Putusan MK Sahkan Pansus Angket KPK Cerminkan Semangat Kebangsaan

09-02-2018 / PANITIA KHUSUS

Anggota Pansus Angket KPK DPR RI, Arteria Dahlan (F-PDI Perjuangan)/Foto:Arief/Iw

 

Anggota Pansus Angket KPK DPR RI Arteria Dahlan mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah memutuskan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat menjadi objek Hak Angket DPR. Putusan tersebut dinilai memiliki semangat kebangsaan dalam menciptakan tata negara yang sesuai peraturan perundang-undangan.

 

Arteria menegaskan bahwa KPK masuk dalam rumpun kekuasaan eksekutif. Alhasil, pembentukan Panitia Khusus Hak Angket DPR tentang KPK tidak inkonstitusional. Sehingga Hak Angket KPK oleh DPR adalah sah sebagai bentuk pengawasan legislatif terhadap eksekutif.

 

“Sejak awal, KPK itu rumpun eksekutif, pembantu presiden di bidang penegakan hukum seperti polisi dan jaksa. Demi hukum, KPK jadi obyek hak angket,” ujarnya kepada Parlementaria usai pembacaan amar Putusan MK No. 36/PUU-XV/2017 di Jakarta, Kamis (8/2/2018).

 

Politisi PDI Perjuangan ini juga menuturkan bahwa Hak Angket adalah kewenangan konstitusional DPR semenjak pemberlakuan UUD 1945, UUD Republik Indonesia Serikat, UUD Sementara 1950, hingga kembali ke UUD 1945 plus hasil-hasil amandemennya seperti saat ini. Hak itu, ia menambahkan, melekat sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPR.

 

Dalam menjalankan fungsi pengawasan tersebut, Arteria juga menjelaskan bahwa masyarakat jangan terjebak pada penggiringan opini yang tidak benar mengenai Pansus Angket KPK yang hanya ingin melemahkan KPK. Hal tersebut sangat tidak mendasar, padahal dibentuknya Pansus Angket KPK adalah bertujuan untuk memperkuat KPK. Sehingga mesti dilakukan check and balances melalui pengawasan yang dilakukan DPR, agar KPK mampu bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

 

“Selama ini kerja Pansus Angket KPK selalu taat hukum dan taat asas. Tidak ada satupun kinerja Pansus yang menyimpang dan bertentangan dengan hukum. Putusan MK ini juga memiliki nuansa kebangsaan,” tutup Arteria. (hs)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Sepuluh Fraksi Terbelah Sikapi Definisi Terorisme
24-05-2018 / PANITIA KHUSUS
Sepuluh fraksi di DPR RI terbelah dua dalam menyikapi definisi terorisme yang diusulkan pemerintah dalam rapat Panja RUU Terorisme. Ada...
Definisi Terorisme Diperdebatkan
23-05-2018 / PANITIA KHUSUS
Definisi terorisme dalam pembahasan revisi UU No.15/2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme terus diperdebatkan Pansus. Pemerintah sudah mengajukan definisi dalam...
Pansus Bangun Konstruksi Hukum Baru pada UU Terorisme
23-05-2018 / PANITIA KHUSUS
Saat ini Pansus DPR RI yang merumuskan revisi UU No.15/2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (UU Terorisme) sedang membangun konstruksi...
Banyak Hal Baru, Pembahasan RUU PTPT Perlu Satu Masa Sidang Lagi
10-04-2018 / PANITIA KHUSUS
Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (RUU PTPT) yang rencana semula diselesaikan pada Masa Persidangan IV yang berakhir 28...