Setjen DPR Tukar Pikiran Tugas Bamus dengan DPRD Probolinggo dan DPRD Batanghari

12-01-2018 / SEKRETARIAT JENDERAL

Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal DPR RI Damayanti. Foto : Runi/Man

 

Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal DPR RI Damayanti memberikan masukan dan mendengar kendala terkait dengan tugas dan fungsi Bamus (Badan Musyawarah) serta perancangan anggaran daerah kepada Anggota DPRD Kota Probolinggo, Jawa Timur dan DPRD Kabupaten Batanghari, Jambi.

 

“Sudah banyak anggota DPRD yang berkunjung ke sini karena ingin mempelajari dan meniru Bamus DPR RI, karena Bamus di DPR RI sangat menginspirasi,” tutur Damayanti usai pertemuan di ruang rapat Setjen DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (12/01/ 2018).

 

Maya, begitu Damayanti akrab disapa, menjelaskan Bamus DPR RI terdiri dari Pimpinan DPR dan Pimpinan Fraksi. Jumlah anggota Bamus 1/10 dari jumlah anggota DPR. Bamus memiliki tugas antara lain menetapkan kegiatan selama masa sidang dalam satu masa sidang dan menentukan mitra kerja untuk komisi pada awal periode.

 

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Biro Kesekretariatan Pimpinan DPR Djaka Dwi Winarko juga menanyakan Usulan Pembangunan Daerah Pemilihan yang dimiliki oleh setiap anggota DPRD. Hal ini yang tidak dimiliki oleh anggota DPR RI.

 

“Usulan Pembangunan Daerah Pemilihan saat ini hanya ada di  kota dan kabupaten, sehingga kami ingin mendapatkan bagaimana cara mengajukan dana tersebut,” tanya Djaka.

 

Wakil Ketua DPRD Kota Probolinggo Mukhlas Kurniawan menjelaskan, dalam pengajuan dana Usulan Pembangunan Daerah Pemilihan memiliki mekanisme yang panjang. Dimulai dari kunjungan anggota DPRD ke masyarakat saat masa reses untuk menghimpun aspirasi rakyat, yang dilanjutkan pengajuan proposal dan dibahas dalam Musrenbang untuk pengajuan dana aspirasi tersebut.

 

Mukhlas juga mengeluhkan regulasi yang sulit dan panjang dalam pengajuan anggaran, sehingga mengakibatkan sering terlambatnya APBD. “Untuk menyusun APBD kami harus melewati empat tahap dan juga harus menunggu selesainya audit dari BPK, sehingga membutuhkan waktu yang lama,” tutur Mukhlas.

 

Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Batanghari Uswaini juga menuturkan beberapa masalah, salah satunya terkait regulasi yang panjang dalam penyusunan APBD-Perubahan. Permasalahan berikutnya, minimnya jumlah kedatangan Anggota DPRD saat Rapat Paripurna. Namun kedatangan anggota akan maksimal jika Rapat Paripurna mengagendakan pengambilan keputusan. Anggota DPRD Batanghari Uswaini memaparkan tugas anggota DPRD yang tidak sedikit.

 

“Bukan hanya mengurusi pembentukan peraturan daerah dan menetapkan belanja kabupaten atau kota, melainkan masih banyak tugas yang dikeluhkan oleh warga, mulai dari hal pembebasan biaya rumah sakit, anak yang belum bayar sekolah hingga STNK kendaraan yang mati,” tandas Uswaini. (rh/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Persiapan Setjen DPR RI Gelar IPPP Sudah Mencapai 90%
20-07-2018 / SEKRETARIAT JENDERAL
Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengatakan persiapan menjelang digelarnya Sidang Indonesia Pacific Parliamentary Partnership (IPPP) sudah mencapai 90%, termasuk...
Setjen DPR Siap Fasilitasi Sidang IPPP
20-07-2018 / SEKRETARIAT JENDERAL
Deputi Persidangan Setjen DPR, Damayanti menyatakan kesiapannya dalam memfasilitasikegiatan Indonesia Pacific Parliamentary Partnership (IPPP) on Human Development and Maritime Sustainability...
Perkuat Diplomasi Asia Pasifik, DPR Siap Selenggarakan IPPP
20-07-2018 / SEKRETARIAT JENDERAL
Guna menjalankan fungsi diplomasi parlemen, DPR menggelar Indonesia Pacific Parliamentary Partnership (IPPP) on Human Development and Maritime Sustainability pada tanggal...
Sinergitas Banggar dan Komisi Sangat Penting
20-07-2018 / SEKRETARIAT JENDERAL
Kepala Badan Keahlian DPR RI Kadir Jhonson Rajagukguk mengatakan bahwa sinergitas antara Banggar dan Komisi penting untuk semakin mempererat peran...