Kemenag Harus Punya Langkah Strategis Sikapi Kebijakan PPN Arab Saudi

12-01-2018 / KOMISI VIII

Anggota Komisi VIII DPR RI Choirul Muna. Foto : Andri/Man

 

Anggota Komisi VIII DPR RI Choirul Muna menyikapi kepastian kenaikan ongkos haji oleh Kementerian Agama menyusul pemberlakuan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 5 persen mulai tahun 2018 oleh Kerajaan Arab Saudi. Menurutnya Kementerian Agama harus memiliki langkah strategis dalam menyikapi kondisi tersebut.

 

“Jadi aneh kiranya, jika Kementerian Agama tidak memiliki rancangan langkah strategis menghadapi hal ini,” kata Choirul dalam keterangan singkatnya melalui telepon, Jumat (12/01/2018).

 

Politisi Nasdem ini juga menjelaskan bahwa terlalu cepat jika Kementerian Agama langsung menetapkan kenaikan ongkos naik haji hanya karena dampak pemberlakuan PPN oleh Arab Saudi. “Padahal masih banyak cara untuk tidak menambah beban calon jemaah haji,” tandas politisi asal dapil Jawa Tengah itu.

 

Peraturan yang sudah lama dibahas oleh Pemerintah Arab Saudi ini akhirnya cukup mengagetkan calon jemaah haji di Indonesia. Karena itu, pada Senin  mendatang, Komisi VIII akan melakukan rapat kerja dengan Menteri Agama terkait isu ini. (hs/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Mitra Kerja Komisi VIII Diminta Bersinergi Pertahankan WTP
20-07-2018 / KOMISI VIII
Komisi VIII DPR mendorong Menteri Agama, Menteri Sosial, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)...
DSM Harus Menjadi Growth Center Kurangi Angka Kemiskinan
12-07-2018 / KOMISI VIII
Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily berharap 8 Desa Sejahtera Mandiri (DSM) di Kabupaten Bandung dan Bandung Barat,...
Komisi VIII Dorong Antisipasi BPBD Yogyakarta Tangani Warga Sekitar Gunung Merapi
12-07-2018 / KOMISI VIII
Rombongan Anggota Komisi VIII mengamati miniatur Gunung Merapi di Kantor Badan Geologi Yogyakarta, Rabu (11/7/2018). Foto : Jayadi Anggota Komisi VIII...
Sinergitas Kemensos dan Perguruan Tinggi Membangun DSM Perlu Diperluas
12-07-2018 / KOMISI VIII
Kerja sama antar Kementerian/ Lembaga, khususnya Kementerian Sosial dengan perguruan tinggi dalam menjalankan program Desa Sejahtera Mandiri (DSM) guna mengatasi...