Revisi UU MD3 Atur Kewenangan DPD dalam Monitoring Daerah

12-02-2018 / BADAN LEGISLASI

Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas, foto : arief/hr

 

 

Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas menyampaikan hasil Revisi Undang-Undang MD3 terkait kewenangan DPD, akan mengatur lembaga perwakilan daerah ini dalam mengawasi dan mengevaluasi Peraturan Daerah. Dia beralasan, kewenangan tersebut diberikan atas dasar beberapa fenomena yang terjadi belakangan, banyak Perda yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi di atasnya yakni undang-undang.

 

“Agar tidak terjadi seperti itu, maka sejak awal DPD diberikan kewenangan untuk monitoring dan evaluasinya, tapi tidak sampai pada membatalkan Perda tersebut. Artinya sifatnya konsultatif dan rekomendaasi pada Pemda," papar Supratman dalam keterangan persnya, Senin (12/2/2018).

 

Lebih lanjut dia menjelaskan, mekanisme pengawasan dan evaluasinya akan diturunkan dalam Tata Tertib internal DPD RI. “Nanti akan diatur mekanismenya dan detailnya dalam tatib DPD,” ujar politisis F-Gerindra itu.

 

Aturan tersebut tercantum dalam RUU MD3, Pasal 249 Poin J. Dia menegaskan DPD punya peran untuk melakukan pengawasan pada Pemerintah Daerah. Sebelumnya, DPD RI telah memiliki kewenangan tersebut, namun belakangan kewenangan pengawasan Perda itu dicabut oleh Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.

 

Padahal, DPD RI merupakan representasi rakyat daerah yang berkedudukan di pusat. "Selama ini, DPD merupakan perwakilan daerah di pusat di mana mereka tidak punya kewenangan terhadap produk legislatif pemerintah daerah kabupaten kota provinsi,” ungkap Supratman. 

 

Menurutnya, kewenangan DPD RI yang tercantum dalam RUU MD3 ini tidak tumpang tindih dengan Pemda yang memberi mandat Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan evaluasi Perda juga.

 

“Silahkan pemerintah juga lakukan evaluasi begitu pun dengan DPD, yang merupakan perwakilan daerah di pusat. Nanti Kemendagri silahkan lakukan evaluasi, ini sifatnya monitoring dan konsultatif jika ada perda yang bertentangan. Ini tidak akan tummpang tindih," paparnya. (eko/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Aspirasi Akademisi Sumsel Perkuat Pembahasan RUU
01-10-2018 / BADAN LEGISLASI
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyerap banyak aspirasi dan masukan dari akademisi dan pemangku kepentingan di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel)....
Bali Usulkan Revisi UU Nomor 64 Tahun 1958
29-09-2018 / BADAN LEGISLASI
Kunjungan Kerja (Kunker) Badan Legislasi (Baleg) DPR RI ke Provinsi Bali mendapatkan sejumlah masukan dan aspirasi terkait Program Legislasi (Prolegnas)...
Baleg DPR Serap Aspirasi Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2019 di Semarang
28-09-2018 / BADAN LEGISLASI
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI melaksanakan kunjungan kerja ke Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dalam rangka menyerap aspirasi penyusunan Program Legislasi...
Negara Harus Hadir di Tengah Masyarakat Adat
24-09-2018 / BADAN LEGISLASI
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Arif Wibowo mengatakan, kehadiran negara diperlukan dalam mengakomodir dan menjamin hak-hak masyarakat adat....