Putusan MK Sahkan Pansus Angket KPK Cerminkan Semangat Kebangsaan

09-02-2018 / PANITIA KHUSUS

Anggota Pansus Angket KPK DPR RI, Arteria Dahlan (F-PDI Perjuangan)/Foto:Arief/Iw

 

Anggota Pansus Angket KPK DPR RI Arteria Dahlan mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah memutuskan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat menjadi objek Hak Angket DPR. Putusan tersebut dinilai memiliki semangat kebangsaan dalam menciptakan tata negara yang sesuai peraturan perundang-undangan.

 

Arteria menegaskan bahwa KPK masuk dalam rumpun kekuasaan eksekutif. Alhasil, pembentukan Panitia Khusus Hak Angket DPR tentang KPK tidak inkonstitusional. Sehingga Hak Angket KPK oleh DPR adalah sah sebagai bentuk pengawasan legislatif terhadap eksekutif.

 

“Sejak awal, KPK itu rumpun eksekutif, pembantu presiden di bidang penegakan hukum seperti polisi dan jaksa. Demi hukum, KPK jadi obyek hak angket,” ujarnya kepada Parlementaria usai pembacaan amar Putusan MK No. 36/PUU-XV/2017 di Jakarta, Kamis (8/2/2018).

 

Politisi PDI Perjuangan ini juga menuturkan bahwa Hak Angket adalah kewenangan konstitusional DPR semenjak pemberlakuan UUD 1945, UUD Republik Indonesia Serikat, UUD Sementara 1950, hingga kembali ke UUD 1945 plus hasil-hasil amandemennya seperti saat ini. Hak itu, ia menambahkan, melekat sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPR.

 

Dalam menjalankan fungsi pengawasan tersebut, Arteria juga menjelaskan bahwa masyarakat jangan terjebak pada penggiringan opini yang tidak benar mengenai Pansus Angket KPK yang hanya ingin melemahkan KPK. Hal tersebut sangat tidak mendasar, padahal dibentuknya Pansus Angket KPK adalah bertujuan untuk memperkuat KPK. Sehingga mesti dilakukan check and balances melalui pengawasan yang dilakukan DPR, agar KPK mampu bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

 

“Selama ini kerja Pansus Angket KPK selalu taat hukum dan taat asas. Tidak ada satupun kinerja Pansus yang menyimpang dan bertentangan dengan hukum. Putusan MK ini juga memiliki nuansa kebangsaan,” tutup Arteria. (hs)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Aparat Diharapakan Lebih Tajam Cegah Terorisme
25-05-2018 / PANITIA KHUSUS
Dengan telah disahkannya RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (RUU Antiterorisme) menjadi undang-undang, para aparat yang bertugas memberantas terorisme bisa...
DPR dan Pemerintah Setujui RUU Antiterorisme Dilanjutkan ke Paripurna
24-05-2018 / PANITIA KHUSUS
DPR RI dan pemerintah secara aklamasi menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan...
Pasal Perlindungan Korban Terorisme Berlaku Surut
24-05-2018 / PANITIA KHUSUS
Pasal-pasal dalam RUU Terorisme kini sudah jauh lebih maju. Dan salah satu konten yang terbaru adalah semua korban terorisme di...
Timsin RUU Terorisme Selaraskan Pasal-pasal
24-05-2018 / PANITIA KHUSUS
Tim Sinkronisasi (timsin) Pansus RUU Terorisme masih menyelaraskan pasal-pasal dalam RUU ini, agar tidak saling bertolak belakang. Yang juga masih...