Revisi UU MD3 untuk Minimalisir Kriminalisasi Tupoksi DPR

12-02-2018 / PIMPINAN

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon.Foto : Runi/mr.

 

 

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengatakan Pasal 122 huruf K pada revisi Undang-Undang (UU) MD3 dimaksudkan agar tidak ada kriminalisasi terhadap apa yang menjadi tugas pokok dan fungsi dari DPR RI, terutama dalam memberikan kritik terhadap pemerintah.

 

“Terutama tupoksi dalam hal mengkritisi pemerintah,” kata Fadli saat ditemui wartawan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (12/2/2018) pagi.

 

Dalam draf revisi Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang MD3 Pasal 122 huruf K menyatakan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) bertugas mengambil langkah hukum dan atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR.

 

Politisi F-Gerindra tersebut menyatakan bahwa hal ini akan menjadi bahan pembicaraan lebih lanjut karena belum berbentuk Undang-Undang. Selanjutnya, akan ada pembahasan dan juga tata tertib yang perlu untuk dibicarakan terkait hal ini. “Tentu saja saya tidak bisa melangkahi apa yang belum terjadi,” imbuh Fadli. (ila/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Pemerintah Diminta Sigap Tangani Longsor Brebes
23-02-2018 / PIMPINAN
Pemerintah Pusat dan Daerah diminta sigap dalam menangani serta mengevakusi korban bencana longsor yang terjadi di Desa Pasir Panjang, Kecamatan...
Pemilu Harus Kokohkan Bangsa
23-02-2018 / PIMPINAN
Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto saat menjadikeynote speakerdalam diskusi publik di Media Center DPR RI, Senayan, Jakarta, foto:doeh|DN Pemilu termasuk...
Presiden Diminta Bentuk TPF untuk Kasus Novel
23-02-2018 / PIMPINAN
Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto. foto:doeh|DN Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto menilai kasus penyerangan terhadap Novel Baswedan harus dibuat...
DPR Apresiasi Pembatalan Penunjukan Polri Sebagai Pj. Gubernur
23-02-2018 / PIMPINAN
Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan mengapresiasi langkah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto yang membatalkan usulan pejabat...