DPR Tidak Lagi Bahas Anggaran Sampai Satuan Tiga

13-02-2018 / KOMISI III

Suasana Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR dengan KPK, foto : doeh/hr

 

 

 

Anggota Komisi III DPR RI Azis Syamsuddin menegaskan, bahwa sejak putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2014 lalu, DPR RI sudah tidak berwenang dalam pembahasan anggaran hingga satuan tiga. Hal tersebut menyusul paparan dari Pimpinan KPK dalam RDP dengan Komisi III sebelumnya, yang meminta DPR lebih transparan dalam pembahasan anggaran.

 

“Saya hanya ingin menggarisbawahi dalam paparan Pimpinan KPK yang meminta DPR lebih transparan dalam pembahasan anggaran. Perlu kami jelaskan di sini, bahwa sejak putusan MK yang berkenaan dengan pembahasan satuan tiga, DPR sudah tidak berwenang lagi membahas sampai satuan tiga. Jadi sejak putusan itu, pembahasan anggaran DPR hanya bersifat makro, sedangkan mikronya ada di pemerintah,” jelas Azis saat RDP dengan KPK di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (13/2/2018).

 

Ditambahkannya, sementara dalam rapat-rapat di Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, pihaknya sebagai Ketua Banggar selalu melakukan rapat secara terbuka dan hasilnya dapat diakses melalui website DPR. Adapun sebelum putusan MK itu, pembahasan anggaran satuan tiga memang dibahas di Komisi, bukan di Banggar. Namun hal itu kini tidak bisa dilakukan Komisi DPR lagi.

 

Hal senada juga diungkapkan oleh Anggota Komisi III DPR RI Mulyadi. Ia mengatakan bahwa satuan tiga sudah tidak lagi harus melalui persetujuan Komisi. Artinya tidak ada lagi kewajiban Kementerian atau Lembaga untuk meminta persetujuan Komisi di DPR, melainkan hanya bersifat program.

 

Namun konsekuensinya dalam UU MD3, karena DPR tidak lagi membahas atau menyetujui anggaran, maka satu bulan setelah pengesahan APBN di paripurna, Kementerian atau Lembaga harus menyampaikan ke Komisi dan harus bisa diakses oleh masyarakat.

 

“Itu sebagai bentuk pengawasan kita terhadap mitra. Tapi kenyataannya, Kementerian atau Lembaga tidak bisa memenuhi itu. Oleh karena itu, kami meminta KPK untuk ikut mengingatkan Kementerian atau Lembaga untuk tertib membuat laporan itu,” imbuh Mulyadi. (ayu/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Peluru Nyasar, Wenny Warouw Serahkan Penyelidikan pada Polisi
16-10-2018 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR RI Wenny Warouw mendapati peluru yang menyasar ke ruang kerjanya, di Gedung Nusantara I DPR RI...
Gugatan Kepada Saksi Ahli Bisa Menghambat Penegakan Hukum
12-10-2018 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani berkomentar soal kesaksian ahli Prof. Bambang Hero Saharjo dari Institut Pertanian Bogor (IPB)...
Komisi III Diskusi RUU KUHP dengan Mahasiswa UMS
10-10-2018 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR RI TB. Soenmandjaja didampingi Anggota Komisi III DPR RI Saiful Bahri Ruray dan Endang Maria Astuti...
KPK Harus Cermat Atasi Kebutuhan Pegawai
03-10-2018 / KOMISI III
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diimbau harus cermat dalam memenuhi kebutuhan pegawainya. Seiring bertambahnya perkara-perkara korupsi yang sedang ditanganinya, kebutuhan pegawai...