Tingkatkan Koordinasi untuk Dukung KEK Bitung

06-02-2018 / BADAN ANGGARAN

Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI Jazilul Fawaid (tengah). Foto: Sofyan/od

 

Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI Jazilul Fawaid mengatakan, perlu adanya peningkatan koordinasi untuk mendukung terselenggaranya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung di Sulawesi Utara. Koordinasi antara lembaga diperlukan untuk menyelesaikan beberapa permasalahan dalam proses pembangunan KEK Bitung.

 

Demikian diungkapkannya usai pertemuan dengan Walikota Bitung Max Lomban, Administrator KEK Bitung, jajaran pejabat di Pemkot Bitung, perwakilan pelaku usaha di Bitung, serta stakeholder terkait, di Bitung, Sulut, baru-baru ini.

 

“Masalah utama soal pembebasan lahan. Lahan sertifikasinya ini bukan di pemerintah daerah, tapi Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR). Inilah pentingnya koordinasi lintas lembaga yang memungkinkan semuanya mendukung kegiatan KEK itu,” kata Jazilul.

 

Kedua, tambah Jazilul, dari sisi koordinasi pelayanan. Pelayanan satu pintu harus didukung Kementerian Perdagangan untuk menarik investasi asing. Kemudian dari sisi komunikasi, investor yang akan masuk, sudah banyak peminatnya, sehingga pembebasan lahan di luar lahan negara penting dilakukan. Sehingga semua yang akan terlibat investasi di KEK Bitung akan mendapatkan jaminan kepastian.

 

“Intinya, kegiatan ekonomi khusus ini akan berjalan secara baik apabila koordinasi lintas lembaga ini diberikan dukungan secara baik. Kalau dari sisi insentif, sudah banyak yang ditawarkan. Tinggal kepada semua stakeholder KEK ini melakukan kerja sama untuk membangun percepatan. Karena ini bagian dari percepatan pertumbuhan ekonomi  di timur,” imbuh politisi F-PKB itu.

 

Jazilul yakin, dengan adanya KEK Bitung, dan potensi alam seperti perikanan, perkebunan, dengan didukung oleh SDM dan teknologi yang memadai, serta adanya penerbangan internasional, maka Sulut akan lebih kuat gairah pertumbuhannya. Menurutnya, tidak ada alasan pemerintah untuk tidak mendukung kawasan timur berkembang dengan baik, melalui pembangunan tol Manado – Bitung, KEK Bitung, pelabuhan hingga bandara.

 

“Kami yakin dan kami dari Banggar akan memberikan dukungan agar pelaksanaan KEK di wilayah timur ini betul-betul berjalan dengn baik, karena ini juga akan memberikan devisa kepada negara. Dengan cara itu, maka harapan pemerintah dan harapan Indonesia timur akan terwujud. Salah satunya dengan pengembangan KEK di Kota Bitung sebagai kawasan paling utara Indonesia,” imbuh politisi asal dapil Jatim itu.

 

Dalam kesempatan itu, Walikota Bitung Max Lomban memastikan, terkait pembebasan lahan, sudah ada keputusan pengadilan bahwa pemerintah dimenangkan. Sehingga BPN sedang memproses sertifikat tanah yang kemudian diserahkan kepada Dewan Kawasan, dan kemudian diserahkan ke Badan Pengelola untuk memulai kegiatan di KEK ini.

 

“Tetapi sambil kita menunggu hal tersebut, di luar tanah yang sedang bermasalah ini, masih dalam satu masterplan KEK, sebagian diantaranya sudah dimiliki oleh perusahaan-perusahaan yang sedang eksis sekarang seluas 456 hektar. Ada 19 perusahaan, mereka kita usulkan kemudian menjadi pelaku pertama di KEK,” jelas Max.

 

Max menambahkan, saat ini ada 19 perusahaan yang sudah eksis di masterplan KEK. Dari total masterplan KEK seluas 534 hektar ini, di dalannya ada 92 hektar lahan negara yang bermasalah. Tapi selebihnya milik rakyat dan dimiliki 19 perusahaan itu yang sudah berjalan. Pihaknya sedang berusaha dengan Dewan Kawasan Nasional KEK, agar 19 perusahaan itu diperjuangkan menjadi pelaku pertama di KEK Bitung.

 

“Harapan saya, dana yang dialokasikan untuk KEK, dapat kita manfaatkan kita sebagaimana mestinya. Kami berharap kehadiran Banggar ke sini, anggarannya ditambah lagi. Sehingga lahan yang masih dimiliki rakyat dan masuk masterplan KEK, dapat segera dibebaskan dan menjadi milik negara, dan dikelola oleh Badan Pengelola, dan mempercepat proses pembangunan KEK,” harap Max. (sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
DPR dan Pemerintah Sepakat Target Pembangunan 2019
11-07-2018 / BADAN ANGGARAN
Pemerintah dan Badan Anggaran DPR RI telah sepakat atas laporan Panitia Kerja (Panja) dalam rangka pembicaraan pendahuluan RAPBN 2019. Satu...
Bahas RAPBN 2019, DPR Terus Kaji Besaran Anggaran Kementerian dan Lembaga
05-07-2018 / BADAN ANGGARAN
Badan Anggaran (Banggar) DPR RI terus melakukan pendalaman terkait RAPBN 2019. Ssejumlah isu menjadi pembahasan penting dalam rangka peningkatan pos...
APBN-P Tidak Wajib Dibahas
03-07-2018 / BADAN ANGGARAN
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) sebetulnya tidak wajib dibahas. Semuanya bergantung pemerintah sebagai pihak pengusul. Namun, bila ada...
Bila Prediksi Pemerintah Tepat, Tak Perlu APBN-P
02-07-2018 / BADAN ANGGARAN
Bila prediksi pemerintah tepat dalam menyusun asumsi makro ekonomi, maka selama tahun berjalan tak perlu lagi ada pembahasan APBN Perubahan...