DPR Dorong Perangkat Desa Dapatkan Kejelasan Status Kepegawaiannya

25-01-2018 / KOMISI II

Anggota Komisi II DPR RI Mohammad Hatta. Foto : kresno/hr

 

Komisi II DPR RI mendorong perangkat desa untuk mendapatkan kejelasan status kepegawaiannya. Hal tersebut terungkap dalam RDP Komisi II DPR RI dengan Kementerian dalam negeri yang juga dihadiri oleh Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) di ruang rapat Komisi II DPR RI, Senayan Jakarta, Kamis (25/1).

 

“Selama ini sebenarnya perangkat desa status kepegawaiannya bagaimana, apakah ASN, pegawai negeri, honorer atau apa? Pasalnya, ini perangkat desa, anggarannya menggunakan anggaran dari pusat, atau digaji melalui APBN. Artinya, bisa menjadi subyek pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dan gaji mereka pun tidak sama. Lantas bagaimana pertanggungjawabannya terhadap negara,” ungkap anggota Komisi II DPR RI Mohammad Hatta.

 

Tidak hanya itu, sebagaimana penjelasan dari perwakilan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) selama ini mereka bekerja hampir 24 jam setiap harinya. Ironisnya, mereka tidak mendapatkan fasilitas BPJS. Padahal BPJS itu merupakan kewajiban negara terhadap seluruh warga Indonesia.

 

Bahkan Hatta menilai selama ini perangkat desa sudah ada lebih dahulu dibanding pendamping desa, tapi kenapa malah pendamping desa yang status kepegawaiannya sudah lebih jelas terlebih dahulu. Sementara perangkat desa masih belum jelas aturannya. Konon, terkait perangkat desa ini, ada 16 aturan yang telah dikeluarkan pemerintah. Baik berbentuk Surat Keputusan Bersama (SKB), Keputusan Presiden (Kepres) dan Peraturan Menteri.

 

“Oleh karena itu, butuh sebuah perangkat hukum yang jelas tentang perangkat desa yang mengatur siapa sih yang berhak mengangkat dan memberhentikan perangkat desa, jenis pekerjaan dan job description, waktu atau jam kerja, nominal gaji serta sistem penggajian. Ini yang akan menjadi acuan bagi perangkat desa di seluruh Indonesia,” jelas Hatta.

 

Senada dengan Hatta, anggota Komisi II DPR RI Ace Hasan Syadzily mengatakan bahwa ini merupakan momentum yang baik untuk mempertegas kembali perangkat desa ini dalam sistem kepegawaian negara. Bisa melalui undang-undang baru, yang nanti bisa disusun bersama.

 

Namun juga bisa ditelusuri, apakah perangkat daerah itu masuk dalam turunan Undang-Undang Desa yang sudah ada sebelumnya, misalnya melalui Kepres, atau PP (Keputusan Mendagri).

 

“Dengan demikian, Undang-Undang Desa yang telah ada diikuti juga dengan sistem penataan desa, termasuk kepala desa dan perangkat desa lainnya. Sehingga perangkat desa memiliki legal standing yang jelas dalam sistem pemerintahan desa. Karena bagaimanapun juga perangkat desa ini ada hubungannya dengan peran pemerintah daerah, ” papar Ace. (ayu/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Penggunaan Dana Kampanye Harus Transparan
09-02-2018 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI Hetifah Sjaifudian mengingatkan pasangan calon di 171 daerah di Indonesia pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)...
Generasi Muda Harus Paham Pancasila
08-02-2018 / KOMISI II
Ketua Komisi II DPR RI Zainudin Amali menegaskan generasi muda harus memiliki pemahaman yang utuh terhadap Pancasila. Hal ini sangat...
Sareh Wiyono Gelar Istighosah
07-02-2018 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI Sareh Wiyono menggelar istighosah sebagai ekspresi rasa syukurnya bersama masyarakat Nganjuk, Jawa Timur. Tausiah keagamaan...
Perlu Kerjasama Banyak Pihak Wujudkan DOB
07-02-2018 / KOMISI II
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Riza Patria menyatakan sepakat pentingnya daerah otonom baru untuk mampu meningkatkan pelayanan pemerintahan...