Prinsip Demokrasi Dalam Penyiaran Harus Ditegakkan

02-02-2018 / BADAN LEGISLASI
Wakil Ketua Baleg DPR RI, Firman Soebagyo. Foto: Azka/jk

 

 

Wakil Ketua Baleg DPR RI Firman Soebagyo menegaskan prinsip demokrasi dalam Rancangan Undang-Undang tentang Penyiaran harus ditegakkan. Tidak adanya bentuk monopoli dari pihak swasta maupun pihak pemerintah merupakan suatu prinsip dasar yang harus dibangun dalam RUU Penyiaran.

 

“Undang-Undang Penyiaran ini yang pertama tidak boleh bertentangan dengan konstitusi, kedua tidak boleh melahirkan suatu bentuk diskriminasi baru, ketiga tidak boleh ada bentuk monopoli baru, dan terakhir harus memberikan asas kepatuhan hukum dan asas terhadap rasa keadilan bagi seluruh pihak,” tegas Firman di hadapan para wartawan, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta (01/2/2018).

 

Menanggapi keputusan single mux yang diusulkan oleh Komisi I DPR, Firman berpendapat usulan tersebut akan menimbulkan perdebatan, karena bukan tidak mungkin akan terjadi pembentukan monopoli yang dilakukan oleh lembaga pemerintah. “Jika single mux diberlakukan maka ini juga akan membawa dampak berat investasi dan menambah beban APBN kita,” jelas Politisi F-PG itu.

 

Terlebih Firman menjelaskan, jika dunia penyiaran dikanalisasi, bukan tidak mungkin zaman order baru akan kembali terjadi. Dimana industri penyiaran berjalan sesuai dengan kehendak dan keinginan lembaga pemerintah. “Oleh karena itu harus kita jaga demokrasi penyiaran yang independensi. Jika suatu lembaga penyiaran dikanalisasi bukan tidak mungkin akan terjadi pengangguran besar-besaran, hal tersebut tentunya bukan seperti yang kita kehendaki,” ungkapnya.

 

Firman menargetkan RUU Penyiaran difokuskan selesai setelah revisi UU MD3 disahkan dalam waktu dekat ini. “Jika banyak kesepahaman antara Baleg dengan Komisi I dan hal tersebut dapat disepakati, saya rasa tidak akan memakan waktu lama karena ini kita kejar secepatnya,” pungkasnya. (tra/sc)

 


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Baleg Setujui RUU BUMN Jadi Usul Inisitif DPR
25-07-2018 / BADAN LEGISLASI
Rapat Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dengan agenda pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan Konsepsi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Badan Usaha Milik...
RUU Pendidikan Kedokteran akan Efektifkan Jenjang Pendidikan Dokter
18-07-2018 / BADAN LEGISLASI
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Totok Daryanto menyatakan, aturan jenjang pendidikan dokter dalam RUU Pendidikan Kedokteran diharapkan efektif...
RUU Pendidikan Kedokteran Akan Beri Perhatian pada Standarisasi Kompetensi
18-07-2018 / BADAN LEGISLASI
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Wenny Haryanto mengungkapkan belum solidnya standarisasi pendidikan kedokteran antara fakultas kedokteran dengan penyelenggaraan Ujian...
Baleg DPR Terima DPRD Kabupaten Gresik
13-07-2018 / BADAN LEGISLASI
Tenaga Ahli Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Joko Riskiyono mematahkan kekhawatiran Bapemperda DPRD Kabupaten Gresik terkait overlapping tugasnya dengan Alat...