Lembaga Kursus dan Pelatihan Harus Miliki Kompetensi

13-02-2018 / KOMISI IX

Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf Macan Efendi, foto : azka/hr

 

 

Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf Macan Efendi menegaskan,  lembaga kursus dan pelatihan harus  memiliki kompetensi bagi lulusan baru, sehingga lulusannya lebih mudah diserap oleh lapangan kerja.

 

Hal ini disampaikan saat rapat dengar pendapat umum dengan Pengelola Lembaga Kursus dan Pelatihan (PLKP), di ruang rapat Komisi IX DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (13/2/18).

 

“Setiap lembaga kursus dan pelatihan harus disertai sertifikasi yang diakui oleh lapangan kerja. Karena jika sertifikasinya diakui maka akan semakin banyak orang yang ingin mengikuti kursus dan pelatihan yang memiliki kompetensi tersebut,” ujar anggota dewan dapil Jawa Barat ini.

 

Dede mengatakan, Lembaga Kursus dan Pelatihan yang tidak memiliki sertifikasi yang diakui oleh lapangan kerja akan berdampak buruk bagi para lulusannya karena sertifikasi tersebut akan dianggap percuma.

 

Lebih lanjut, politisi Demokrat ini menyatakan, tidak semua Lembaga Kursus dapat mengeluarkan sertifikasi. “Sertifikasi yang terakreditasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) harus langsung dari lembaga BNSP dan berdasarkan parameter-parameter sehingga setiap yang mengeluarkan sertifikasi akreditasi dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya. (tn/sc)

 

 


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Panja BPJS Ketenagakerjaan Tinjau kepesertaan BPJS Ketengakerjaan di Prov Sumbar
16-10-2018 / KOMISI IX
Tim Panitia Kerja (Panja) BPJS Ketenagakerjaan melakukan kunjungan spesifik ke Provinsi Sumatera Barat, Selasa (16/10/2018). Kunjungan yang dipimpin Abidin Fikri...
Andi Fauziah Evaluasi Kinerja BKKBN
11-10-2018 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Andi Fauziah Pujiwatie Hatta mengkritisi program Kampung Keluarga Berencana (KB) yang dijalankan oleh Badan Kependudukan...
Komisi IX Berusaha Luruskan Permasalahan IFI atas Perdir BPJS Kesehatan
08-10-2018 / KOMISI IX
Terbitnya Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Nomor 05 Tahun 2018 tentang Penjaminan Pelayanan Rehabilitasi Medik...
Tugas Bidan, Perawat dan Dokter tak akan Tumpang Tindih
08-10-2018 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Imam Suroso meyakinkan Rancangan Undang-Undang Kebidanan yang tengah dibahas Komisi IX DPR RI dengan pemerintah...