Pengelola Lembaga Kursus dan Pelatihan Harus Didukung

13-02-2018 / KOMISI IX

Anggota Komisi IX DPR RI Okky Asokawati, foto : azka/hr

 

 

Anggota Komisi IX DPR RI Okky Asokawati menyatakan,  pengelola lembaga kursus dan pelatihan harus didukung, agar dapat membangun SDM yang berkualitas dan mengurangi jumlah pengangguran.

 

Hal tersebut disampaikannya dalam rapat dengar pendapat umum Komisi IX dengan Pengelola Lembaga Kursus dan Pelatihan (PLKP) yang dipimpin Ketua Komisi IX Dede Yusuf Macan Efendi, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (13/2/18).

 

“Jumlah pengangguran masih banyak, terutama dari lulusan perguran tinggi. Untuk itu dalam mengatasi jumlah pengangguran perlu adanya pelatihan-pelatihan agar setiap lulusan dapat diserap baik secara lokal maupun international,” jelas politisi dapil DKI Jakarta ini.

 

Menurut anggota dewan dari Fraksi PPP ini,  sudah banyak pelatihan atau kursus yang sudah kuat, dalam arti lulusannya dapat langsung diserap menjadi perawat dan juga membangun galangan kapal.

 

Namun, lanjutnya, masih ada pelatihan dan lembaga kursus yang masih lemah. “Yang masih lemah ini mereka harapkan agar Komisi IX bisa menyuarakannya, dan  Kementerian Tenaga Kerja juga bisa memperhatikan mereka agar bisa mengatasi jumlah pengangguran ini,” paparnya.

 

“Lembaga kursus dan pelatihan harus memiliki sertifikat International, agar setiap lulusan yang pernah menimba ilmu di sana dapat diserap juga oleh dunia internasional,” ungkapnya. (tn/sc) 


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi IX dan Menkes Bahas Urun Biaya Kesehatan
24-05-2018 / KOMISI IX
Komisi IX DPR RI dengan Kementerian Kesehatan menggelar rapat kerja untuk membahas soal urun biaya pada pelayanan kesehatan. Urun biaya...
Komisi IX DPR Mempertanyakan Kinerja BPJS Ketenagakerjaan Jateng
21-05-2018 / KOMISI IX
Sejumlah Anggota Komisi IX DPR mempertanyakan Kinerja BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan Jawa Tengah. Sebelumnya, diberbagai Kunjungan Komisi IX kerap...
Komisi IX DPR Pertanyakan Ketersediaan Dokter Spesialis di Jateng
21-05-2018 / KOMISI IX
Komisi IX DPR mempertanyakan ketersediaan Dokter spesialis di Jateng. Saat ini, keberadaan dokter spesialis dasar, seperti Spesialis anak, spesialis Obtetri...
Pemprov DKI Gagal Paham Soal Kartu Imunisasi
21-05-2018 / KOMISI IX
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dinilai gagal memahami persoalan syarat masuk TK dan SD dengan memiliki kartu imunisasi anak. Kepemilikan kartu...