PPP dan Nasdem Tak Sepakati Hasil Revisi UU MD3

08-02-2018 / BADAN LEGISLASI

Anggota Badan Legislasi DPR RI Arsul Sani Foto : Azka/mr.

 

 

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Fraksi Partai Nasdem merupakan dua partai yang tidak sepakat dengan hasil revisi Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). F-PPP menilai, terdapat satu pasal yang berpotensi rawan gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK), terkait tata cara penambahan kursi pimpinan MPR.

 

Anggota Badan Legislasi DPR RI dari Fraksi PPP Arsul Sani, mengingatkan Pemerintah dan Baleg harus hati-hati dalam mencermati poin-poin pembahasan pada revisi UU MD3. Menurutnya, ada satu materi yang jika dimasukkan ke dalam UU MD3 berpotensi menimbulkan problem konstitusionalitas norma hukum di kemudian hari.

 

“Ada satu materi yang jika ini diteruskan atau diloloskan dalam revisi UU MD3 ini bisa menimbulkan problem konstitusionalitas norma jika digugat ke MK. Yakni pada Pasal 247 A khususnya huruf C yang mengatur soal cara pengisian tambahan pimpinan MPR, menurut kami melanggar Putusan MK No. 117/PUU-VII/2009,” ungkap Arsul saat Rapat Kerja Baleg dengan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (8/2/2018) dini hari.

 

Arsul menegaskan, pihaknya tidak setuju penambahan pimpinan MPR dilakukan dengan cara pemberian kepada tiga partai tertentu tanpa persetujuan DPD. Sebab, MPR merupakan lembaga yang terdiri dari perwakilan DPR dan DPD. Jadi, menurut dia, DPD harus dilibatkan untuk menggunakan haknya terkait penambahan kursi pimpinan MPR.

 

Sedangkan Fraksi Nasdem dalam Rapat Kerja Baleg tersebut menolak seluruh komposisi penambahan Pimpinan DPR, MPR, dan DPD. F-Nasdem yang diwakili oleh Anggota Baleg Hamdhani, mengungkapkan bahwa penambahan kursi pimpinan parlemen untuk periode ini tidak akan memberikan pengaruh terhadap kinerja parlemen.

 

Hamdhani mengatakan, Fraksi Nasdem berpendapat revisi UU MD3 masih butuh pendalaman secara menyeluruh, dengan harapan bisa mendongkrak kinerja lembaga legislatif. “Fraksi Nasdem berpendapat revisi kedua UU Nomor 17 tahun 2014 tentang MD3 masih perlu pendalaman,” jelasnya. (eko/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Program DLP, Pemborosan Uang Negara
27-04-2018 / BADAN LEGISLASI
Program Dokter Layanan Primer (DLP) yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran dinilai sebagai bentuk pemborosan...
DPR Dukung Pemprov Sumsel Bangun Fakultas Kedokteran Terbaik
27-04-2018 / BADAN LEGISLASI
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Totok Daryanto mendukung rencana Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin yang akan membangun Fakultas...
Penguatan BUMN untuk Kesejahtaraan Rakyat
24-04-2018 / BADAN LEGISLASI
Badan Legislasi DPR RI bersama dengan Komisi VI DPR RI menyelenggarakan rapat harmonisasi Rancangan Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Negara...
Revisi UU BUMN Akan Perkuat BUMN
24-04-2018 / BADAN LEGISLASI
Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Totok Daryanto menekankan, dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) yang baru tentang Badan Usaha Milik Negara...