RUU Kewirnas Percepat Pertumbuhan Wirausaha di Indonesia

13-02-2018 / PANITIA KHUSUS

Anggota Tim Pansus RUU Kewirausahaan Nasional DPR RI Muhamad Nur Purnamasidi (tengah) saat berdialog terkait UU Kewirausahaan Nasional di Makassar, foto : andri/hr

 

 

 

Anggota Tim Pansus RUU Kewirausahaan Nasional (RUU Kewirnas) DPR RI Muhamad Nur Purnamasidi dari F-PG, memandang Rancangan Undang-Undang tentang Kewirausahaan Nasional merupakan hal baru, yang pembahasannya perlu dilakukan secara cermat untuk melahirkan sebuah regulasi yang melindungi dan mempercepat pertumbuhan wirausaha di Indonesia. 

 

Oleh karena itu, dalam pembentukan RUU Kewirausahaan Nasional, perlu segera diwujudkan karena sejalan dengan strategi dan program pemerintah untuk menumbuhkan wirausaha pemula dan wirausaha sosial khususnya di kalangan anak muda. “Sehingga dapat melindungi dan mendorong kemajuan kewirausahaan Indonesia yang berdaya saing,” katanya saat  Kunjungan Tim Pansus Ke Provinsi Sulawesi Selatan untuk menjaring masukan terkait pembahasan RUU Kewirausahaan Nasional, di Makasar, Selasa (13/2/2018).

 

Lebih lanjut Muhamad Nur Purnamasidi berharap, Pansus ini mampu melahirkan UU yang bisa diimplementasikan secara riil, sesuai dengan landasan filosofinya yaitu mampu menumbuhkan jiwa kewirausahaan di tengah masyarakat. “Hanya saja, sebelum RUU ini disahkan sebagai UU, harus disinkronkan terlebih dahulu dengan UU yang lain agar tidak saling tumpang tindih di kemudian hari,” ungkapnya.

 

Selain itu, lanjut politisi Golkar ini, sosialisasi UU Kewirausahaan Nasional tidak hanya dilakukan DPR bersama pemerintah pusat saja. Melainkan juga harus melibatkan pemerintah daerah. “Karena berdasarkan kenyataan yang ada, semangat kewirausahaan ini justru terhambat oleh Perda yang ada di daerah masing-masing. Sehingga, UU ini mampu menciptakan semangat kewirausahaan nasional tanpa merasa terhambat, pungkasnya.

 

Dalam kesempatan tersebut, Tim Pansus RUU tentang Kewirausahaan Nasional menyempatkan mengunjungi pengolahan abon ikan di Home Industry dan Social Care Center Kelompok Wanita Nelayan (KWN) Fatimah Az-Zahra, Jalan Barukang III LR. 3 No.42A Kelurahan Pattingalloang, Kecamatan Ujung Tanah, Makasar, Sulawesi Selatan. (andri/sc)

 


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Sepuluh Fraksi Terbelah Sikapi Definisi Terorisme
24-05-2018 / PANITIA KHUSUS
Sepuluh fraksi di DPR RI terbelah dua dalam menyikapi definisi terorisme yang diusulkan pemerintah dalam rapat Panja RUU Terorisme. Ada...
Definisi Terorisme Diperdebatkan
23-05-2018 / PANITIA KHUSUS
Definisi terorisme dalam pembahasan revisi UU No.15/2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme terus diperdebatkan Pansus. Pemerintah sudah mengajukan definisi dalam...
Pansus Bangun Konstruksi Hukum Baru pada UU Terorisme
23-05-2018 / PANITIA KHUSUS
Saat ini Pansus DPR RI yang merumuskan revisi UU No.15/2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (UU Terorisme) sedang membangun konstruksi...
Banyak Hal Baru, Pembahasan RUU PTPT Perlu Satu Masa Sidang Lagi
10-04-2018 / PANITIA KHUSUS
Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (RUU PTPT) yang rencana semula diselesaikan pada Masa Persidangan IV yang berakhir 28...