DPR dan KPK Resmikan Klinik e-LHKPN

12-02-2018 / PIMPINAN

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo didampingi Wakil Ketua; Fadli Zon, Taufik Kurniawan dan Agus hermanto  bersama Pimpinan KPK Agus Raharjo meresmikan klinik e-Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), foto : jak/hr

 

 

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo bersama Pimpinan KPK Agus Raharjo meresmikan klinik e-Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Bamsoet, sapaan akrabnya mengatakan, dengan sistem online,  program tersebut dapat mempermudah Anggota DPR dalam memperbaharui LHKPN.

 

“Peresmian klinik e-LHKPN ini adalah bagian dari komitmen DPR terhadap pemberantasan korupsi sekaligus bukti adanya sinergi antara DPR dan KPK.  Jadi keliru kalau ada upaya-upaya adu domba DPR dan KPK,” papar Bamsoet, di Gedung DPR RI,  Senayan,  Jakarta,  Senin (12/2/2018).

 

Lebih lanjut,  Bamsoet mengatakan pembukaan klinik e-LHKPN merupakan langkah DPR untuk lebih terbuka dan transparansi kepada publik dalam rangka menuju parlemen modern.

 

“KPK sangat menyambut baik dan mereka senang bahwa DPR tanggap membantu anggota dalam meningkatkan kesadaran untuk melaporkan harta kekayaannya,” sambung politisi dari F-Golkar ini.

 

Sementara itu,  Ketua KPK Agus Raharjo mengatakan klinik e-LHKPN sebagai bentuk perbaikan terhadap sistem dalam upaya pencegahan korupsi. Menurut Agus, DPR sudah banyak melakukan terobosan menuju transparansi.

 

“LHKPN untuk DPR sudah sangat baik,  karena yang mengisi sudah 96 persen hanya 20 orang belum mengisi.  Yang masih rendah justru DPRD di daerah, baik di provinsi maupun kabupaten,” ungkap Agus.

 

Turut hadir dalam acara ini, Pimpinan DPR diantaranya, Fadli Zon, Agus Hermanto, dan Taufik Kurniawan, serta Wakil Ketua BURT Novita Wijayanti, Ketua Komisi III Kahar Muzakir, dan beberapa Anggota DPR lainnya. (ann/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
DPR Terima KEM-PPKF 2019, Pemerintah Diminta Cermati Kondisi Terkini
24-05-2018 / PIMPINAN
DPR RI telah menerima Keterangan Pemerintah atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun Anggaran 2019 yang disampaikan...
Fadli Zon Nilai KSP Sebaiknya Dibubarkan
24-05-2018 / PIMPINAN
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menilai, Kantor Staf Presiden (KSP) sebaiknya dibubarkan. Ia menganggap, keberadaan KSP malah menjadi overlap...
Ketua DPR Minta Gubernur BI Jaga Kestabilan Kurs Rupiah
24-05-2018 / PIMPINAN
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo meminta Gubernur Bank Indonesia yang baru saja dilantik, Perry Warjiyo, segera melakukan akselerasi untuk menjaga...
Penguatan Nilai Rupiah Menjadi Tantangan Gubernur BI Baru
24-05-2018 / PIMPINAN
Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan mengatakan, stabilitas mata uang, dalam hal ini penguatan nilai Rupiah, menjadi salah satu tantangan...