Beberapa Industri Rokok Tutup

13-02-2018 / PANITIA KHUSUS

Ketua Pansus RUU Pertembakauan DPR RI Firman Subagyo, foto : arief/hr

 

 

 

Ketua Pansus RUU Pertembakauan DPR RI Firman Subagyo mengatakan, rapat Pansus RUU Petembakauan yang digelar Selasa (13/2/2018) kali ini, beragendakan mendengarkan laporan kunjungan Pansus ke daerah-daerah. Salah satunya temuan bahwa industri rokok dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Kondisi ini mengetuk Anggota DPR bahwa RUU yang disusun terserbut jangan dilihat dari sisi negatifnya saja yaitu aspek kesehatan, tapi juga aspek-aspek lainnya.

 

“Yang juga memprihatinkan, kondisi industri rokok banyak yang mulai tutup, seperti Jambu Bol dan Sukun di Kudus, dari karyawannya 10 ribu kini tinggal 4.500. Kalau tidak segera dibuat regulasi, maka dampak sosial para pekerja, petani dan industri kian berat. Pada gilirannya, penerimaan negara akan terganggu secara besar-besaran,” ungkapnya usai memimpin Rapat Pansus di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

 

Menurut Firman, aspek lainnya adalah komoditas tembakau memberi dampak perekonomian nasional berupa penerimaana negara yang cukup besar mencapai Rp 100-120 triliun per tahun. Keluh kesah lain dari para pengusaha, cukai memberatkan pelaku usaha, karena tujuan cukai untuk menekan produksi. Tetapi sekarang berbalik menjadi salah satu alternatif penerimaan negara.

 

“Dari penyerapan aspirasi terungkap, ketika cukai rokok naik tajam, maka tidak menutup kemungkinan penyalahgunaan cukai palsu. Ini yang harus diwaspadai,” ungkap politisi Golkar itu mengingatkan.

 

Sedangkan dampak berikutnya, sambung Firman, kalau ini terus ditekan, maka industri rokok akan kolaps, dampaknya pengangguran akan meningkat dan hasil produksinya tidak akan terserap. Padahal di sisi lain, ada industri rokok asing yang sudah mulai  menanam tembakau guna memenuhi kebutuhannya yang berkadar tar rendah.

 

Fakta lain yang dijumpai, menurut Firman petani tambakau masih berkeluh kesah karena hasil produknya, khususnya jenis virginia di NTB, serapannya masih sangat kecil dibanding dengan menggunakan tembakau lainnya. Gubernur NTB menyampaikan kepada DPR bahwa produksi sudah mencapai 40 ribu ton, tapi serapannya hanya maksimal 5 ribu ton, sehingga juga perlu diwaspadai.

 

“Yang juga perlu diperhatikan, adanya laporan dari pelaku usaha dan petani, bahwa varietas tembakau Indonesia juga telah dibudidayakan di luar negeri seperti di China. Juga impor terbesar sekarang ini berasal dari Turki, Cina dan Brasil,” imbuh politisi asal dapil Jawa Tengah itu.

 

Ditambahkan Firman, RUU Pertembakauan jangan dilihat sisi negatif kesehatannya, tapi aspek lain juga diperhatikan. “Jika RUU ini disahkan menjadi UU, maka harus menjadi payung hukum dan kepastian semua pihak. Apalagi cukai-cukai palsu kini makin marak berkaitan dengan impor rokok ilegal yang mulai masuk Indonesia,” pungkasnya. (mp/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
DPR Segera Tuntaskan RUU Daerah Kepulauan
25-10-2018 / PANITIA KHUSUS
DPR RI berkeinginan kuat untuk segera menuntaskan pembahasan Rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan. Wakil Ketua Pansus RUU Daerah Kepulauan Wenny Warouw...
Peran Komunikasi Patut Dibahas dalam RUU Daerah Kepulauan
25-10-2018 / PANITIA KHUSUS
Anggota Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan Siti Sarwindah menyebut bahwa masalah komunikasi harus ditekankan dalam usaha perancangan...
Pansus RUU Daerah Kepulauan Serap Aspirasi Masyarakat Babel
25-10-2018 / PANITIA KHUSUS
Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan melaksanakan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rabu (24/10/2018). Dalam...
Penting untuk Percepat Pembangunan Daerah Kepulauan
25-10-2018 / PANITIA KHUSUS
Pada prinsipnya, daerah kepulauan di Indonesia masih mengalami berbagai permasalahan, dimana sebagian besar merupakan kawasan tertinggal dan tidak berpenghuni. Ditambah...