Lembaga Kursus dan Pelatihan Harus Miliki Kompetensi

13-02-2018 / KOMISI IX

Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf Macan Efendi, foto : azka/hr

 

 

Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf Macan Efendi menegaskan,  lembaga kursus dan pelatihan harus  memiliki kompetensi bagi lulusan baru, sehingga lulusannya lebih mudah diserap oleh lapangan kerja.

 

Hal ini disampaikan saat rapat dengar pendapat umum dengan Pengelola Lembaga Kursus dan Pelatihan (PLKP), di ruang rapat Komisi IX DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (13/2/18).

 

“Setiap lembaga kursus dan pelatihan harus disertai sertifikasi yang diakui oleh lapangan kerja. Karena jika sertifikasinya diakui maka akan semakin banyak orang yang ingin mengikuti kursus dan pelatihan yang memiliki kompetensi tersebut,” ujar anggota dewan dapil Jawa Barat ini.

 

Dede mengatakan, Lembaga Kursus dan Pelatihan yang tidak memiliki sertifikasi yang diakui oleh lapangan kerja akan berdampak buruk bagi para lulusannya karena sertifikasi tersebut akan dianggap percuma.

 

Lebih lanjut, politisi Demokrat ini menyatakan, tidak semua Lembaga Kursus dapat mengeluarkan sertifikasi. “Sertifikasi yang terakreditasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) harus langsung dari lembaga BNSP dan berdasarkan parameter-parameter sehingga setiap yang mengeluarkan sertifikasi akreditasi dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya. (tn/sc)

 

 


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Butuh Revolusi Mental untuk Sukseskan Program Kesehatan
16-01-2019 / KOMISI IX
Untuk menyukseskan program kesehatan bagi rakyat dibutuhkan revolusi mental. Pembenahan mental ditujukan kepada para tenaga medis termasuk penyelenggara negara. Anggota...
Komisi IX Terima Aduan Dinkes Sumut Tak Dilibatkan Akreditasi RS
16-01-2019 / KOMISI IX
Awal tahun 2019 publik dikejutkan dengan keputusan sejumlah rumah sakit yang berhenti memberikan layanan kesehatan bagi pasien BPJS Kesehatan, hal...
Program Kesehatan Pemkab Badung Diapresiasi
16-01-2019 / KOMISI IX
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung di Provinsi Bali mendapat apresiasi dariTim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI, karena telah menjalankan...
Hampir Semua RS di Badung Sudah Terakreditasi
15-01-2019 / KOMISI IX
Hampir semua rumah sakit (RS) yang beroperasi di Kabupaten Badung, Provinsi Bali sudah terakreditasi. Setidaknya sudah 90 persen RS pemerintah...