Pansus Angket Sepakat Ada Penguatan Aspek Pencegahan di KPK

07-02-2018 / PANITIA KHUSUS

Ketua Pansus Angket KPK DPR RI, Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)/Foto:Iwan Armanias/Iw
 

Ketua Pansus Angket KPK DPR RI Agun Gunandjar Sudarsa menjelaskan, pihaknya telah melaksanakan Rapat Pengambilan Keputusan Tingkat I, sebelum melaporkan pada Rapat Paripurna. Soal substansi, Pansus Angket KPK sepakat adanya penguatan KPK terkait kelembagaan, kewenangan, SDM dan anggaran.

 

Agun menjelaskan, utamanya lebih kepada penekanan, bagaimana KPK ke depan bisa lebih transparan, lebih terukur dan menjadi semakin harmoni dengan penegak hukum lainnya. Selain itu membangun sinergitas, check and balances, dan hubungan yang semakin harmoni antar lembaga-lembaga negara, terutama dengan DPR, yang akhir-akhir ini kurang baik.

 

“Prinsipnya, KPK harus ada penguatan. Salah satunya aspek pencegahan yang dirasakan masih cukup kedodoran. Selama ini yang lebih dominan aspek penindakan, sehingga budaya malu orang tak mau korupsi itu kurang maksimal,” ungkap Agun di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (7/2/2018).

 

Karena itu, sebut politisi F-PG itu, semua sepakat untuk pencegahan dalam bentuk kampanye, dan sosialisasi secara sistemik dan masif untuk lebih dioptimalkan. Kemudian penguatan berikutnya adalah perlunya harmonisasi dengan lembaga negara yang lain, dengan menciptakan sebuah sistem penyelenggaraan pemerintahan yang betul-betul terjaga.

 

“Dengan demikian, kalau orang mau korupsi, ada sistem pencegahan yang masif. Baik kampanye kepada masyarakat atau individu, juga kepada lembaga negara. Sehingga dalam pemberantasan korupsi, KPK tidak bekerja sendirian. Kita ingin lembaga anti rasuah ini didukung, dibantu oleh seluruh lembaga negara dan lembaga penyelenggara negara dengan koordinasi yang lebih baik,” jelas Agun.

 

Sedangkan mengenai subyek dan obyek penyelidikan yang menurut Agun tidak pernah bertemu, semua fraksi sepakat sebelum rekomendasi dibacakan di Rapat Paripurna, terlebih dahulu diinformasikan ke KPK.

 

“Kita akan merespon apapun sikap KPK, yang penting jangan ada kesan seolah-olah DPR membuat rekomendasi tanpa memberitahukan terlebih dahulu dengan pihak yang menjadi subyek dan obyek angket,” kata politisi asal dapil Jawa Barat itu.

 

Menanggapi usulan Dewan Pengawas, Agun mengatakan hal itu menjadi wewenang internal KPK. Artinya, Pansus tidak memutuskan harus ada, tapi ada persoalan di KPK terkait persoalan internal satu sama lain. Sebaiknya, menurut Agun, KPK membentuk lembaga pengawas yang bisa menyelesaikan persoalan internnya lebih kondusif, sehingga tidak menimbulkan pro-kontra.

 

Agun menambahkan, pengambilan keputusan ini disepakati oleh 6 fraksi yang merupakan anggota Pansus Angket. Hanya satu fraksi yang tidak hadir secara fisik saat rapat, namun menyampaikan persetujuannya menerima hasil kerja Pansus Angket KPK untuk dilaporkan ke Rapat Paripurna. “Prinsipnya mereka setuju menyampaikan hasil kerja Pansus ke Paripurna, tugas Pansus selesai, dan tidak ada lagi perpanjangan,” katanya. (mp/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Tembakau Banyak Manfaatnya, Perlu Dilindungi UU
14-01-2019 / PANITIA KHUSUS
Anggota Panitia Khusus (Pansus) RUU Pertembakauan Mukhamad Misbakhun menuturkan, tembakau telah memberikan manfaat, terutama dibidang ekonomi dan lapangan pekerjaan, sehingga...
Perlu Sinergitas DPR dan Pemerintah Guna Selesaikan RUU Pertembakauan
09-01-2019 / PANITIA KHUSUS
Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertembakauan Firman Soebagyo berharap kepada pemerintah untuk setia dalam menjalin komunikasi yang baik...
Perlu Regulasi Atur Pemanfaatan Tembakau
09-01-2019 / PANITIA KHUSUS
Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU Pertembakauan Hendrawan Supratikno akan terus mendorong pembahasan RUU Pertembakauan. Hal ini penting, karena sektor...
Isu Tembakau Rentan Disusupi Asing
08-01-2019 / PANITIA KHUSUS
Bila negara tak melindungi industri tembakau nasional, maka isu ini akan rentan disusupi asing lewat lembaga swadaya asing yang ada...