Revisi UU MD3 Atur Pemanggilan Paksa dengan Bantuan Polri

09-02-2018 / BADAN LEGISLASI

Ketua Badan Legislasi DPR Supratman Andi Agtas foto : Azka/mr.

 

 

Badan Legislasi DPR RI dengan Pemerintah dalam revisi Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3), menyepakati klausul kewajiban Polisi Republik Indonesia membantu DPR dalam memanggil paksa siapa saja yang tidak mau datang saat dipanggil DPR dalam fungsi pengawasan yang tertuang dalam Pasal 73 UU MD3.

 

Dalam Pasal 73 ayat 4 diatur bahwa DPR berhak melakukan panggilan paksa dengan menggunakan Kepolisian jika seorang yang dipanggil DPR dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, mangkir dalam tiga kali panggilan berturut-turut. 

 

“Supaya nanti Kapolri itu ada dasar hukum untuk melakukan pemanggilan paksa. Apa dari UU yang kita minta, supaya Kapolri itu menyusun sebuah peraturan kepolisian dalam rangka pemanggilan paksa itu,” jelas Ketua Badan Legislasi DPR sekaligus Ketua Panitia Kerja Revisi UU MD3 Supratman Andi Agtas, usai Rapat Kerja Baleg dengan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (8/2/2018) dini hari.

 

Dalam revisi UU MD3, Pasal 73 mengalami penambahan dua ayat. Pada ayat 5 diatur bahwa Pimpinan DPR dapat mengajukan permintaan tertulis kepada Kapolri terkait alasan pemanggilan paksa dan Kapolri memerintahkan anak buahnya untuk memanggil paksa subjek yang dipanggil DPR. Sementara ayat 6 dan 7, kepolisian dapat melakukan penyanderaan selama 30 hari dalam menjalankan panggilan paksa.

 

Untuk mengimplementasikan itu, Supratman menyerahkan kepada kepolisian untuk membuat peraturan internal. Nantinya, Komisi III DPR dan Kapolri akan membahas lebih lanjut hal itu dalam rapat kerja.

 

“Insya Allah nanti DPR dengan mitra kerja Komisi III bersama Kapolri tentu akan membahas, apalagi ini kan sudah perintah undang-undang, bahwa mekanisme pemanggilan paksa itu, sudah diatur dan diserahkan sepenuhnya kepada peraturan kepolisian tentang mengatur lebih lanjut soal mekanisme,” paparnya.

 

Menurut Supratman, klausul tersebut ada karena disebabkan ketidakhadiran salah seorang gubernur saat dipanggil oleh Komisi III DPR. Selain itu, polemik terkait ketidakhadiran KPK dalam proses pemanggilan di Pansus Angket KPK juga turut menyumbang diperlukannya klausul tersebut.

 

“Itu kan berlaku mensiasati terhadap apa yang terjadi kemarin dalam Pansus Angket yang kedua, tapi ada satu pemanggilan yang dilakukan oleh Komisi III terhadap seorang pejabat Gubernur yang sampai hari ini itu tidak bisa hadir dan tidak mau hadir di DPR. Itu sebenarnya pemicunya,” ungkapnya. (eko/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Program DLP, Pemborosan Uang Negara
27-04-2018 / BADAN LEGISLASI
Program Dokter Layanan Primer (DLP) yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran dinilai sebagai bentuk pemborosan...
DPR Dukung Pemprov Sumsel Bangun Fakultas Kedokteran Terbaik
27-04-2018 / BADAN LEGISLASI
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Totok Daryanto mendukung rencana Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin yang akan membangun Fakultas...
Penguatan BUMN untuk Kesejahtaraan Rakyat
24-04-2018 / BADAN LEGISLASI
Badan Legislasi DPR RI bersama dengan Komisi VI DPR RI menyelenggarakan rapat harmonisasi Rancangan Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Negara...
Revisi UU BUMN Akan Perkuat BUMN
24-04-2018 / BADAN LEGISLASI
Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Totok Daryanto menekankan, dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) yang baru tentang Badan Usaha Milik Negara...