Legislator Yakin Polri Mampu Usut Tuntas Kasus Intoleran

13-02-2018 / KOMISI III

Anggota Komisi III DPR RI Muhammad Syafi’i, foto : arief/hr

 

 

 

Munculnya aksi-aksi kekerasan terhadap ulama dan tokoh agama bukan kebetulan, tapi  merupakan desain yang sistemik untuk kepentingan tertentu. Dua peristiwa terakhir yakni penyerangan gereja di Sleman, DI Yogyakarta dan penganiayaan kiai di Jawa Barat menjadi tantangan aparat mengusut tuntas kasus tersebut.

 

“Saya yakin, Polisi mampu mengungkap dan mengusut kasus ini. Sesuai UU No.2 Tahun 2002, tugas polri adalah melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat, serta menegakkan hukum dan ketertiban masyarakat,” tandas Anggota Komisi III DPR RI Muhammad Syafi’i di Jakarta, Senin (12/2/2018) sore.

 

Terkait kasus penganiayaan yang menimpa pastur di Gereja St Lidwina Sleman, Anggota Dewan bidang hukum itu menilai, insiden ini hanya reaksi, bukan kejahatan masyarakat. “Itu hanya reaksi dari ketidakmampuan pemerintah untuk menegakkan keadilan, mendistribusikan kesejahteraan dan  memperlakukan orang apa yang seharusnya,” tukasnya.

 

Menurut politisi Fraksi Gerindra yang akrab dipanggil Romo ini, kalau ada perlakuan tidak sama, tidak adil, pilih kasih dan tebang pilih, menjadi saham terbesar pemerintah akan munculnya paham-paham radikal dan paham intoleransi. “Itu justru bukan kejahatan kreasi masyarakat, tapi karena ketidakmampuan pemerintah menyejahterakan masyarakat,” ungkapnya.

 

Lebih jauh, Romo menyatakan sangat prihatin atas nasib pemuka-pemuka agama yang hidupnya diabdikan untuk penguatan nilai-nilai luhur bangsa dan penguatan moral dan peradaban, namun bantuan pemerintah terhadap pemuka-pemuka agama apalagi pengembangan keilmuan dan kemampuan untuk jaringan amat minim.

 

Pemerintah, sebut Romo, sama sekali tidak andil lahirnya seorang tokoh agama, padahal mereka telah memberikan kontribusi besar terhadap penguatan moralitas dan peradaban bangsa yang memang mayoritas beragama Islam.

 

Yang lebih memprihatinkan, lanjut dia, belakangan sudah terjadi peningkatan eskalasi, tidak lagi kiriminalisasi terhadap tokoh agama, melainkan kekerasan dalam bentuk fisik, penganiayaan, bahkan ada yang dibunuh. Pelakunya lolos dari sanksi, maka kini dibuat modus baru.

 

“Bahwa pelakunya sakit jiwa atau orang gila, tapi sistemik yang dikejar hanya ulama atau ustad kiai. Jadi gilanya membunuh kiai, gila menyakiti ulama, gila untuk menyiksa tokoh agama. Ini modus sudah lama dipakai, seperti kejadian di Sumatera Utara, masjid dibakar dan setiap pernyataan yang muncul, pelakunya orang gila. Jadi hanya orang gila yang mau membakar masjid. Itu menjadi pelindung untuk tidak mendapat hukuman. Ini sangat memprihatinkan,” tambah anggota DPR dari Dapil Sumut ini. (mp/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Peluru Nyasar, Wenny Warouw Serahkan Penyelidikan pada Polisi
16-10-2018 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR RI Wenny Warouw mendapati peluru yang menyasar ke ruang kerjanya, di Gedung Nusantara I DPR RI...
Gugatan Kepada Saksi Ahli Bisa Menghambat Penegakan Hukum
12-10-2018 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani berkomentar soal kesaksian ahli Prof. Bambang Hero Saharjo dari Institut Pertanian Bogor (IPB)...
Komisi III Diskusi RUU KUHP dengan Mahasiswa UMS
10-10-2018 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR RI TB. Soenmandjaja didampingi Anggota Komisi III DPR RI Saiful Bahri Ruray dan Endang Maria Astuti...
KPK Harus Cermat Atasi Kebutuhan Pegawai
03-10-2018 / KOMISI III
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diimbau harus cermat dalam memenuhi kebutuhan pegawainya. Seiring bertambahnya perkara-perkara korupsi yang sedang ditanganinya, kebutuhan pegawai...