RUU Masyarakat Hukum Adat Akan Lindungi SDA Daerah

12-02-2018 / BADAN LEGISLASI

Anggota Badan Legislasi DPR RI Rufinus Hotmaulana Hutauruk, foto : supardi/hr

 

 

Anggota Badan Legislasi DPR RI Rufinus Hotmaulana Hutauruk menyampaikan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Masyarakat Hukum Adat dimaksudkan untuk mengakui, melindungi, memberdayakan, dan pada jangka panjang bisa menguatkan posisi masyarakat adat. RUU Masyarakat Hukum Adat akan memberikan jaminan perlindungan untuk sumber daya alam (SDA) yang ada di daerah.

 

“Sumber persoalannya adalah karena Indonesia belum mempunyai land register, jadi masyarakat tidak paham peruntukan dan proses tata ruang yang tidak sepenuhnya benar. Jadi, mereka butuh ada perlindungan hukum adat bukan hanya sumber daya manusia tapi juga batas wilayah adat," jelas Rufinus di Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Kamis (8/2/2018). 

 

Politisi Fraksi Partai Hanura ini menjelaskan, respon dari masyarakat Kalbar tentang RUU Masyarakat Hukum Adat sangat positif, masyarakat banyak memberi masukan karena memang RUU ini, mempunyai turunan yang sangat banyak, termasuk kepada sumber daya alam yang di daerah adat. 

 

Dalam RUU Masyarakat Hukum Adat, Rufinus menegaskan peran negara harus hadir dalam setiap moment baik persoalan pidana maupun perdata. Serta membenahi sistem peradilan yang ada. Menurutnya tidak boleh ada putusan putusan peradilan yang membuat masyarakat menjadi bingung. Di sisi lain RUU, ini juga berusaha mengatasi masalah sengketa tanah yang sering muncul dalam masyarakat adat.

 

“RUU tentang Masyarakat Adat ini merupakan upaya negara memberikan kepastian hukum pada hak-hak warga negara. Karena sering kali, masyarakat adat dikalahkan dalam proses hukum, ini disebabkan tradisi masyarakat adat belum memiliki payung hukum,” imbuh Rufinus. (doe/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Aspirasi Akademisi Sumsel Perkuat Pembahasan RUU
01-10-2018 / BADAN LEGISLASI
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyerap banyak aspirasi dan masukan dari akademisi dan pemangku kepentingan di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel)....
Bali Usulkan Revisi UU Nomor 64 Tahun 1958
29-09-2018 / BADAN LEGISLASI
Kunjungan Kerja (Kunker) Badan Legislasi (Baleg) DPR RI ke Provinsi Bali mendapatkan sejumlah masukan dan aspirasi terkait Program Legislasi (Prolegnas)...
Baleg DPR Serap Aspirasi Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2019 di Semarang
28-09-2018 / BADAN LEGISLASI
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI melaksanakan kunjungan kerja ke Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dalam rangka menyerap aspirasi penyusunan Program Legislasi...
Negara Harus Hadir di Tengah Masyarakat Adat
24-09-2018 / BADAN LEGISLASI
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Arif Wibowo mengatakan, kehadiran negara diperlukan dalam mengakomodir dan menjamin hak-hak masyarakat adat....