DPR Kutuk Keras Penganiayaan Terhadap Ulama

29-01-2018 / LAIN-LAIN
Anggota Komisi X DPR, Reni Marlinawati. Foto: Eno/jk

 

 

Anggota DPR RI Reni Marlinawati mengatakan mengutuk keras kekerasan dan penganiayaan yang menimpa Pengasuh Pondok Pesantren Al Hidayah Cicalengka, Bandung Barat, KH Umar Basri. Apalagi penganiayaan dilakukan saat kiai tengah melakukan dzikir usai melaksanakan ibadah salat Subuh pada Sabtu (27/1/2018) lalu.

 

“Kami meminta masalah tersebut menjadi perhatian aparat kepolisian. Kami secara khusus meminta Polda Jawa Barat memberi perhatian atas kasus tersebut.  Polisi diharapkan bekerja profesional, transparan dan cepat. Penanganan kasus yang cepat oleh Polri diharapkan dapat membuat jernih kasus tersebut. Jangan ada kesan polisi lambat dalam menangani perkara yang menimpa ulama,” tandas Reni dalam berita rilisnya kepada Parlementaria, Senin (29/1/2018).

 

Politisi F-PPP itu menegaskan, peristiwa kekerasan yang menimpa  KH Umar Basri agar menjadi peristiwa pertama dan terakhir. Tidak boleh ada aksi kekerasan dilakukan oleh siapapun atas nama apapun terhadap siapapun terlebih menimpa seorang ulama.  Pihaknya juga meminta kepada masyarakat untuk tetap tenang dan menyerahkan pengungkapan kasus tersebut kepada aparat kepolisian.

 

“Kami meminta aparat kepolisian untuk menjaga kondusifitas Jawa Barat khususnya dalam menyambut pelaksanaan Pilkada yang akan datang. Peristiwa kekerasan yang menimpa ulama ini harus menjadi perhatian dan sinyalemen atas keamanan di Jawa Barat, khususnya dalam menghadapi Pilkada mendatang,” pungkasnya. (dep/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Teladan Bidang Sosial Minta DPR Perhatikan Kesejahteraan Sosial
16-08-2018 / LAIN-LAIN
Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Teladan 2018 Kementerian Sosial yang berasal dari 33 provinsi di Indonesia berharap DPR RI sebagai...
MK Disarankan Percepat Proses Uji Materi Pasal Presidential Threshold
09-08-2018 / LAIN-LAIN
Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengatakan bahwa sebaiknya Mahkamah Konstitusi (MK) mempercepat proses sidang uji materi pasal ambang batas...
Presidential Threshold Bentuk Ketidakadilan
09-08-2018 / LAIN-LAIN
Aturan Presidential Threshold (PT) dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) kali ini dinilai merupakan bentuk ketidakadilan politik. Ini juga hasil rumusan Undang-Undang...
Larangan Nyaleg Eks Koruptor Tabrak Ketentuan UU
31-07-2018 / LAIN-LAIN
Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi menerbitkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan...