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas (Satlak Prima) oleh Peraturan Presiden No.95 tahun 2017, maka pelaksanaan dan penganggaran pelatnas diserahkan langsung ke induk cabor. Masalah yang muncul, belum tentu semua pengurus induk cabor memahami pola usulan atau proposal penganggaran yang sesuai dengan ketentuan, karena menggunakan dana APBN.

 

“Tentunya tidak cukup Juknis (Petunjuk Teknis) pembuatan proposal saja, tetapi juga bagaimana pendampingannya sampai tuntas. Selain itu, bagaimana induk cabor dapat secara optimal menyerap kuota anggaran yang tersedia juga harusnya dikomunikasikan. Tidak adil rasanya bila cabor yang potensial atau ditarget emas mendapat porsi anggaran yang sama dengan cabor lain,” jelasnya.

 

Untuk itu, menurut Fikri pembahasan intens perlu dilakukan antara pemangku kepentingan di pemerintah dan para cabor. Hal ini guna menjaga transparansi pembahasan anggaran atau proposal Pelatnas, kalau perlu juga melibatkan tim konsultasi teknis dari unsur BPK, BPKP, KONI, dan Kementerian Keuangan.

 

“Sebaiknya juga, target dari tim ini adalah mengoptimalkan kuota anggaran yang tersedia berdasarkan prioritas prestasi cabor. Pada akhirnya hal itu akan mengoptimalkan pendapatan emas di Asian Games,” pesan politisi asal dapil Jawa Tengah itu.

 

Sebelumnya, beberapa induk cabor mengkritik Kemenpora karena anggaran Pelatnas banyak yang dipotong.  Kritik tersebut turut menuai reaksi Wapres Jusuf Kalla yang meminta Kemenpora tidak memangkas anggaran cabor prioritas.

 

Diketahui, mekanisme pengusulan anggaran pelatnas cabor untuk persiapan Asian Games 2018 dilakukan oleh masing-masing pengurus induk cabor, yang kemudian diverikasi oleh tim di bawah Kemenpora.  Namun, usulan anggaran sebagian besar dipangkas oleh tim verifikasi karena dianggap tidak sesuai ketentuan atau terlalu berlebih.

 

Pelatnas Asian Games untuk 40 cabor dianggarkan oleh Pemerintah sebesar Rp 735 miliar.  Kemudian atas perintah Ketua Pengarah yang juga WaPres Jusuf Kalla, 70 persennya atau sebesar Rp. 514,5 miliar harus betul-betul untuk kepentingan pelatihan dan prestasi atlet, sedangkan 30 persennya baru untuk belanja operasional lain-lain. Namun, tim verifikasi hanya meloloskan rekomendasi anggaran bagi pelatnas sebesar Rp 427,58 miliar. (sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Pentingnya Siapkan SDM Penuhi Standar Kompetensi
20-07-2018 / KOMISI X
Dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), Indonesia harus menyiapkan tenaga kerja yang memenuhi standar kompetensi. Dalam Kunjungan Kerja (Kunker) Spesifik...
Pentingnya Pengembangan Pendidikan Vokasi untuk Penguasaan Keterampilan
20-07-2018 / KOMISI X
Pendidikan vokasi merupakan pendidikan untuk penguasaan pengetahuan dan keterampilan yang memiliki nilai ekonomis sesuai dengan kebutuhan pasar. Pengembangan perlu dilakukan,...
Pendidikan Vokasi Siapkan Tenaga Kerja Trampil
20-07-2018 / KOMISI X
Indonesia akan mengalami bonus demografi pada tahun 2020-2030, ini akan menjadi modal besar pembangunan bila mempunyai kompetensi yang tinggi melalui...
Komisi X Apresiasi Atas Sarpras SMK Padang
20-07-2018 / KOMISI X
Pendidikan vokasi merupakan pendidikan untuk penguasaan pengetahuan dan keterampilan yang memiliki nilai ekonomis. Karena itu fokus Kunjungan Spesifik Komisi X...