DPR Sahkan Revisi UU MD3

12-02-2018 / PARIPURNA

Wakil Ketua DPR Fadli Zon, saat memimpin Rapat Paripurna, foto : jaka/hr

 

 

Rapat Paripurna DPR RI mengesahkan Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau UU MD3.

 

“Kepada seluruh Anggota Dewan, apakah RUU tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MD3 dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?” tanya Wakil Ketua DPR Fadli Zon, kepada seluruh Anggota Dewan yang hadir pada Rapat Paripurna, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (12/2/2018).

 

Menjawab pertanyaan Pimpinan Sidang, para Anggota Dewan pun menjawab, ‘Setuju’, yang kemudian disambut ketukan palu pimpinan sidang, sebagai tanda pengesahan undang-undang tersebut. 

 

Meskipun demikian ada dua fraksi, yakni Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem) yang tidak setuju dengan beberapa poin yang ada di dalam revisi Undang-Undang MD3. F-PPP menilai, terdapat satu pasal yang berpotensi rawan gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK), terkait tata cara penambahan kursi pimpinan MPR.

 

Menurut Juru Bicara dari F-PPP, Arsul Sani ada satu materi yang jika dimasukkan ke dalam UU MD3 berpotensi menimbulkan problem konstitusionalitas norma hukum di kemudian hari. Pada Pasal 247 A, khususnya huruf C yang mengatur soal cara pengisian tambahan pimpinan MPR, menurut PPP melanggar Putusan MK No. 117/PUU-VII/2009.

 

Arsul menegaskan, pihaknya tidak setuju penambahan pimpinan MPR dilakukan dengan cara pemberian kepada tiga partai tertentu tanpa persetujuan DPD. Sebab, MPR merupakan lembaga yang terdiri dari perwakilan DPR dan DPD. Jadi, menurut dia, DPD harus dilibatkan untuk menggunakan haknya terkait penambahan kursi pimpinan MPR.

 

Sedangkan Juru Bicara dari Fraksi Nasdem Hamdhani menyampaikan, ketidaksetujuaan fraksinya karena penambahan kursi pimpinan parlemen untuk periode ini tidak akan memberikan pengaruh terhadap kinerja parlemen. Hamdhani mengatakan, Fraksi Nasdem berpendapat revisi UU MD3 masih butuh pendalaman secara menyeluruh, dengan harapan bisa mendongkrak kinerja lembaga legislatif. (eko/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Paripurna DPR Sepakati Perubahan Tatib Nomor 1 Tahun 2014
16-10-2018 / PARIPURNA
Rapat Paripurna menyepakati Perubahan Ketiga atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib. Meskipun sebelumnya sempat diwarnai...
RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Disetujui jadi RUU Inisiatif DPR
16-10-2018 / PARIPURNA
Rapat Paripurna DPR yang dipimpin Wakil Ketua Utut Adianto secara aklamasi menyetujui RUU tentang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan menjadi RUU...
RUU Kerja Sama Pertahanan Indonesia - Belanda Disahkan
02-10-2018 / PARIPURNA
Rapat Paripurna DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kerja Sama Pertahanan...
DPR Setujui Peraturan Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan BPK kepada DPR
02-10-2018 / PARIPURNA
Rapat Paripurna DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah dengan didampingi Ketua DPR RI Bambang Soesatyo dan...