Revisi UU MD3 Atur Kewenangan DPD dalam Monitoring Daerah

12-02-2018 / BADAN LEGISLASI

Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas, foto : arief/hr

 

 

Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas menyampaikan hasil Revisi Undang-Undang MD3 terkait kewenangan DPD, akan mengatur lembaga perwakilan daerah ini dalam mengawasi dan mengevaluasi Peraturan Daerah. Dia beralasan, kewenangan tersebut diberikan atas dasar beberapa fenomena yang terjadi belakangan, banyak Perda yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi di atasnya yakni undang-undang.

 

“Agar tidak terjadi seperti itu, maka sejak awal DPD diberikan kewenangan untuk monitoring dan evaluasinya, tapi tidak sampai pada membatalkan Perda tersebut. Artinya sifatnya konsultatif dan rekomendaasi pada Pemda," papar Supratman dalam keterangan persnya, Senin (12/2/2018).

 

Lebih lanjut dia menjelaskan, mekanisme pengawasan dan evaluasinya akan diturunkan dalam Tata Tertib internal DPD RI. “Nanti akan diatur mekanismenya dan detailnya dalam tatib DPD,” ujar politisis F-Gerindra itu.

 

Aturan tersebut tercantum dalam RUU MD3, Pasal 249 Poin J. Dia menegaskan DPD punya peran untuk melakukan pengawasan pada Pemerintah Daerah. Sebelumnya, DPD RI telah memiliki kewenangan tersebut, namun belakangan kewenangan pengawasan Perda itu dicabut oleh Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.

 

Padahal, DPD RI merupakan representasi rakyat daerah yang berkedudukan di pusat. "Selama ini, DPD merupakan perwakilan daerah di pusat di mana mereka tidak punya kewenangan terhadap produk legislatif pemerintah daerah kabupaten kota provinsi,” ungkap Supratman. 

 

Menurutnya, kewenangan DPD RI yang tercantum dalam RUU MD3 ini tidak tumpang tindih dengan Pemda yang memberi mandat Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan evaluasi Perda juga.

 

“Silahkan pemerintah juga lakukan evaluasi begitu pun dengan DPD, yang merupakan perwakilan daerah di pusat. Nanti Kemendagri silahkan lakukan evaluasi, ini sifatnya monitoring dan konsultatif jika ada perda yang bertentangan. Ini tidak akan tummpang tindih," paparnya. (eko/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Baleg Setujui RUU BUMN Jadi Usul Inisitif DPR
25-07-2018 / BADAN LEGISLASI
Rapat Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dengan agenda pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan Konsepsi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Badan Usaha Milik...
RUU Pendidikan Kedokteran akan Efektifkan Jenjang Pendidikan Dokter
18-07-2018 / BADAN LEGISLASI
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Totok Daryanto menyatakan, aturan jenjang pendidikan dokter dalam RUU Pendidikan Kedokteran diharapkan efektif...
RUU Pendidikan Kedokteran Akan Beri Perhatian pada Standarisasi Kompetensi
18-07-2018 / BADAN LEGISLASI
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Wenny Haryanto mengungkapkan belum solidnya standarisasi pendidikan kedokteran antara fakultas kedokteran dengan penyelenggaraan Ujian...
Baleg DPR Terima DPRD Kabupaten Gresik
13-07-2018 / BADAN LEGISLASI
Tenaga Ahli Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Joko Riskiyono mematahkan kekhawatiran Bapemperda DPRD Kabupaten Gresik terkait overlapping tugasnya dengan Alat...