Bawaslu Sebaiknya Menginduk Pada Peraturan yang Berlaku

12-02-2018 / PIMPINAN
Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan. Foto: Jaka/jk

 

 

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan merampungkan materi dakwah terkait penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Materi itu berisikan wawasan pencegahan, sosialisasi, dan pengawasan terhadap praktik politik uang dan politisasi suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dalam pilkada.

 

Terkait hal tersebut,  Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan (Korekku) Taufik Kurniawan mengatakan, bahwa pengaturan mengenai hal yang bersifat sensitif sebaiknya jangan sampai ke ranah yang teknis. Hal ini dikhawatirkan akan semakin membuat gaduh suasana.

 

“Biarkan saja kepada pihak-pihak yang terkait yang mengatur itu. Toh secara umum pengaturan tata tertib kampanye, black campaign, sudah ada regulasinya. Sudah serahkan dan kerja sama dengan pihak aparat terkait, yakni pihak Kepolisian dengan Kejaksaan yang khususnya menyangkut isu tentang SARA,” ujar Taufik saat ditemui Parlementaria usai menghadiri peresmian E-LHKPN dan Pusat Layanan Publik DPR RI di lobby Nusantara III Komplek Senayan, Jakarta, Senin (12/2/2018).

 

Taufik melanjutkan, jika  Bawaslu membuat aturan sendiri, Kepolisian dan Kejaksaan juga membuat aturan sendiri-sendiri mengenai SARA ini maka hasilnya akan membingungkan. “Sudah dalam konteks pengaturan pengamanan Pemilu,  Bawaslu sebaiknya lebih banyak menginduk terhadap peraturan  ketentuan yang berlaku dan nantinya kita kerjasamakan terhadap pihak aparat yang terkait,” ungkap politisi PAN ini. (mhr/sc)

 


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Pemerintah Diminta Sigap Tangani Longsor Brebes
23-02-2018 / PIMPINAN
Pemerintah Pusat dan Daerah diminta sigap dalam menangani serta mengevakusi korban bencana longsor yang terjadi di Desa Pasir Panjang, Kecamatan...
Pemilu Harus Kokohkan Bangsa
23-02-2018 / PIMPINAN
Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto saat menjadikeynote speakerdalam diskusi publik di Media Center DPR RI, Senayan, Jakarta, foto:doeh|DN Pemilu termasuk...
Presiden Diminta Bentuk TPF untuk Kasus Novel
23-02-2018 / PIMPINAN
Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto. foto:doeh|DN Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto menilai kasus penyerangan terhadap Novel Baswedan harus dibuat...
DPR Apresiasi Pembatalan Penunjukan Polri Sebagai Pj. Gubernur
23-02-2018 / PIMPINAN
Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan mengapresiasi langkah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto yang membatalkan usulan pejabat...