Klinik e-LHKPN Bentuk Komitmen DPR Dorong Transparansi dan Akuntabilitas

12-02-2018 / PIMPINAN

Pimpinan DPR saat melakukan simulasi pelaporan e-LHKPN di Gedung DPR. Foto: Jaka/jk

 

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menilai Klinik e-LHKPN (Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara) yang baru saja diresmikan Ketua DPR merupakan bentuk dari komitmen DPR untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas dari para pejabat negara.

 

“Jadi saya kira, ini langkah DPR RI dalam rangka untuk transparansi dan akuntabilitas menuju parlemen yang modern,” ujarnya usai  menghadiri acara Peresmian Klinik e-LHKPN oleh Ketua  DPR RI bersama Pimpinan KPK, di Gedung Nusantara III, Komplek DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (12/2/18).

 

Menurut politisi F-Gerindra itu, memberantas korupsi merupakan tanggung jawab bersama, termasuk bagi eksekutif dan legislatif. Hal ini juga memberikan kesadaran bahwa melaporkan kekayaan merupakan salah satu tindak pencegahan korupsi di lingkungan legislatif.

 

Namun Fadli Zon menambahkan bahwa gagasan yang lebih baik lagi yaitu tidak perlu adanya dualisme antara LHKPN dengan pajak.

 

“Menurut saya seharusnya cukup di pajak saja karena updated. Jika pajak itu bisa, otomatis akan ke LHKPN,” tutupnya. (ila/sc)

 


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Pemerintah Diminta Sigap Tangani Longsor Brebes
23-02-2018 / PIMPINAN
Pemerintah Pusat dan Daerah diminta sigap dalam menangani serta mengevakusi korban bencana longsor yang terjadi di Desa Pasir Panjang, Kecamatan...
Pemilu Harus Kokohkan Bangsa
23-02-2018 / PIMPINAN
Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto saat menjadikeynote speakerdalam diskusi publik di Media Center DPR RI, Senayan, Jakarta, foto:doeh|DN Pemilu termasuk...
Presiden Diminta Bentuk TPF untuk Kasus Novel
23-02-2018 / PIMPINAN
Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto. foto:doeh|DN Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto menilai kasus penyerangan terhadap Novel Baswedan harus dibuat...
DPR Apresiasi Pembatalan Penunjukan Polri Sebagai Pj. Gubernur
23-02-2018 / PIMPINAN
Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan mengapresiasi langkah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto yang membatalkan usulan pejabat...