Perlu Pendekatan Khusus untuk Pembebasan Lahan

06-02-2018 / BADAN ANGGARAN

Anggota Badan Anggaran DPR RI Marwan Dasopang. Foto: Sofyan/od

 

Pembebasan lahan, menjadi salah satu masalah dalam pembangunan infrastruktur. Bahkan tak jarang, muncul penolakan dari masyarakat untuk melepaskan lahannya kepada negara. Hal itu pun terjadi di pembangunan Tol Manado – Bitung, Sulawesi Utara. Untuk itu, diperlukan pendekatan khusus kepada masyakarat.

 

Hal itu disampaikan Anggota Badan Anggaran DPR RI Marwan Dasopang ketika meninjau langsung pembangunan Tol Manado – Bitung di Sulut, baru-baru ini. Dalam kunjungan yang dipimpin Wakil Ketua Banggar DPR RI Jazilul Fawaid itu, Banggar DPR didampingi Direktur Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), serta kontraktor pembangunan Tol Manado – Bitung.

 

“Progres di lapangan sebenarnya tidak ada kendala. Namun, memang kesepakatan dengan masyarakat terkait pembebasan lahan belum selesai. Sebetulnya, selain lewat pengadilan, yang dilakukan Presiden Jokowi saat ini adalah pendekatan dan dialog dengan masyarakat. Kita dorong untuk menyelesaikan itu,” kata Marwan.

 

Politisi F-PKB itu menambahkan, pihaknya tidak berharap pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) ini merugikan masyarakat. Namun ia juga mengingatkan kepada masyarakat, untuk tetap memberikan kompromi, dengan tidak memberikan harga tanah yang selangit. Padahal jika jalan tol ini sudah jadi, maka pertumbuhan ekonomi di sekitarnya juga akan terdongkrak.

 

“Kami berharap pendekatan kepada masyarakat terus dilakukan oleh pemerintah, sehingga target pembangunan ini bisa terlaksana dengan baik. Dengan adanya tol ini, juga dapat menyerap tenaga kerja. Dan dengan adanya tol ini dapat menyerap pariwisata ke Bitung,” harap politisi asal dapil Sumut itu.

 

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Banggar DPR RI Hetifah Sjaifudian berharap, pembangunan Tol Manado – Bitung dapat diselesaikan sebelum semester 2 tahun 2019 berakhir. Tak dipungkiri, pengadaan pembebasan lahan masih menjadi permasalahan klasik dalam pembebasan lahan

 

“Kita sudah ada LMAN, di situ sudah ada anggaran yang bisa digunakan untuk pembebasan lahan. Diharapkan tidak menjadi masalah, walaupun pada prakteknya masih ada. Karena tanah ini untuk kepentingan umum, tetap ada problem-problem terkait dengan prosesnya,” ungkap politisi F-PG itu.

 

Diketahui, hingga awal Januari 2018, progres fisik secara total Jalan Tol Manado - Bitung sepanjang lebih dari 39 km ini telah mencapai 13,21 persen. Sedangkan untuk progres pembebasan lahan, proyek ini telah mencapai 69,55 persen.

 

Diharapkan, dengan adanya Tol Manado - Bitung ini akan memangkas biaya logistik. Pengguna jalan juga dapat memangkas waktu tempuh dari Kota Manado ke Kota Bitung yang semula menghabiskan 90 hingga 120 menit, nantinya dapat ditempuh hanya dalam waktu 45 menit. (sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Banggar Sambut Baik Usulan Gubernur Bali
29-03-2018 / BADAN ANGGARAN
Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyambut baik usulan Gubernur Bali I Made Mangku Pastika agar dana perimbangan keuangan daerah diserahkan...
Ketimpangan Pembangunan Terjadi di Bali
27-03-2018 / BADAN ANGGARAN
Ketimpangan pembangunan terjadi di Provinsi Bali. Wilayah Bali selatan paling banyak tersentuh pembangunan. Sementara pembangunan tidak menyentuh wilayah Bali utara,...
Kawasan Mandalika Sedang Berbenah
22-03-2018 / BADAN ANGGARAN
Kawasan pariwisata Mandalika di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat kini sedang berbenah. Kawasan wisata ini merupakan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)...
DPR Nilai KEK Mandalika Jaga Kearifan Lokal
22-03-2018 / BADAN ANGGARAN
Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Mandalika, Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dinilai tetap menjaga kearifan lokal sebagai keunggulan...