Pembangunan Harus Ungkit Pertumbuhan Ekonomi

05-02-2018 / BADAN ANGGARAN

Anggota Banggar DPR RI, Hetifah Sjaifudian (F-PG)/Foto:Sofyan/Iw

 

Anggota Badan Anggaran DPR RI Hetifah Sjaifudian mengatakan, berbagai pembangunan infrastruktur di Sulawesi Utara, diharapkan turut mengungkit pertumbuhan ekonomi. Selain itu, juga menyerap tenaga kerja lokal dan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat. Kemudian, dengan adanya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung juga diharapkan memberikan dampak positif pada kinerja ekonomi Sulut.

 

Demikian dikatakannya usai pertemuan antara Badan Anggaran DPR RI dengan Kepala Kantor Perwakilan BI Sulut, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan, Kepala Kanwil Ditjen Pajak Suluttenggomalut, Kepala Kanwil Ditjen Bea Cukai Sulbagtara (Sulawesi Bagian Utara), Kepala Kanwil Ditjen Kekayaan Negara Suluttenggomalut, dan Direktur LMAN di Manado, Sulawesi Utara, Kamis (01/2/2018).

 

“Kita merasa kunjungan pertama ke Sulut ini, outlook ekonominya cukup menjanjikan. Kita perlu memastikan bahwa pertumbuhan wilayah-wilayah baru seperti KEK Bitung nanti juga akan menyerap tenaga kerja lokal, dan menambah kesejahteraan di masyarakat. Pembangunan, misalnya jalan tol, jelas diharapkan akan mengungkit pertumbuhan ekonomi,” optimis Hetifah.

 

Pertumbuhan ekonomi di Sulut yang mencapai 5,80 persen pada Triwulan II tahun 2017 pun mendapat apresiasi dari politisi F-PG ini. Menurutnya, ini bisa menjadi pembelajaran an catatan bagi daerah-daerah lain. Karena ada beberapa daerah lain yang justru merupakan penghasil sumber daya alam, seperti migas atau tambang, justru pertumbuhan ekonominya sangat rendah.

 

“Nah kita juga perlu melakukan kebijakan dan stimulus-stimulus ekonomi tertentu supaya pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah lain tidak terlalu ketinggalan seperti Sulut ini,” dorong Hetifah.

 

Terkait pengaruh tahun politik pada tahun 2018 ini terhadap kinerja ekonomi, Hetifah optimis hal itu bisa memberikan dampak positif dalam mendorong atau menjadi stimulus bagi kegiatan-kegiatan ekonomi lokal.

 

“Misalnya produksi alat peraga kampanye yang akan lebih banyak dan sebagainya. Namun tentu saja kalau misalnya itu di produksi di wilayah lain, dan pembayar pajak ada di wilayah lain, tentu saja pertumbuhan itu tidak sepenuhnya bisa dirasakan oleh provinsi yang bersangkutan. Tapi secara umum, tahun politik ini bisa membangkitkan gairah bagi usaha-usaha kecil, yang terkait dengan kepemiluan,” dorong politisi asal dapil Kaltim itu.

 

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Banggar DPR RI Marwan Dasopang (F-PKB) mempertanyakan efek pembangunan proyek Tol Manado-Bitung terhadap pertumbuhan ekonomi di Sulut. Menurutnya, dalam pembangunan infrastruktur itu harus memberikan dampak bagi daerah, salah satunya kesejahteraan kepada masyarakat dan mengurangi pengangguran.

 

Menanggapi hal itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulut, Sukowardoyo mengatakan, pembangunan tol Manado – Bitung akan memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi sebesar 0,36 persen. Sementara perekonomian Sulut pada tahun 2018 ini diperkirakan tumbuh sebesar 6,2-6,6 persen.

 

Diketahui, pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Utara pada Triwulan II Tahun 2017 tercatat sebesar 5,80 persen. Kendati mengalami penurunan dibanding Triwulan I tahun 2017 yang tumbuh sebesar 6,43 persen, namun capaian ini lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,01 persen. Sementara target pertumbuhan ekonomi Indonesia pada APBN-Perubahan 2017 sebesar 5,2 persen. (sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
DPR dan Pemerintah Sepakat Target Pembangunan 2019
11-07-2018 / BADAN ANGGARAN
Pemerintah dan Badan Anggaran DPR RI telah sepakat atas laporan Panitia Kerja (Panja) dalam rangka pembicaraan pendahuluan RAPBN 2019. Satu...
Bahas RAPBN 2019, DPR Terus Kaji Besaran Anggaran Kementerian dan Lembaga
05-07-2018 / BADAN ANGGARAN
Badan Anggaran (Banggar) DPR RI terus melakukan pendalaman terkait RAPBN 2019. Ssejumlah isu menjadi pembahasan penting dalam rangka peningkatan pos...
APBN-P Tidak Wajib Dibahas
03-07-2018 / BADAN ANGGARAN
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) sebetulnya tidak wajib dibahas. Semuanya bergantung pemerintah sebagai pihak pengusul. Namun, bila ada...
Bila Prediksi Pemerintah Tepat, Tak Perlu APBN-P
02-07-2018 / BADAN ANGGARAN
Bila prediksi pemerintah tepat dalam menyusun asumsi makro ekonomi, maka selama tahun berjalan tak perlu lagi ada pembahasan APBN Perubahan...