Prinsip Demokrasi Dalam Penyiaran Harus Ditegakkan

02-02-2018 / BADAN LEGISLASI
Wakil Ketua Baleg DPR RI, Firman Soebagyo. Foto: Azka/jk

 

 

Wakil Ketua Baleg DPR RI Firman Soebagyo menegaskan prinsip demokrasi dalam Rancangan Undang-Undang tentang Penyiaran harus ditegakkan. Tidak adanya bentuk monopoli dari pihak swasta maupun pihak pemerintah merupakan suatu prinsip dasar yang harus dibangun dalam RUU Penyiaran.

 

“Undang-Undang Penyiaran ini yang pertama tidak boleh bertentangan dengan konstitusi, kedua tidak boleh melahirkan suatu bentuk diskriminasi baru, ketiga tidak boleh ada bentuk monopoli baru, dan terakhir harus memberikan asas kepatuhan hukum dan asas terhadap rasa keadilan bagi seluruh pihak,” tegas Firman di hadapan para wartawan, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta (01/2/2018).

 

Menanggapi keputusan single mux yang diusulkan oleh Komisi I DPR, Firman berpendapat usulan tersebut akan menimbulkan perdebatan, karena bukan tidak mungkin akan terjadi pembentukan monopoli yang dilakukan oleh lembaga pemerintah. “Jika single mux diberlakukan maka ini juga akan membawa dampak berat investasi dan menambah beban APBN kita,” jelas Politisi F-PG itu.

 

Terlebih Firman menjelaskan, jika dunia penyiaran dikanalisasi, bukan tidak mungkin zaman order baru akan kembali terjadi. Dimana industri penyiaran berjalan sesuai dengan kehendak dan keinginan lembaga pemerintah. “Oleh karena itu harus kita jaga demokrasi penyiaran yang independensi. Jika suatu lembaga penyiaran dikanalisasi bukan tidak mungkin akan terjadi pengangguran besar-besaran, hal tersebut tentunya bukan seperti yang kita kehendaki,” ungkapnya.

 

Firman menargetkan RUU Penyiaran difokuskan selesai setelah revisi UU MD3 disahkan dalam waktu dekat ini. “Jika banyak kesepahaman antara Baleg dengan Komisi I dan hal tersebut dapat disepakati, saya rasa tidak akan memakan waktu lama karena ini kita kejar secepatnya,” pungkasnya. (tra/sc)

 


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Program DLP, Pemborosan Uang Negara
27-04-2018 / BADAN LEGISLASI
Program Dokter Layanan Primer (DLP) yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran dinilai sebagai bentuk pemborosan...
DPR Dukung Pemprov Sumsel Bangun Fakultas Kedokteran Terbaik
27-04-2018 / BADAN LEGISLASI
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Totok Daryanto mendukung rencana Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin yang akan membangun Fakultas...
Penguatan BUMN untuk Kesejahtaraan Rakyat
24-04-2018 / BADAN LEGISLASI
Badan Legislasi DPR RI bersama dengan Komisi VI DPR RI menyelenggarakan rapat harmonisasi Rancangan Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Negara...
Revisi UU BUMN Akan Perkuat BUMN
24-04-2018 / BADAN LEGISLASI
Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Totok Daryanto menekankan, dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) yang baru tentang Badan Usaha Milik Negara...