Setjen DPR Tukar Pikiran Tugas Bamus dengan DPRD Probolinggo dan DPRD Batanghari

12-01-2018 / SEKRETARIAT JENDERAL

Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal DPR RI Damayanti. Foto : Runi/Man

 

Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal DPR RI Damayanti memberikan masukan dan mendengar kendala terkait dengan tugas dan fungsi Bamus (Badan Musyawarah) serta perancangan anggaran daerah kepada Anggota DPRD Kota Probolinggo, Jawa Timur dan DPRD Kabupaten Batanghari, Jambi.

 

“Sudah banyak anggota DPRD yang berkunjung ke sini karena ingin mempelajari dan meniru Bamus DPR RI, karena Bamus di DPR RI sangat menginspirasi,” tutur Damayanti usai pertemuan di ruang rapat Setjen DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (12/01/ 2018).

 

Maya, begitu Damayanti akrab disapa, menjelaskan Bamus DPR RI terdiri dari Pimpinan DPR dan Pimpinan Fraksi. Jumlah anggota Bamus 1/10 dari jumlah anggota DPR. Bamus memiliki tugas antara lain menetapkan kegiatan selama masa sidang dalam satu masa sidang dan menentukan mitra kerja untuk komisi pada awal periode.

 

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Biro Kesekretariatan Pimpinan DPR Djaka Dwi Winarko juga menanyakan Usulan Pembangunan Daerah Pemilihan yang dimiliki oleh setiap anggota DPRD. Hal ini yang tidak dimiliki oleh anggota DPR RI.

 

“Usulan Pembangunan Daerah Pemilihan saat ini hanya ada di  kota dan kabupaten, sehingga kami ingin mendapatkan bagaimana cara mengajukan dana tersebut,” tanya Djaka.

 

Wakil Ketua DPRD Kota Probolinggo Mukhlas Kurniawan menjelaskan, dalam pengajuan dana Usulan Pembangunan Daerah Pemilihan memiliki mekanisme yang panjang. Dimulai dari kunjungan anggota DPRD ke masyarakat saat masa reses untuk menghimpun aspirasi rakyat, yang dilanjutkan pengajuan proposal dan dibahas dalam Musrenbang untuk pengajuan dana aspirasi tersebut.

 

Mukhlas juga mengeluhkan regulasi yang sulit dan panjang dalam pengajuan anggaran, sehingga mengakibatkan sering terlambatnya APBD. “Untuk menyusun APBD kami harus melewati empat tahap dan juga harus menunggu selesainya audit dari BPK, sehingga membutuhkan waktu yang lama,” tutur Mukhlas.

 

Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Batanghari Uswaini juga menuturkan beberapa masalah, salah satunya terkait regulasi yang panjang dalam penyusunan APBD-Perubahan. Permasalahan berikutnya, minimnya jumlah kedatangan Anggota DPRD saat Rapat Paripurna. Namun kedatangan anggota akan maksimal jika Rapat Paripurna mengagendakan pengambilan keputusan. Anggota DPRD Batanghari Uswaini memaparkan tugas anggota DPRD yang tidak sedikit.

 

“Bukan hanya mengurusi pembentukan peraturan daerah dan menetapkan belanja kabupaten atau kota, melainkan masih banyak tugas yang dikeluhkan oleh warga, mulai dari hal pembebasan biaya rumah sakit, anak yang belum bayar sekolah hingga STNK kendaraan yang mati,” tandas Uswaini. (rh/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Perubahan Tatib Bisa Dilakukan DPRD Sumbawa
18-01-2019 / SEKRETARIAT JENDERAL
Kepala Biro Persidangan II Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI Cholida Indryana memaparkan, tata tertib (tatib) DPR RI bisa...
Kesepakatan Eksekutif dan Legislatif Persyaratan Utama Pembentukan DOB
18-01-2019 / SEKRETARIAT JENDERAL
Kepala Biro Persidangan I Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI Dimyati Sudja menegaskan perlu adanya kesepakatan antara pihak eksekutif...
DWP Setjen DPR Gelar Seminar Anti-Korupsi
18-01-2019 / SEKRETARIAT JENDERAL
Dharma Wanita Persatuan (DWP) Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian (BK) DPR RI menggelar silaturahmi dan seminar “Peran Isteri dalam Pencegahan...
DPRD Batanghari Konsultasikan Eksistensi Bamus
18-01-2019 / SEKRETARIAT JENDERAL
Badan Musyawarah (Bamus) eksistensinya selalu dikeluhkan oleh sejumlah DPRD. Kali ini DPRD Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi yang mengonsultasikan eksistensinya. Hasil...