DPR Sahkan Revisi UU MD3

12-02-2018 / PARIPURNA

Wakil Ketua DPR Fadli Zon, saat memimpin Rapat Paripurna, foto : jaka/hr

 

 

Rapat Paripurna DPR RI mengesahkan Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau UU MD3.

 

“Kepada seluruh Anggota Dewan, apakah RUU tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MD3 dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?” tanya Wakil Ketua DPR Fadli Zon, kepada seluruh Anggota Dewan yang hadir pada Rapat Paripurna, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (12/2/2018).

 

Menjawab pertanyaan Pimpinan Sidang, para Anggota Dewan pun menjawab, ‘Setuju’, yang kemudian disambut ketukan palu pimpinan sidang, sebagai tanda pengesahan undang-undang tersebut. 

 

Meskipun demikian ada dua fraksi, yakni Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem) yang tidak setuju dengan beberapa poin yang ada di dalam revisi Undang-Undang MD3. F-PPP menilai, terdapat satu pasal yang berpotensi rawan gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK), terkait tata cara penambahan kursi pimpinan MPR.

 

Menurut Juru Bicara dari F-PPP, Arsul Sani ada satu materi yang jika dimasukkan ke dalam UU MD3 berpotensi menimbulkan problem konstitusionalitas norma hukum di kemudian hari. Pada Pasal 247 A, khususnya huruf C yang mengatur soal cara pengisian tambahan pimpinan MPR, menurut PPP melanggar Putusan MK No. 117/PUU-VII/2009.

 

Arsul menegaskan, pihaknya tidak setuju penambahan pimpinan MPR dilakukan dengan cara pemberian kepada tiga partai tertentu tanpa persetujuan DPD. Sebab, MPR merupakan lembaga yang terdiri dari perwakilan DPR dan DPD. Jadi, menurut dia, DPD harus dilibatkan untuk menggunakan haknya terkait penambahan kursi pimpinan MPR.

 

Sedangkan Juru Bicara dari Fraksi Nasdem Hamdhani menyampaikan, ketidaksetujuaan fraksinya karena penambahan kursi pimpinan parlemen untuk periode ini tidak akan memberikan pengaruh terhadap kinerja parlemen. Hamdhani mengatakan, Fraksi Nasdem berpendapat revisi UU MD3 masih butuh pendalaman secara menyeluruh, dengan harapan bisa mendongkrak kinerja lembaga legislatif. (eko/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
DPR Setujui Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN 2017
26-07-2018 / PARIPURNA
DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2017 untuk...
Ketua DPR Laporkan Kinerja DPR Masa Persidangan V
26-07-2018 / PARIPURNA
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo melaporkan kinerja DPR RI pada Masa Persidangan V Tahun Sidang 2017-2018. Dalam pelaksanaan fungsi anggaran,...
Paripurna Perpanjang Pembahasan 10 RUU
26-07-2018 / PARIPURNA
Rapat Paripurna DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menyepakati dilakukan perpanjangan waktu pembahasan terhadap 10 Rancangan...
Ketua DPR Apresiasi Kerja Keras Anggota Dewan Selesaikan RUU
26-07-2018 / PARIPURNA
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengapresiasi tekad dan kerja keras Anggota Dewan yang telah membuhakn hasil dengan pengesahan 5 Rancangan...