RUU Masyarakat Hukum Adat Akan Lindungi SDA Daerah

12-02-2018 / BADAN LEGISLASI

Anggota Badan Legislasi DPR RI Rufinus Hotmaulana Hutauruk, foto : supardi/hr

 

 

Anggota Badan Legislasi DPR RI Rufinus Hotmaulana Hutauruk menyampaikan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Masyarakat Hukum Adat dimaksudkan untuk mengakui, melindungi, memberdayakan, dan pada jangka panjang bisa menguatkan posisi masyarakat adat. RUU Masyarakat Hukum Adat akan memberikan jaminan perlindungan untuk sumber daya alam (SDA) yang ada di daerah.

 

“Sumber persoalannya adalah karena Indonesia belum mempunyai land register, jadi masyarakat tidak paham peruntukan dan proses tata ruang yang tidak sepenuhnya benar. Jadi, mereka butuh ada perlindungan hukum adat bukan hanya sumber daya manusia tapi juga batas wilayah adat," jelas Rufinus di Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Kamis (8/2/2018). 

 

Politisi Fraksi Partai Hanura ini menjelaskan, respon dari masyarakat Kalbar tentang RUU Masyarakat Hukum Adat sangat positif, masyarakat banyak memberi masukan karena memang RUU ini, mempunyai turunan yang sangat banyak, termasuk kepada sumber daya alam yang di daerah adat. 

 

Dalam RUU Masyarakat Hukum Adat, Rufinus menegaskan peran negara harus hadir dalam setiap moment baik persoalan pidana maupun perdata. Serta membenahi sistem peradilan yang ada. Menurutnya tidak boleh ada putusan putusan peradilan yang membuat masyarakat menjadi bingung. Di sisi lain RUU, ini juga berusaha mengatasi masalah sengketa tanah yang sering muncul dalam masyarakat adat.

 

“RUU tentang Masyarakat Adat ini merupakan upaya negara memberikan kepastian hukum pada hak-hak warga negara. Karena sering kali, masyarakat adat dikalahkan dalam proses hukum, ini disebabkan tradisi masyarakat adat belum memiliki payung hukum,” imbuh Rufinus. (doe/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Baleg Setujui RUU BUMN Jadi Usul Inisitif DPR
25-07-2018 / BADAN LEGISLASI
Rapat Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dengan agenda pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan Konsepsi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Badan Usaha Milik...
RUU Pendidikan Kedokteran akan Efektifkan Jenjang Pendidikan Dokter
18-07-2018 / BADAN LEGISLASI
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Totok Daryanto menyatakan, aturan jenjang pendidikan dokter dalam RUU Pendidikan Kedokteran diharapkan efektif...
RUU Pendidikan Kedokteran Akan Beri Perhatian pada Standarisasi Kompetensi
18-07-2018 / BADAN LEGISLASI
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Wenny Haryanto mengungkapkan belum solidnya standarisasi pendidikan kedokteran antara fakultas kedokteran dengan penyelenggaraan Ujian...
Baleg DPR Terima DPRD Kabupaten Gresik
13-07-2018 / BADAN LEGISLASI
Tenaga Ahli Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Joko Riskiyono mematahkan kekhawatiran Bapemperda DPRD Kabupaten Gresik terkait overlapping tugasnya dengan Alat...