Wirausaha Sosial Perlu Dihidupkan

01-02-2018 / PANITIA KHUSUS

Wakil Ketua Pansus Kewirausahaan Nasional, Wahyu Sanjaya. Foto: Doeh/jk

 

Wirausaha sosial yang belum banyak dikembangkan perlu dihidupkan di tanah air. Dukungan pemerintah berupa insentif dan keringanan pajak juga harus diberikan. RUU Kewirausahaan Nasional yang kini sedang dibahas di DPR perlu memberi perhatian lebih pada wirausaha sosial.

 

Demikian mengamuka dalam rapat Pansus Kewirausahaan Nasional (Kewirnas) DPR RI saat meminta masukan dari empat narasumber yang diundang. Keempatnya adalah Kadin, Bina Swadaya, Unlimited Indonesia, Platform Usaha Sosial. Rapat yang berlangsung Kamis, (01/2/2018) di Gedung DPR, Senayan, Jakarta itu, banyak membicarakan konsep Kewirnas dan pengembangan pada sektor wirausaha sosial. Platform Usaha Sosial mengindentifikasi ada sekitar 1000 wirausaha sosial di tanah air.

 

Jumlah itu masih terlalu sedikit dibanding yang ada di negara-negara lain. Bina Swadaya bahkan menyerukan agar Pansus Kewirnas DPR melakukan studi banding ke luar negeri, bagaimana mengembangkan dan menstimulus munculnya wirausaha sosial.

 

Wahyu Sanjaya Wakil Ketua Pansus yang memimpin rapat ini berharap agar para narasumber yang diundang memberi masukan konkrit dan kritik terhadap pasal-pasal yang sudah dirumuskan Pansus.

 

“Apa sebetulnya konsep dasar kewirausahaan itu dan berapa banyak bentuk kewirausahaan yang ada dalam praktiknya?” ucap Wahyu seraya bertanya kepada para narasumber yang hadir.

 

Bina Swadaya menjelaskan, sebetulnya ada lima corak wirausaha  yang ada di tengah masyarakat. Kelimanya adalah wirausaha individual, wirausaha sosial, wirausaha korporat, wirausaha keluarga, dan wirausaha publik.

 

Wirausaha sosial belum jelas aturan pajaknya. Semestinya kelompok usaha ini diberikan insentif pajak yang ringan, karena sifatnya sosial dan tidak seratus persen mengejar profit. Unlimited Indonesia juga mendesak Pansus agar ada pasal tersendiri menyangkut wirausaha sosial. Pihak Kadin sendiri berharap, ada rencana induk untuk menyusun road map kewirausahaan nasional. Kadin mengusulkan agar judul RUU ini diubah menjadi Pengembangan Pengusaha Nasional. Sementara Bina Swadaya mengusulkan judul RUU ini mengarah pada pengembangan ekosistem wirausaha.

 

Mendengar pemaparan para narsumber itu, anggota Pansus Kewirnas Indah Kurnia mengatkan, kaum muda di Indonesia memang harus didorong berani hidup mandiri dengan menerima tantangan menjadi wirausahawan muda. “Mindset kaum muda harus digeser untuk menjadi pengusaha bukan pegawai,” ucapnya, seraya menambahkan, “Kelak bila RUU ini sudah diundangkan harus mampu menstimulus lahirnya banyak wirausahawan muda.” (mh/sc)

 


  • SHARES
BERITA TERKAIT
DPR dan Pemerintah Setujui RUU Antiterorisme Dilanjutkan ke Paripurna
24-05-2018 / PANITIA KHUSUS
DPR RI dan pemerintah secara aklamasi menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan...
Pasal Perlindungan Korban Terorisme Berlaku Surut
24-05-2018 / PANITIA KHUSUS
Pasal-pasal dalam RUU Terorisme kini sudah jauh lebih maju. Dan salah satu konten yang terbaru adalah semua korban terorisme di...
Timsin RUU Terorisme Selaraskan Pasal-pasal
24-05-2018 / PANITIA KHUSUS
Tim Sinkronisasi (timsin) Pansus RUU Terorisme masih menyelaraskan pasal-pasal dalam RUU ini, agar tidak saling bertolak belakang. Yang juga masih...
Sepuluh Fraksi Terbelah Sikapi Definisi Terorisme
24-05-2018 / PANITIA KHUSUS
Sepuluh fraksi di DPR RI terbelah dua dalam menyikapi definisi terorisme yang diusulkan pemerintah dalam rapat Panja RUU Terorisme. Ada...