Lembaga Kursus dan Pelatihan Harus Miliki Kompetensi

13-02-2018 / KOMISI IX

Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf Macan Efendi, foto : azka/hr

 

 

Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf Macan Efendi menegaskan,  lembaga kursus dan pelatihan harus  memiliki kompetensi bagi lulusan baru, sehingga lulusannya lebih mudah diserap oleh lapangan kerja.

 

Hal ini disampaikan saat rapat dengar pendapat umum dengan Pengelola Lembaga Kursus dan Pelatihan (PLKP), di ruang rapat Komisi IX DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (13/2/18).

 

“Setiap lembaga kursus dan pelatihan harus disertai sertifikasi yang diakui oleh lapangan kerja. Karena jika sertifikasinya diakui maka akan semakin banyak orang yang ingin mengikuti kursus dan pelatihan yang memiliki kompetensi tersebut,” ujar anggota dewan dapil Jawa Barat ini.

 

Dede mengatakan, Lembaga Kursus dan Pelatihan yang tidak memiliki sertifikasi yang diakui oleh lapangan kerja akan berdampak buruk bagi para lulusannya karena sertifikasi tersebut akan dianggap percuma.

 

Lebih lanjut, politisi Demokrat ini menyatakan, tidak semua Lembaga Kursus dapat mengeluarkan sertifikasi. “Sertifikasi yang terakreditasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) harus langsung dari lembaga BNSP dan berdasarkan parameter-parameter sehingga setiap yang mengeluarkan sertifikasi akreditasi dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya. (tn/sc)

 

 


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi IX dan Menkes Bahas Urun Biaya Kesehatan
24-05-2018 / KOMISI IX
Komisi IX DPR RI dengan Kementerian Kesehatan menggelar rapat kerja untuk membahas soal urun biaya pada pelayanan kesehatan. Urun biaya...
Komisi IX DPR Mempertanyakan Kinerja BPJS Ketenagakerjaan Jateng
21-05-2018 / KOMISI IX
Sejumlah Anggota Komisi IX DPR mempertanyakan Kinerja BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan Jawa Tengah. Sebelumnya, diberbagai Kunjungan Komisi IX kerap...
Komisi IX DPR Pertanyakan Ketersediaan Dokter Spesialis di Jateng
21-05-2018 / KOMISI IX
Komisi IX DPR mempertanyakan ketersediaan Dokter spesialis di Jateng. Saat ini, keberadaan dokter spesialis dasar, seperti Spesialis anak, spesialis Obtetri...
Pemprov DKI Gagal Paham Soal Kartu Imunisasi
21-05-2018 / KOMISI IX
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dinilai gagal memahami persoalan syarat masuk TK dan SD dengan memiliki kartu imunisasi anak. Kepemilikan kartu...