DPR Sahkan Revisi UU MD3

12-02-2018 / PARIPURNA

Wakil Ketua DPR Fadli Zon, saat memimpin Rapat Paripurna, foto : jaka/hr

 

 

Rapat Paripurna DPR RI mengesahkan Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau UU MD3.

 

“Kepada seluruh Anggota Dewan, apakah RUU tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MD3 dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?” tanya Wakil Ketua DPR Fadli Zon, kepada seluruh Anggota Dewan yang hadir pada Rapat Paripurna, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (12/2/2018).

 

Menjawab pertanyaan Pimpinan Sidang, para Anggota Dewan pun menjawab, ‘Setuju’, yang kemudian disambut ketukan palu pimpinan sidang, sebagai tanda pengesahan undang-undang tersebut. 

 

Meskipun demikian ada dua fraksi, yakni Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem) yang tidak setuju dengan beberapa poin yang ada di dalam revisi Undang-Undang MD3. F-PPP menilai, terdapat satu pasal yang berpotensi rawan gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK), terkait tata cara penambahan kursi pimpinan MPR.

 

Menurut Juru Bicara dari F-PPP, Arsul Sani ada satu materi yang jika dimasukkan ke dalam UU MD3 berpotensi menimbulkan problem konstitusionalitas norma hukum di kemudian hari. Pada Pasal 247 A, khususnya huruf C yang mengatur soal cara pengisian tambahan pimpinan MPR, menurut PPP melanggar Putusan MK No. 117/PUU-VII/2009.

 

Arsul menegaskan, pihaknya tidak setuju penambahan pimpinan MPR dilakukan dengan cara pemberian kepada tiga partai tertentu tanpa persetujuan DPD. Sebab, MPR merupakan lembaga yang terdiri dari perwakilan DPR dan DPD. Jadi, menurut dia, DPD harus dilibatkan untuk menggunakan haknya terkait penambahan kursi pimpinan MPR.

 

Sedangkan Juru Bicara dari Fraksi Nasdem Hamdhani menyampaikan, ketidaksetujuaan fraksinya karena penambahan kursi pimpinan parlemen untuk periode ini tidak akan memberikan pengaruh terhadap kinerja parlemen. Hamdhani mengatakan, Fraksi Nasdem berpendapat revisi UU MD3 masih butuh pendalaman secara menyeluruh, dengan harapan bisa mendongkrak kinerja lembaga legislatif. (eko/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
RUU Pesantren dan Pendidikan Agama Harus Dikawal Khusus
07-01-2019 / PARIPURNA
Anggota Komisi I DPR RI Hidayat Nur Wahid meminta agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Pesantren dan Pendidikan Keagamaan mendapat pengawalan khusus...
Legislator Dorong Pemerintah Lanjutkan Pembangunan Monumen Bela Negara
07-01-2019 / PARIPURNA
Anggota Komisi XI DPR RI Refrizal mendorong pemerintah untuk segera melanjutkan pembangunan Monumen Nasional Bela Negara Pemerintahan Darurat Republik Indonesia...
Pemerintah Didesak Keluarkan Sikap Keberpihakan pada Etnis Uighur
07-01-2019 / PARIPURNA
Rapat Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2018-2019 memberikan perhatian khusus pada kasus kemanusiaan yang membelit Etnis...
Ketua DPR Berharap Anggota Dewan Atur Manajemen Waktu
07-01-2019 / PARIPURNA
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo berharap seluruh Anggota DPR RI mengatur manajemen waktu dengan sebaik-baiknya. Pasalnya dalam bulan-bulan ke depan...