Perlu Solusi Bagi Wirausahawan Pemula Yang Belum Miliki KTP

12-02-2018 / PANITIA KHUSUS

Wakil Ketua Pansus RUU tentang Kewirausahaan Nasional DPR RI Wahyu Sanjaya. Foto: Odjie/od

 

Wakil Ketua Pansus RUU tentang Kewirausahaan Nasional DPR RI Wahyu Sanjaya mengemukakan perlunya dibuat terobosan regulasi terkait munculnya para wirausahawan pemula yang belum memiliki KTP, karena usianya relatif muda. Hal ini diperlukan untuk mengurus birokrasi perijinan para wirausahawan pemula yang saat ini cukup marak seiring berkembangnya bisnis online.

"Bagaimana wirausahawan pemula yang belum cukup umur ini akan menerbitkan ijin usaha, sementara usianya masih SMP dan SMA yang belum punya KTP," ungkap Wahyu saat Tim Kunjungan Spesifik berdialog dengan Pemerintah Daerah dan SKPD Sumatera Selatan di Kantor Gubernur Sumsel, Palembang, Senin (12/2/2018).

Politisi Demokrat ini juga berharap agar kelak RUU Kewirausahaan Nasional mampu mengakomodir berbagai regulasi yang sudah ada di tingkat daerah, untuk disederhanakan agar bisa diimplementasikan di daerah dan mendorong tumbuhnya iklim wirausaha nasional yang kreatif dan inovatif.

"Regulasi di daerah semestinya memberi ruang seluas-luasnya untuk tumbuh kembangnya para wirausahawan pemula, jangan dihambat apalagi dipersulit dengan birokrasi yang rumit," pinta Wahyu.

Legislator dapil Sumatera Selatan ini juga berharap masukan dari kalangan pemerintah  daerah, asosiasi pengusaha  dan juga dinas-dinas terkait mengenai definisi kewirausahaan dalam RUU ini apakah harus berjenis usaha baru atau termasuk jenis usaha yang sudah ada.

"Perlu dipikirkan juga aturan perbankan yaitu adanya kewajiban BI checking bagi para usaha kecil yang perlu pinjaman. Bagaimana agar aturan ini ke depannya tidak menghambat wirausahawan nasional dalam mendapatkan dukungan pendanaan dari perbankan," imbuh Wahyu.

Kepala Dinas Koperasi Provinsi Sumatera Selatan Ahmad Rizali memberi masukan maraknya jual-beli online yang belum dikenakan pajak, tidak perlu sewa tempat (toko) sehingga ini perlu diatur karena negara butuh pajak untuk pembangunan.

Namun pihaknya sepakat bahwa UMKM butuh proteksi, agar  pengusaha besar ritel (minimarket) tidak beroperasi sampai ke pelosok, sehingga pedagang kecil tersingkirkan. "Amerika saja negara liberal tapi masih mengenal adanya proteksi," imbuhnya. (oji/sc)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Ada Persoalan Kembangkan Kewirausahaan
14-02-2018 / PANITIA KHUSUS
Ketua Tim Pansus RUU tentang Kewirausahaan Nasional (Kewirnas) DPR RI Ichsan Firdaus (F-PG) mengatakan, kewirausahaan khususnya di sektor usaha kecil...
RUU Kewirnas Dorong Lahirnya Wirausaha Baru
14-02-2018 / PANITIA KHUSUS
Potensi ekonomi Indonesia yang diharapkan dapat bersaing salah satunya adalah munculnya wirausahawan (entrepreuner) baru dari berbagai bidang usaha. Selama ini,...
RUU Kewirnas Percepat Pertumbuhan Wirausaha di Indonesia
13-02-2018 / PANITIA KHUSUS
Anggota Tim Pansus RUU Kewirausahaan Nasional (RUU Kewirnas) DPR RI Muhamad Nur Purnamasidi dari F-PG, memandang Rancangan Undang-Undang tentang Kewirausahaan...
Keluhkan Tingginya Cukai, Banyak Pabrik Rokok Tutup
13-02-2018 / PANITIA KHUSUS
Anggota Pansus RUU Pertembakauan DPR RI Fadholi mengungkapkan, dari kunjungan Pansus ke beberapa daerah terungkap,pengusaha rokok mengeluhkan tingginya cukai, sehingga...