Memberi Keadilan Bagi Daerah Penghasil Migas

29-01-2018 / BADAN LEGISLASI

Anggota Badan Legislasi DPR RI Bambang Riyanto beranggapan, agar tercipta pembagian hasil minyak dan gas bumi (migas) yang adil, maka saat ini perlu peninjauan ulang tentang penetapan perhitungan dana bagi hasil migas daerah. Ia menegaskan pentingnya memberikan perlakuan adil bagi daerah penghasil dan pengolah migas dibanding kabupaten atau kota lainnya.

 

Menurut Politisi Fraksi Partai Gerindra ini, formula Dana Bagi Hasil (DBH) Migas yang berlaku sekarang, sejatinya belum adil bagi daerah pengolah Migas. Pasalnya, alokasi DBH berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 hanya diberikan kepada daerah penghasil atau yang dikenal istilah by origin oleh perumus UU.

 

“Saya minta dalam pembahasan revisi UU Migas dan UU Nomor 33, daerah penghasil dan pengolah Migas diundang lagi,” ungkap Bambang saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Badan Legislasi DPR RI dengan Pemkot Bontang dan Asosiasi Daerah Pengolah Migas (ADPM), di Gedung Nusantara I DPR RI, baru-baru ini.

 

Ia mengusulkan agar dalam pembahasan revisi Undang-Undang Migas dan UU 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat-daerah, DPR RI melibatkan daerah penghasil dan pengolah Migas.

 

Perhitungan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas ke daerah yang sebelumnya dihitung berdasarkan Penerimaan Negara setelah dikurangi pajak dan faktor pengurang lainnya dengan imbangan bagi hasil antara pusat daerah 84,5 persen berbanding 15,5 persen untuk minyak, dan gas alam 70 persen berbanding 30 persen. Diusulkan untuk diubah menjadi perhitungan dari produksi kotor (gross production) yang di-lifting, begitu juga dengan perhitungan gas alamnya menyesuaikan, persentasenya diambil dari produksi kotor gas yang di-lifting.

 

“Prinsip keadilan itu memang tidak bisa diwujudkan dalam pembagian DBH yang rata. Tapi harus menimbang banyak variabel. Seperti beban daerah terdampak di daerah pengolah migas,” ujar Bambang. (eko/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Program DLP, Pemborosan Uang Negara
27-04-2018 / BADAN LEGISLASI
Program Dokter Layanan Primer (DLP) yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran dinilai sebagai bentuk pemborosan...
DPR Dukung Pemprov Sumsel Bangun Fakultas Kedokteran Terbaik
27-04-2018 / BADAN LEGISLASI
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Totok Daryanto mendukung rencana Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin yang akan membangun Fakultas...
Penguatan BUMN untuk Kesejahtaraan Rakyat
24-04-2018 / BADAN LEGISLASI
Badan Legislasi DPR RI bersama dengan Komisi VI DPR RI menyelenggarakan rapat harmonisasi Rancangan Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Negara...
Revisi UU BUMN Akan Perkuat BUMN
24-04-2018 / BADAN LEGISLASI
Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Totok Daryanto menekankan, dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) yang baru tentang Badan Usaha Milik Negara...