Wirausaha Sosial Perlu Dihidupkan

01-02-2018 / PANITIA KHUSUS

Wakil Ketua Pansus Kewirausahaan Nasional, Wahyu Sanjaya. Foto: Doeh/jk

 

Wirausaha sosial yang belum banyak dikembangkan perlu dihidupkan di tanah air. Dukungan pemerintah berupa insentif dan keringanan pajak juga harus diberikan. RUU Kewirausahaan Nasional yang kini sedang dibahas di DPR perlu memberi perhatian lebih pada wirausaha sosial.

 

Demikian mengamuka dalam rapat Pansus Kewirausahaan Nasional (Kewirnas) DPR RI saat meminta masukan dari empat narasumber yang diundang. Keempatnya adalah Kadin, Bina Swadaya, Unlimited Indonesia, Platform Usaha Sosial. Rapat yang berlangsung Kamis, (01/2/2018) di Gedung DPR, Senayan, Jakarta itu, banyak membicarakan konsep Kewirnas dan pengembangan pada sektor wirausaha sosial. Platform Usaha Sosial mengindentifikasi ada sekitar 1000 wirausaha sosial di tanah air.

 

Jumlah itu masih terlalu sedikit dibanding yang ada di negara-negara lain. Bina Swadaya bahkan menyerukan agar Pansus Kewirnas DPR melakukan studi banding ke luar negeri, bagaimana mengembangkan dan menstimulus munculnya wirausaha sosial.

 

Wahyu Sanjaya Wakil Ketua Pansus yang memimpin rapat ini berharap agar para narasumber yang diundang memberi masukan konkrit dan kritik terhadap pasal-pasal yang sudah dirumuskan Pansus.

 

“Apa sebetulnya konsep dasar kewirausahaan itu dan berapa banyak bentuk kewirausahaan yang ada dalam praktiknya?” ucap Wahyu seraya bertanya kepada para narasumber yang hadir.

 

Bina Swadaya menjelaskan, sebetulnya ada lima corak wirausaha  yang ada di tengah masyarakat. Kelimanya adalah wirausaha individual, wirausaha sosial, wirausaha korporat, wirausaha keluarga, dan wirausaha publik.

 

Wirausaha sosial belum jelas aturan pajaknya. Semestinya kelompok usaha ini diberikan insentif pajak yang ringan, karena sifatnya sosial dan tidak seratus persen mengejar profit. Unlimited Indonesia juga mendesak Pansus agar ada pasal tersendiri menyangkut wirausaha sosial. Pihak Kadin sendiri berharap, ada rencana induk untuk menyusun road map kewirausahaan nasional. Kadin mengusulkan agar judul RUU ini diubah menjadi Pengembangan Pengusaha Nasional. Sementara Bina Swadaya mengusulkan judul RUU ini mengarah pada pengembangan ekosistem wirausaha.

 

Mendengar pemaparan para narsumber itu, anggota Pansus Kewirnas Indah Kurnia mengatkan, kaum muda di Indonesia memang harus didorong berani hidup mandiri dengan menerima tantangan menjadi wirausahawan muda. “Mindset kaum muda harus digeser untuk menjadi pengusaha bukan pegawai,” ucapnya, seraya menambahkan, “Kelak bila RUU ini sudah diundangkan harus mampu menstimulus lahirnya banyak wirausahawan muda.” (mh/sc)

 


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Fraksi Partai Demokrat Apresiasi Positif RUU Daerah Kepulauan
08-10-2018 / PANITIA KHUSUS
Anggota Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan Michael Waitimena secara khusus menyampaikan dan memberi penghormatan kepada almarhum Alex...
F-PKS Nilai Pembangunan Daerah Kepulauan Sangat Penting
08-10-2018 / PANITIA KHUSUS
Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan menekankan perlunya memberikan perhatian yang lebih terhadap daerah-daerah kepulauan, karena pembangunan daerah kepulauan sangat penting....
F-PDI Perjuangan Dukung Penuh RUU Daerah Kepulauan
08-10-2018 / PANITIA KHUSUS
Fraksi PDI Perjuangan DPR RI memberikan dukungan penuh dan akan mengawal sampai tuntas pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan sampai...
Fraksi Golkar Apresiasi Inisiasi DPD atas RUU Daerah Kepulauan
08-10-2018 / PANITIA KHUSUS
Fraksi Partai Golkar (F-PG) DPR RI mengapresiasi langkah Dewan Perwakilan Daerah (DPR) RI yang telah mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang...