Tingginya Pertumbuhan Ekonomi Sulut tak Diimbangi Penurunan Rasio Gini

02-02-2018 / BADAN ANGGARAN
Tim Kunjungan Kerja Spesifik Banggar DPR meninjau proyek pembangunan tol Manado-Bitung di Sulut. Foto: Sofyan/jk

 

 

Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Utara pada Triwulan II Tahun 2017 tercatat sebesar 5,80 persen. Bahkan, capaian ini lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,01 persen. Namun, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tak diimbangi dari penurunan rasio gini. Tercatat, Sulut menduduki rasio gini terburuk ke-8 se-Indonesia atau sebesar 0,394. Sementara rasio gini nasional berada di angka 0,391.

 

“Pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu akan bernilai kurang, kalau rasio gini masih melebar. Karena rasio gini melebar itu artinya pertumbuhan tidak berkualitas. Kita selalu berharap agar semua pertumbuhan itu berkualitas,” tegas Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI Jazilul Fawaid saat menggelar pertemuan dengan jajaran pemerintah di sektor ekonomi dan keuangan di Manado, Sulawesi Utara, Kamis (1/2).

 

Politisi F-PKB itu mengakui, pertumbuhan ekonomi terkadang bisa memberikan efek pada kesenjangan yang tinggi dan kurangnya pemerataan, sehingga rasio gini masih melebar. Namun menurutnya, memberikan pemerataan lebih mudah didorong daripada meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

 

“Ini menjadi catatan kepada Sulut, agar sektor pertumbuhan ini diarahkan pada pemerataan. Karena memang secara nasional, rasio gini ini harus terus diturunkan. Ini tugas kita bersama,” imbuh Jazilul.

 

Jazilul menambahkan, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dilihat dari capaian tiga indikasi, yakni menurunkan angka pengangguran, mengurangi kemiskinan, dan memperkecil jarak rasio gini atau kesenjangan.

 

“Artinya pertumbuhan ekonomi di Sulut masih ada catatan. Pertumbuhan ekonomi bagus, tapi belum berkualitas secara baik,” tambah politisi asal dapil Jawa Timur itu.

 

Namun di sisi lain, Jazilul mengakui, pihaknya mengapresiasi capaian pertumbuhan ekonomi Sulut yang lebih tinggi dibanding target nasional. Ia pun mendorong pertumbuhan ekonomi Sulut dapat dijaga. Aparatur yang ada juga harus berkomitmen untuk meningkatkan kapasitasnya, karena faktor sumber daya manusia ini juga penting.

 

“Kami tentu memberikan apresiasi, sehingga apa yang menjadi Proyek Strategis Nasional di Sulut agar cepat selesai, seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung dan Tol Manado-Bitung harus cepat selesai. Karena ini akan memberikan energi tambahan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Sulut,” harap Jazilul.

 

Sementara itu, Staf Ahli bidang Pengawasan Perpajakan Kementerian Keuangan Puspita Wulandari mengatakan, faktor pendorong dari pertumbuhan ekonomi adalah belanja pemerintah dan konsumsi masyarakat. Namun, konsumsi memang memiliki dominansi terhadap pertumbuhan ekonomi. Sehingga, untuk untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dengan mendorong kontribusi masyarakat agar semakin meningkat. (sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
DPR dan Pemerintah Sepakat Target Pembangunan 2019
11-07-2018 / BADAN ANGGARAN
Pemerintah dan Badan Anggaran DPR RI telah sepakat atas laporan Panitia Kerja (Panja) dalam rangka pembicaraan pendahuluan RAPBN 2019. Satu...
Bahas RAPBN 2019, DPR Terus Kaji Besaran Anggaran Kementerian dan Lembaga
05-07-2018 / BADAN ANGGARAN
Badan Anggaran (Banggar) DPR RI terus melakukan pendalaman terkait RAPBN 2019. Ssejumlah isu menjadi pembahasan penting dalam rangka peningkatan pos...
APBN-P Tidak Wajib Dibahas
03-07-2018 / BADAN ANGGARAN
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) sebetulnya tidak wajib dibahas. Semuanya bergantung pemerintah sebagai pihak pengusul. Namun, bila ada...
Bila Prediksi Pemerintah Tepat, Tak Perlu APBN-P
02-07-2018 / BADAN ANGGARAN
Bila prediksi pemerintah tepat dalam menyusun asumsi makro ekonomi, maka selama tahun berjalan tak perlu lagi ada pembahasan APBN Perubahan...