Aryo: DPR Komitmen Tuntaskan RUU Perlindungan Umat Beragama

17-01-2018 / LAIN-LAIN

Anggota Baleg DPR RI Aryo P.S. Djojohadikusumo . Foto : Andri/Man

 

Anggota Baleg DPR RI Aryo P.S. Djojohadikusumo mengatakan, DPR berjanji akan mendorong pembahasan RUU Perlindungan Umat Beragama dapat diselesaikan pada tahun ini. Pasalnya, saat ini kerap muncul kerikil atau gesekan terkait persoalan keragaman beragama.

 

"Target akan kita kejar enam bulan pertama ini, karena ini momen sangat bagus memastikan bahwa keragaman itu indah dan dilindungi oleh UU, tidak ada alasan untuk tidak menuntaskan RUU ini," ujar Aryo saat di wawancarai di Kantor Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI), Salemba, Jakarta, Rabu, (17/1).

 

Kedatangannya kali ini dalam rangka mengundang perwakilan PGI untuk menghadiri acara perayaan Natal Gabungan MPR/DPR/DPD yang akan diselenggarakan pada 24 Januari 2018 mendatang.

 

Sebelumnya, Rancangan RUU Perlindungan Umat Beragama telah masuk kedalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) pada tahun 2015-2019. Saat ini diakui belum ada UU yang kuat melindungi umat beragama atas kepercayaannya.  

 

Menyoal isu keragaman umat beragama, dahulu sempat mencuat desakan atau masukan untuk menghapuskan Undang-undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Namun, pasal tersebut ditolak oleh MK setelah beberapa kali uji materi.

 

Pada kesempatan tersebut, Ketua PGI Henriette T Lebang mengharapkan agar RUU tersebut segera  dibahas oleh DPR bersama Pemerintah.  "Masukan tersebut harus dilihat secara bijak terutama dalam konteks masyarakat Indonesia yang majemuk. Bagaimana konsep Perlindungan Umat Beragama  dapat diterapkan sehingga setiap warga negara, dapat melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinannya masing- masing dan dilindungi oleh negara," tambahnya. (ann/si)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Teladan Bidang Sosial Minta DPR Perhatikan Kesejahteraan Sosial
16-08-2018 / LAIN-LAIN
Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Teladan 2018 Kementerian Sosial yang berasal dari 33 provinsi di Indonesia berharap DPR RI sebagai...
MK Disarankan Percepat Proses Uji Materi Pasal Presidential Threshold
09-08-2018 / LAIN-LAIN
Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengatakan bahwa sebaiknya Mahkamah Konstitusi (MK) mempercepat proses sidang uji materi pasal ambang batas...
Presidential Threshold Bentuk Ketidakadilan
09-08-2018 / LAIN-LAIN
Aturan Presidential Threshold (PT) dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) kali ini dinilai merupakan bentuk ketidakadilan politik. Ini juga hasil rumusan Undang-Undang...
Larangan Nyaleg Eks Koruptor Tabrak Ketentuan UU
31-07-2018 / LAIN-LAIN
Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi menerbitkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan...