Prinsip Demokrasi Dalam Penyiaran Harus Ditegakkan

02-02-2018 / BADAN LEGISLASI
Wakil Ketua Baleg DPR RI, Firman Soebagyo. Foto: Azka/jk

 

 

Wakil Ketua Baleg DPR RI Firman Soebagyo menegaskan prinsip demokrasi dalam Rancangan Undang-Undang tentang Penyiaran harus ditegakkan. Tidak adanya bentuk monopoli dari pihak swasta maupun pihak pemerintah merupakan suatu prinsip dasar yang harus dibangun dalam RUU Penyiaran.

 

“Undang-Undang Penyiaran ini yang pertama tidak boleh bertentangan dengan konstitusi, kedua tidak boleh melahirkan suatu bentuk diskriminasi baru, ketiga tidak boleh ada bentuk monopoli baru, dan terakhir harus memberikan asas kepatuhan hukum dan asas terhadap rasa keadilan bagi seluruh pihak,” tegas Firman di hadapan para wartawan, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta (01/2/2018).

 

Menanggapi keputusan single mux yang diusulkan oleh Komisi I DPR, Firman berpendapat usulan tersebut akan menimbulkan perdebatan, karena bukan tidak mungkin akan terjadi pembentukan monopoli yang dilakukan oleh lembaga pemerintah. “Jika single mux diberlakukan maka ini juga akan membawa dampak berat investasi dan menambah beban APBN kita,” jelas Politisi F-PG itu.

 

Terlebih Firman menjelaskan, jika dunia penyiaran dikanalisasi, bukan tidak mungkin zaman order baru akan kembali terjadi. Dimana industri penyiaran berjalan sesuai dengan kehendak dan keinginan lembaga pemerintah. “Oleh karena itu harus kita jaga demokrasi penyiaran yang independensi. Jika suatu lembaga penyiaran dikanalisasi bukan tidak mungkin akan terjadi pengangguran besar-besaran, hal tersebut tentunya bukan seperti yang kita kehendaki,” ungkapnya.

 

Firman menargetkan RUU Penyiaran difokuskan selesai setelah revisi UU MD3 disahkan dalam waktu dekat ini. “Jika banyak kesepahaman antara Baleg dengan Komisi I dan hal tersebut dapat disepakati, saya rasa tidak akan memakan waktu lama karena ini kita kejar secepatnya,” pungkasnya. (tra/sc)

 


  • SHARES
BERITA TERKAIT
RUU Perkelapasawitan Paling Ditunggu Masyarakat Sumsel
16-01-2019 / BADAN LEGISLASI
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Julian Gunhar menilai Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkelapasawitan dan RUU lain yang terkait dengan pertanian...
Baleg DPR Apresiasi Antusiasme Pemprov Sumsel Atas Prolegnas Tahun 2019
15-01-2019 / BADAN LEGISLASI
Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Atgas mengapresiasi antusiasme Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan beserta stakeholder terkait seperti...
Baleg DPR Optimis Selesaikan RUU Prolegnas Prioritas Tahun 2019
10-01-2019 / BADAN LEGISLASI
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Sudiro Asno memaparkan, saat ini Daftar Rancangan Undang-Undang yang masuk dalam Program Legislasi...
Baleg DPR Dorong RUU Provinsi Bali Dijadikan RUU Prioritas Prolegnas
10-01-2019 / BADAN LEGISLASI
Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Sudiro Asno berharap jika usulan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Provinsi Bali secara berkas sudah...