Legislator Yakin Polri Mampu Usut Tuntas Kasus Intoleran

13-02-2018 / KOMISI III

Anggota Komisi III DPR RI Muhammad Syafi’i, foto : arief/hr

 

 

 

Munculnya aksi-aksi kekerasan terhadap ulama dan tokoh agama bukan kebetulan, tapi  merupakan desain yang sistemik untuk kepentingan tertentu. Dua peristiwa terakhir yakni penyerangan gereja di Sleman, DI Yogyakarta dan penganiayaan kiai di Jawa Barat menjadi tantangan aparat mengusut tuntas kasus tersebut.

 

“Saya yakin, Polisi mampu mengungkap dan mengusut kasus ini. Sesuai UU No.2 Tahun 2002, tugas polri adalah melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat, serta menegakkan hukum dan ketertiban masyarakat,” tandas Anggota Komisi III DPR RI Muhammad Syafi’i di Jakarta, Senin (12/2/2018) sore.

 

Terkait kasus penganiayaan yang menimpa pastur di Gereja St Lidwina Sleman, Anggota Dewan bidang hukum itu menilai, insiden ini hanya reaksi, bukan kejahatan masyarakat. “Itu hanya reaksi dari ketidakmampuan pemerintah untuk menegakkan keadilan, mendistribusikan kesejahteraan dan  memperlakukan orang apa yang seharusnya,” tukasnya.

 

Menurut politisi Fraksi Gerindra yang akrab dipanggil Romo ini, kalau ada perlakuan tidak sama, tidak adil, pilih kasih dan tebang pilih, menjadi saham terbesar pemerintah akan munculnya paham-paham radikal dan paham intoleransi. “Itu justru bukan kejahatan kreasi masyarakat, tapi karena ketidakmampuan pemerintah menyejahterakan masyarakat,” ungkapnya.

 

Lebih jauh, Romo menyatakan sangat prihatin atas nasib pemuka-pemuka agama yang hidupnya diabdikan untuk penguatan nilai-nilai luhur bangsa dan penguatan moral dan peradaban, namun bantuan pemerintah terhadap pemuka-pemuka agama apalagi pengembangan keilmuan dan kemampuan untuk jaringan amat minim.

 

Pemerintah, sebut Romo, sama sekali tidak andil lahirnya seorang tokoh agama, padahal mereka telah memberikan kontribusi besar terhadap penguatan moralitas dan peradaban bangsa yang memang mayoritas beragama Islam.

 

Yang lebih memprihatinkan, lanjut dia, belakangan sudah terjadi peningkatan eskalasi, tidak lagi kiriminalisasi terhadap tokoh agama, melainkan kekerasan dalam bentuk fisik, penganiayaan, bahkan ada yang dibunuh. Pelakunya lolos dari sanksi, maka kini dibuat modus baru.

 

“Bahwa pelakunya sakit jiwa atau orang gila, tapi sistemik yang dikejar hanya ulama atau ustad kiai. Jadi gilanya membunuh kiai, gila menyakiti ulama, gila untuk menyiksa tokoh agama. Ini modus sudah lama dipakai, seperti kejadian di Sumatera Utara, masjid dibakar dan setiap pernyataan yang muncul, pelakunya orang gila. Jadi hanya orang gila yang mau membakar masjid. Itu menjadi pelindung untuk tidak mendapat hukuman. Ini sangat memprihatinkan,” tambah anggota DPR dari Dapil Sumut ini. (mp/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisioner KPK Kerap Tak Kooperatif
20-02-2018 / KOMISI III
Komisioner Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) kerap tak kooperatif dengan DPR, terutama Komisi III yang menjadi mitranya. Dalam setiap rapat dengar...
DPR Institusi Paling Transparan
20-02-2018 / KOMISI III
DPR dinilai sebagai institusi negara paling transparan saat ini. Transparansi dan akuntabilitas DPR sudah tak diragukan lagi. Peresmian klinik e-LHKPN...
Kepolisian Dinilai Lemah Antisipasi Penyerangan Tokoh Agama
14-02-2018 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR RI Erma Suryani Ranik menilai, maraknya sejumlah kasus penyerangan kepada sejumlah tokoh agama, membuktikan pihak kepolisian...
Anggota DPR Jelaskan Rencana Dimasukkannya LGBT Di Pasal Perzinahan
14-02-2018 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani menjelaskan ada perluasan pasal perzinahan dalam pembahasan RUU KUHP Buku II tentang tindak...