Kemenag Harus Punya Langkah Strategis Sikapi Kebijakan PPN Arab Saudi

12-01-2018 / KOMISI VIII

Anggota Komisi VIII DPR RI Choirul Muna. Foto : Andri/Man

 

Anggota Komisi VIII DPR RI Choirul Muna menyikapi kepastian kenaikan ongkos haji oleh Kementerian Agama menyusul pemberlakuan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 5 persen mulai tahun 2018 oleh Kerajaan Arab Saudi. Menurutnya Kementerian Agama harus memiliki langkah strategis dalam menyikapi kondisi tersebut.

 

“Jadi aneh kiranya, jika Kementerian Agama tidak memiliki rancangan langkah strategis menghadapi hal ini,” kata Choirul dalam keterangan singkatnya melalui telepon, Jumat (12/01/2018).

 

Politisi Nasdem ini juga menjelaskan bahwa terlalu cepat jika Kementerian Agama langsung menetapkan kenaikan ongkos naik haji hanya karena dampak pemberlakuan PPN oleh Arab Saudi. “Padahal masih banyak cara untuk tidak menambah beban calon jemaah haji,” tandas politisi asal dapil Jawa Tengah itu.

 

Peraturan yang sudah lama dibahas oleh Pemerintah Arab Saudi ini akhirnya cukup mengagetkan calon jemaah haji di Indonesia. Karena itu, pada Senin  mendatang, Komisi VIII akan melakukan rapat kerja dengan Menteri Agama terkait isu ini. (hs/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Pemerintah Usulkan BPIH 2018 Naik 2,58 Persen
22-01-2018 / KOMISI VIII
Kementerian Agama mengusulkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), khususnya komponen direct cost tahun 1439/2018 naik sebesar Rp 900.670 atau 2,58...
Semua Fraksi di DPR Tidak Setuju Perilaku LGBT
22-01-2018 / KOMISI VIII
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mengatakan, semua fraksi di DPR tidak menyetujui perilaku Lesbian, Gay, Biseksual, dan...
BPIH 2018 Diharapkan Tidak Jauh Berbeda Dengan Tahun 2017
18-01-2018 / KOMISI VIII
Anggota Komisi VIII DPR RI Achmad Mustaqim berharap, biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) tahun 2018 tidak jauh berbeda dengan tahunn...
Kampanye Hitam Harus Dihindari dalam Pilkada Serentak
16-01-2018 / KOMISI VIII
Ketua Komisi VIII DPR RI Ali Taher Parasong menilai black campaign (kampanye hitam) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak tahun...